Dua Harga yang Rawan Masalah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 20 April 2013 | 11:18 WIB
APA yang dikatakan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI, cukup masuk akal. Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan dua harga BBM premium, yakni Rp4.500 untuk motor dan angkutan umum, dan Rp6.500 untuk mobil pribadi. Menurutnya, secara teknis pemberlakuan dua harga itu akan sangat merepotkan, dan bisa menimbulkan chaos atau rusuh di lapangan (SPBU). Dia setuju bahwa pemerintah memang harus mengurangi subsidi BBM, tetapi dengan satu harga, bukan dengan dua harga yang akan menimbulkan dampak lain.

Dua harga di satu tempat, memang akan menjadi masalah. Dalam setiap kebijakan apapun, pasti akan muncul pro-kontra dalam di masyarakat. Naik Rp500 atau Rp5000 sama saja, masyarakat pasti akan protes. Masalah kenaikan BBM memang menjadi persoalan yang pelik dalam perjalanan bangsa ini. Kejatuhan Soeharto dengan Orde Baru, juga bermula dari rencana kenaikan BBM, yang kemudian menimbulkan gelombang demonstrasi di mana-mana, dan mengerucut ke satu titik: menjatuhkan Soeharto yang telah berkuasa lebih 30 tahun.

Ketika era Reformasi berjalan, hampir semua presiden yang berkuasa menghadapi masalah yang sama: beban APBN sangat berat menanggung subsidi BBM karena harga rata-rata di dunia sudah standar tinggi. Bahkan negara-negara berkembang seperti Vietnam, Filipina dan beberapa negara yang “sekelas” dengan kita di Asia Tenggara, sudah berusaha menyetandarkan harga sesuai pasar dunia. Masalahnya, dalam masyarakat kita, ada ketimpangan  yang sangat signifikan antara masyarakat miskin yang memerlukan subsidi dengan kelas menengah ke atas yang sebenarnya harus membeli dengan harga keekonomian (harga standar).

Selama ini, pemerintah melakukan pukul rata harga, sehingga subsidi yang sebenarnya untuk masyarakat miskin, malah dinikmati oleh kelas menengah ke atas dengan porsi yang lebih besar. Nah, yang kini  harus didudukkan adalah apakah pemilik sepeda motor dan angkutan umum, adalah masyarakat yang tergolong miskin sehingga harus dibedakan harganya? Ini yang menurut Kalla, ada ketidaktepatan dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut Kalla, jika itu berhubungan dengan premium atau solar, maka tak tepat kalau yang mengkonsumsi adalah masyarakat miskin. Sebab, ketika seseorang sudah membeli kendaraan bermotor, maka dia harus paham konsekuensinya. Ini beda kalau masalahnya adalah minyak tanah, karena memang langsung berhubungan dengan masyarakat bawah.

Sekarang, yang diperlukan masyarakat dan pelaku ekonomi adalah ketersediaan BBM di SPBU. Pemerintah harus memberi garansi ketersediaan BBM jenis premium maupun solar agar tetap ada di SPBU. Sebab, jika kondisi seperti sekarang terus terjadi, yakni kelangkaan solar di hampir semua SPBU karena Pertamina mengurangi pasokan, akan menimbulkan inflasi. Sebabnya, kebanyakan yang menggunakan solar adalah truk-truk pengangkut bahan pertanian, industri, maupun angkutan-angkutan massal seperti bus dan yang lainnya. Jika mereka berhenti beroperasi, maka produktivitas akan menurun sementara cost naik.

Memang dilematis, tetapi pemerintah harus membuat keputusan dengan melakukan banyak pertimbangan. Dengan memberlakukan dua harga, dengan maksud yang baik, namun ini akan menimbulkan kerawanan sosial. Meski nanti semua SPBU dijaga ketat aparat keamanan, tetap bukan langkah solutif. Pencabutan subsidi untuk orang kaya memang mutlak harus dilakukan, tetapi standar “kaya” juga harus dijelaskan.

Namun dari semua persoalan itu, kertesediaan BBM di SPBU harus dijamin pemerintah. Tidak seperti sekarang ini, dalam masalah solar, Pertamina dan pemilik SPBU saling melempar tanggung jawab. Pertamina bilang, pasokan solar seperti biasa tanpa pengurangan. Tetapi pengelola SPBU mengatakan bahwa jatah mereka setiap hari dipotong hampir separoh. Omongan siapa yang harus dipercaya?***
Editor : Rindra Yasin