Pendidikan di negeri ini kembali terkoyak dengan ”gagalnya” pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA dan sejumlah kendala di tingkat SLTP. UN tingkat SLTA misalnya, dari 33 provinsi di Indonesia, 11 provinsi gagal melaksanakan UN sesuai jadwal. Lagi-lagi alasan klasik muncul, yaitu kesalahan teknis dan upaya yang dilakukan hanya meminta maaf. Meski Mendikbud telah meminta maaf dan menunjukkan perilaku positif, namun melalui permintaan maaf tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah.
Anehnya, dari enam pemenang lelang pengadaan kertas UN, hanya satu yang bermasalah dan tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Akibatnya tidak tanggung-tanggung, gara-gara satu pemenang lelang yang tak siap, mengakibatkan 11 provinsi gagal melaksanakan UN sesuai waktunya. Berapa hebatnya si pemenang lomba yang satu ini mampu membuat porak porandanya pelaksanaan UN di negeri ini.
Jika logika normatif digunakan, seyogyanya semakin lama negeri ini melaksanakan UN, maka semakin baik pelaksanaannya. Bahkan, pepatah orang tua pernah berpesan “Jangan jatuh di lubang yang sama”. Ternyata, logika normatif dan pesan pepatah orang tua tersebut tidak berlaku pada pelaksanaan UN di negeri ini. Negeri ini seperti baru belajar melaksanakan UN. Padahal, setiap tahun pelaksanaan UN, selalu menyimpan persoalan yang seakan tak pernah mengalami perbaikan. Dana sebesar Rp543,4 miliar yang dialokasikan untuk pelaksanaan UN seakan habis sia-sia tanpa arti dan membuka peluang penyimpangan. Jika di Negeri Sakura dan beberapa negara di luar sana, seorang pemegang tanggung jawab yang mengalami kegagalan dalam tugasnya, maka secara sportif akan meminta maaf sembari mengundurkan diri atas ketidakmampuannya. Sebab, amanah bagi mereka adalah harga diri yang harus dipertaruhkannya. Sementara di negeri ini tradisi sportif bertangggung jawab selalu sekadar lipstick dan mencari “kambing hitam” sebagai tempat pelarian alasannya.
Memang banyak variabel yang seakan berkelindan antara satu dengan yang lain penyebab berbagai persoalan di negeri ini. Namun, ada beberapa titik kelemahan yang perlu difikirkan agar hal menyedihkan yang menimpa dunia pendidikan di negeri ini tak terulang lagi, yaitu: Pertama, melepaskan pengaruh politik dalam menempatkan pejabat, sebab akan berpengaruh pada kualitas kepemimpinannya.
Penempatan pimpinan pada suatu lembaga perlu mengedepankan kualitas profesional. Langkah yang dilakukan dapat berupa upaya fit and proper test dan melihat kemampuan yang pernah dihasilkan.
Sementara penempatan yang mengedepankan nuansa politik telah terlihat gagal melaksanakan amanat yang diberikan. Demikian pula dengan penempatan pimpinan atas dasar demokrasi yang sekedar topeng dengan mengkondisikan pemilih pada satu sosok pemimpin. Lagi-lagi keterpilihannya hanya sekedar sebuah skenario kepentingan, bukan kualitas yang teruji. Semua pendekatan ini sudah saatnya ditinggalkan dan dihapus. Sebab, jika hal ini terus dilakukan, maka negeri ini tidak akan pernah mengalami kemajuan.
Kedua, perlu menyelidiki pola pelelangan pengadaan kertas UN dan mekanisme yang dilakukan. Yang jelas, hasil dari pengadaan UN hampir separuh mengalami kerusakan, mulai kertas ujian yang kurang, rusak, dan media ujian (kaset) yang tak bisa berfungsi. Jika memang kualitas pengadaan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka berarti terjadi “permainan” dalam pengadaan tersebut. Hal ini harus diusut tuntas karena memalukan dunia pendidikan.
Ketiga, tata pengaturan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan menjadi indikator kualitas suatu bangsa. Tatkala dunia pendidikan sudah porak poranda akibat tidak ditangani secara profesional, maka ianya menjadi cermin bagi aspek kehidupan lainnya. Untuk itu, karut marut dalam pelaksanaan UN bukan persoalan sederhana yang selesai dengan mengulang pelaksanaan UN, kemudian selesai persoalan. Seakan UN yang menghabiskan dana yang besar hanya sebatas pekerjaan “sambilan” dan kurang ditangani secara serius. Seyogyanya berbagai persoalan yang melanda UN setiap tahun tanpa henti tak menjadi pengajaran bagi perbaikan yang lebih baik.
Keempat, pelaksanaan UN yang mengecewakan akibat keterlambatan dan ketidaksiapan logistik diperparah dengan pelaksanaan UN yang terkesan hanya sebuah tradisi formalitas. Hal ini terlihat dengan bebasnya siswa melihat contekan dan HP yang terekam di kamera tersembunyi yang berhasil direkam media televisi, seakan mejadi tontonan pilu anak bangsa yang “menghalalkan segala cara” untuk bisa lulus. Persoalan ini terjadi bukan hanya akibat ketidakjujuran siswa, akan tetapi juga lemahnya pengawasan pelaksanaan.
Fenomena ini bukan sekadar tontonan pilu, akan tetapi menjadi salah satu indikator kegagalan pendidikan dalam menanamkan pendidikan kejujuran pada kepribadian generasinya. Bila hal ini dibiarkan, maka akan terbagun kepribadian generasi yang tidak konstruktif dan akan terefleksi pada kehidupannya dalam menangani negeri ini kelak. Lembaga pendidikan bukan “pasar” yang mencari keuntungan material. Lembaga pendidikan merupakan lembaga suci nan sakral. Pendidikan harus terbebas dari praktik politik dengan motivasi ekonomi. Untuk itu, ianya perlu ditangani dengan profesionalitas dan moralitas.
Apakah kita akan melihat fenomena menyedihkan yang menimpa pendidikan negeri ini dengan pelaksanaan UN yang berserabutan hanya sebatas tontonan biasa-biasa saja dengan dalih human error. Kita masih punya akal dan hati yang harus dipergunakan dalam menimbang kebenaran dan kesalahan. Jika kekacauan ini masih terus berlangsung, maka pilihan hanya dua, yaitu: Pertama, tidak memberlakukan UN sebagai bentuk evaluasi akhir, sebagaimana keputusan yang pernah dikeluarkan MK. Cukuplah sekolah memberikan kelulusan dengan standar nilai rata-rata semester yang diperoleh selama ini. Jika hal ini bisa terlaksana, paling tidak biaya besar yang dikeluarkan selama ini dapat diminimalkan dan digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
Kedua, teruskanlah kesalahan yang serupa dengan mempersiapkan berbagai dalil pembenaran tingkat tinggi. Jika hal ini dilakukan, maka kehancuran generasi akan terjadi dan tak terelakkan. Fenomena ini merupakan persoalan kita dan generasi kita. Pilihan selalu ada untuk perbaikan tatkala keinginan untuk lebih baik masih ada pada setiap diri. Wa Allahua’lam bi al-Shawwab.***
Samsul Nizar
Ketua STAI Bengkalis, Guru Besar Ilmu Keguruan UIN Suska Editor : Rindra Yasin