Pengawasan Partisipatif Pencalonan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 25 April 2013 | 08:05 WIB
Pengawasan partisipatif berbasis masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Pemilu luber, jurdil dan demokratis, masih harus tetap beralan terlebih saat ini memasuki tahap pencalonan. Tahapan ini tentunya, menjadi salah satu bagian tahapan yang sangat penting dalam proses pemilihan, mengingat calon-calon yang akan berkompetisi harus memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang. Tahapan pencalonan yang berlangsung saat ini di Provinsi Riau, tidak hanya pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dari pasangan calon perseorangan dan partai politik, tetapi juga pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi Riau No88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013, bahwa Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berasal dari pasangan calon perseorangan dan pasangan calon dari partai politik. Saat ini yang sedang berlangsung, verifikasi administrasi dan faktual calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari pasangan calon perseorangan, di tingkat PPS mulai 18 April sampai 1 Mei 2013, sementara pencalonan dari partai politik masih beberapa bulan ke depan. Selain pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 mengacu pada Peraturan KPU No06/2013 baru berakhir 22 April lalu. Terkait dua pencalonan ini, lalu bagaimana realisasi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat agar mampu berkontribusi positif dalam mengawal kualitas proses pencalonan baik pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan calon perseorangan maupun pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD?

Pengawasan partisipatif pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan, berhubungan dengan bukti dukungannya, yang terlebih dahulu akan diverifikasi oleh PPS baik verifikasi administrasi maupun faktual. Secara teknis sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Riau No17/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013, setelah verifikasi administrasi selesai dilakukan maka akan dilanjutkan verifikasi faktual dengan cara mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung pasangan calon perseorangan dengan mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan pasangan calon perseorangan dimaksud.

Menyikapi verifikasi faktual inilah, pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sangat penting dilakukan, agar kerja PPS setelah memverifikasi administrasi semakin valid. Masyarakat yang mempunyai hak pilih dan bahkan telah memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon perseorangan, pada prinsipnya telah mengetahui benar tidaknya dukungan yang diberikan, benar tidaknya identitas yang ada, benar tidaknya telah berinteraksi secara langsung baik dengan calon perseorangan maupun timnya, termasuk juga mengetahui secara sadar telah memberikan dukungan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan yang terpenting jangan sampai tidak mengetahui sama sekali darimana asal usul dukungan tersebut bisa ada. Adapun verifikasi faktual dilakukan PPS mulai 21 sampai 29 April 2013. Secara keseluruhan verifikasi yang dilakukan terkait bukti dukungan pasangan calon perseorangan tersebut, berjumlah minimal sebanyak 257.397, dimana hasil ini berasal dari 4 persen dikali 6.434.902 jiwa, yang tersebar lebih kurang 50 persen kabupaten/kota atau sebanyak tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, sebagaimana tertuang pada Keputusan KPU Provinsi Riau No79/Kpts/KPU-Prov-004/III/2013.

Sedangkan untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik mengacu pada Keputusan KPU Provinsi Riau No80/Kpts/KPU-Prov-004/III/2013, menetapkan jumlah kursi paling sedikit atau akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2009 untuk persyaratan bakal pasangan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, adalah: Pertama, jumlah kursi paling sedikit 15 persen dari 55 jumlah kursi DPRD Provinsi, yaitu sebanyak sembilan kursi. Kedua, paling sedikit 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2009, yaitu 15 persen dari 2.093.380 suara = 314.007 suara.

Sementara untuk pengawasan partisipatif pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD, juga sudah seharusnya dilakukan dengan mengikuti berbagai perkembangan rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi, baik tes kesehatan fisik juga kesehatan kejiwaan, dan persyaratan lain secara lengkap tertuang dalam Peraturan KPU No. 13/2013 dan Peraturan KPU No. 08/2013. Dalam peraturan tersebut, persyaratan calon anggota DPR, DPD dan DPRD pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan ada persyaratan tambahan untuk calon Anggota DPD, antara lain: Pertama, mencalonkan hanya di satu daerah pemilihan. Kedua, mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan. Ketiga, mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Adapun dukungan minimal yang harus dipenuhi calon anggota DPD paling sedikit 3.000 pemilih yeang tersebar di 50 persen kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Pentingnya Pengawasan Partisipatif Menunjang Kualitas Pencalonan
Pada prinsipnya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat adalah bentuk sinergi antara penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu dengan masyarakat secara keseluruhan terutama masyarakat Riau yang mempunyai hak pilih. Peran masyarakat juga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung peningkatan prosentasi yang menjadi target KPU Provinsi Riau sekitar 70 persen. Bawaslu dan jajaran sangat mendukung, target peningkatan partisipasi yang digaungkan KPU Provinsi Riau, hanya saja peningkatan partisipasi yang ditargetkan tidak serta merta hanya peningkatan partisipasi terkait kehadiran masyarakat di TPS. Lebih jauh dari itu, sudah seharusnya masyarakat Riau yang mempunyai hak pilih, mengawal dengan ketat dan mendukung realisasi persyaratan yang diamanahkan undang-undang agar dapat dipenuhi oleh calon, dan tentunya diseleksi ketat oleh KPU Provinsi Riau, diawasi oleh Bawaslu dan jajaran serta masyarakat.

Sinergitas yang terbangun baik antara penyelenggara dan masyarakat diharapkan dapat menjamin terjaringnya pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, komitmen, kredibilitas dan lain-lain. Masyarakat yang mempunyai hak pilih, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak lebih dari sekadar hadir pada saat pencoblosan di TPS tersebut. Masyarakat dalam hal ini, mengingat dan mendalami ulang berbagai track record masing-masing calon yang sudah mendaftarkan diri dan telah dipublikasi di media massa oleh penyelenggara.

Adanya sinergitas yang tinggi dari masyarakat dan penyelenggara, setidaknya akan memberikan warning juga oleh partai politik atau bahkan perseorangan, agar benar-benar melakukan rekrutmen yang sangat selektif sebelum akhirnya dihadapkan pada masyarakat sebelum proses pemilihan berlangsung. Setidaknya partai politik atau perseorangan yang telah bersedia dan mengikuti proses penjaringan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang juga serius dalam mengikuti proses yang ada, dan secara sadar memang memenuhi persyaratan.

Sejauh ini, masyarakat yang mempunyai hak pilih dan pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses pemilihan juga sangat berhak untuk melakukan partisipasi aktif sejak awal. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan ini, sangat menunjang kualitas pencalonan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat kiranya dapat memberikan kontribusi positif bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 dan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. ***


Fitri Heriyanti
Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Divisi Pengawasan dan Hubungan antar-Lembaga
Editor : Rindra Yasin