Jangan Berlomba Menaikkan Harga

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 22 April 2013 | 09:30 WIB
Ancaman kenaikan BBM bukan kenaikan BBM itu sendiri, tetapi kenaikan harga barang, jasa dan lainnya yang terkait dengan BBM. Makanya menjelang kenaikan BBM 5 Mei nanti —jika benar terjadi kenaikan dalam bentuk dua harga—, pemerintah harus benar-benar menjaga sentimen pasar. Kadang kenaikan harga tidak terkait dengan kenaikan BBM, namun karena mereka (pedagang, pemilik jasa angkutan) menyepakati naik maka sulit diturunkan.

Hal ini seperti yang terjadi saat kebijakan Pemerintahan SBY menurunkan harga BBM pada Januari 2009 lalu, tetap saja harga sembako dan jasa angkutan tidak menurunkan harga. Padahal dengan kebijakan pemerintah menurunkan BBM itu, harga-harga juga seharusnya ikut turun, tapi kenyataannya tidak.

Kebijakan menurunkan harga BBM oleh Presiden SBY saat itu memang bermuatan politis, sebab dia akan maju untuk priode keduanya. Demikian kebijakan BBM tahun 2013 ini tentu ada muatan politisnya, sebab pada tahun 2014 akan digelar pemilihan presiden. Selaku presiden dan juga Ketua Partai Demokrat, tentu akan melakukan politisasi BBM sama seperti pemerintahan yang berkuasa sebelum-sebelumnya. Kalaupun SBY tidak mau, orang di belakangnya mendorong melakukan politisasi BBM.

Agak tidak berdampak buruk, hendaknya rencana kenaikan BBM bensin dalam bentuk dua harga ini, diupayakan tidak memicu kenaikan harga barang. Sebab, pemerintah sudah menyubsidi BBM untuk truk angkutan, bus, dan sepeda motor.

Bukankah usaha pemerintah menyubsidi truk, agar truk yang mengangkut barang-barang keperluan pokok untuk menjaga harga barang harian. Demikian juga subsidi BBM untuk bus dan angkot ini agar bus dan angkot tidak menaikan ongkos. Bahkan subsidi bensin untuk sepeda motor yang memang digunakan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali penjual sayur dengan menggunakan sepeda motor.

Artinya sektor-sektor yang rawan menaikan harga itu sudah diantisipasi, tinggal lagi pengawasan di lapangan. Namun yang sering terjadi, antara teori di meja pemerintah dengan meja pedagang pasar berbeda.

Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, yakni menyusun aturan kenaikan BBM ini harus detail dan dalam bentuk teknis yang rinci, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di lapangan. Kasus kebijakan pemerintah membagi subsidi solar untuk truk dalam bentuk Permen ESDM No 01/ 2013, di lapangan ternyata truk perkebunan, pertambangan dan lainnya pun ikut berebut solar subsidi, karena tidak ada yang mengawasi di tingkat SPBU. Padahal truk tersebut seharusnya tidak boleh ikut antre.

Untuk itu, kebijakan pemerintah menaikan bensin dalam dua harga ini juga akan terjadi seperti kasus subsidi solar. Pemerintah harus menetapkan pengawas di tingkat teknis, yakni SPBU selaku penyalur. Jangan sampai pengawas tingkat teknis ini juga ikut bermain, sebab minyak itu lahan basah.***

Editor : Rindra Yasin