Relasi Tanpa Sukma Antara Pasien dan Dokter

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 30 April 2013 | 09:46 WIB
SEORANG dokter, dalam pesan singkatnya ke saya, mengeluhkan masyarakat yang acap tidak bisa membedakan antara malapraktik dan resiko medis. Malapraktik, sederhananya adalah kesembronoan. Sedangkan risiko medis adalah konsekuensi buruk yang pasien alami betapapun dokter telah mencurahkan segenap daya upaya terbaiknya demi kesembuhan pasien. Kurangnya pemahaman akan kedua hal tersebut itulah yang, dinilai si dokter pengirim pesan tadi, membuat masyarakat dengan mudah langsung mengkambinghitamkan dokter sebagai pihak yang telah membuat kondisi pasien memburuk.

Ironisnya, kekritisan publik terhadap kerja dokter dan rumah sakit tampak kontras dengan begitu gampangnya masyarakat terbuai oleh layanan-layanan kontroversial yang banyak diberikan dokter belakangan ini. Sebut saja, praktik cuci otak. Dalam makna harfiah, organ otak pasien benar-benar disemprot oleh dokter dengan cairan kimiawi tertentu. Seorang menteri, saking terkesimanya setelah menjalani cuci otak, sampai seolah meng-endorse praktik cuci otak tersebut. Daftar tunggu pasien cuci otak semakin panjang. Anehnya, kendati dipertanyakan keabsahan empirisnya, saya belum mendengar ada inisiatif dari Ikatan Dokter Indonesia maupun Kementerian Kesehatan untuk mempertanyakan praktik tersebut.

Tanpa bermaksud apriori pada pihak manapun dalam ”perseteruan” antara pasien dan dokter, saya menilai kegundahan dokter tadi tampaknya masuk akal. Dalam setiap liputan media tentang tragedi yang dialami pasien, publik cenderung tergiring untuk serta-merta menuding dokter atau rumah sakit rumah sakit telah bertindak tidak profesional sekaligus menganggap pasien sebagai korban. Masyarakat nampak enggan menerima fakta bahwa dokter atau rumah sakit juga bisa berhadapan dengan sekian banyak kompleksitas yang tak terhindari.

Nyaris tidak ada informasi mengenai akhir dari berbagai macam sangkaan pasien terhadap malapraktik dokter, baik dalam bingkai pertanggungjawaban profesi apalagi penanganan hukum. Yang bakal terjadi, semakin gencarnya pemberitaan tentang tuntutan (termasuk hukum) terhadap dokter yang diduga melakukan malapraktik akan meningkatkan ekspektasi masyarakat akan mutu layanan dokter. Oleh dokter dan rumah sakit, ekspektasi tersebut dapat direspon dengan bobot ”kewaspadaan” ekstra yang berpengaruh terhadap bentuk-bentuk perlakuan dokter terhadap pasien. Alih-alih dilakukan semata untuk kebaikan pasien, perlakuan-perlakuan medis tersebut lebih dimotivasi oleh keinginan dokter ataupun rumah sakit untuk mempertahankan diri dari tuntutan masyarakat atau pasien (defensive medicine).

Misalnya, dokter mengenakan pemberian lebih banyak tes medis sebelum membangun diagnosis tertentu. Dikhawatirkan, semakin besarnya perlibatan laboratorium dalam pemeriksaan pasien berakibat pada membumbungnya biaya pemeriksaan, di samping kian eksesifnya penanganan ke fisik pasien.

Menyikapi semakin tajamnya sorotan masyarakat, dokter juga dapat terdorong memberikan lebih banyak informasi tentang seluk-beluk penyakit kepada pasien. Tindakan semacam ini berkonsekuensi pada semakin lamanya waktu pemeriksaan untuk setiap pasien. Persoalannya, apakah para pasien sudah mafhum akan haknya untuk diedukasi oleh dokternya, dan apakah dokter cukup terampil untuk berkomunikasi dengan daya nalar pasiennya. Pasien yang kadung datang ke dokter sebatas untuk mendengar nama penyakitnya serta sesegera mungkin menerima resep obat, justru bisa mengalami kebingungan akibat penjelasan rinci dan teknis dari dokternya sendiri.

Bertambahnya waktu layanan bagi setiap pasien kemudian berimbas pada mengularnya antrean pasien di tempat praktik dokter maupun ruang tunggu rumah sakit. Biaya operasional rumah sakit meningkat, namun kepuasan pasien akan layanan dokter tidak serta-merta meningkat pula, akibat situasi tersebut.

Sikap ekstra hati-hati dokter memunculkan ekses lain berupa lambannya dokter dalam membuat keputusan serta bertambahnya beban administratif dokter. Risiko buruknya adalah pasien telat tertangani dan efeknya bisa fatal.

Kekhawatiran yang sama juga ditunjukkan pihak rumah sakit. Guna mengantisipasi kian banyaknya pasien yang menuntut kompensasi karena merasa telah menjadi korban malapraktik, rumah sakit terpicu untuk menetapkan tarif lebih tinggi. Pendapatan tambahan tersebut tidak melulu dialokasikan untuk membenahi kualitas layanan bagi pasien, melainkan juga ditujukan untuk membiayai aktivitas-aktivitas —katakanlah— kehumasan. Bentuknya bisa banyak, mulai dari mempekerjakan lebih banyak pengacara guna memperkokoh daya tahan rumah sakit saat menghadapi ancaman hukum, menyewa konsultan komunikasi untuk menangkis cercaan media, hingga —yang menerabas etika— membangun lobi-lobi guna mempengaruhi berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan terkait kedokteran dan kerumahsakitan.

Apapun yang terjadi nantinya, para dokter dan rumah sakit kini bisa menyaksikan langsung betapa ruang kerja mereka tidak lagi ”steril”. Mereka berada dalam kondisi terawasi. Hingga beberapa segi, nuansa psikologis yang baru ini dapat membuat dokter bekerja lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Serbaneka bisnis sampingan antara dokter dengan perusahaan-perusahaan farmasi, yang jauh dari pemenuhan kepentingan terbaik pasien dan sudah sejak lama menjadi obrolan khalayak luas, semoga dapat dihentikan.

Namun pada segi lain, sulit dielakkan, relasi antara dokter dan pasien akan menjadi lebih formal. Segala sesuatu terkesan menjadi sangat mekanistis dan transaksional. Atmosfer terapetik, yaitu suasana positif yang mendukung kesembuhan pasien, berpeluang kian absen dari layanan medis yang kuitansinya tetap harus pasien bayar.

Jadi, seberapa besar pengaruh positif kekritisan masyarakat (pasien) Indonesia terhadap terselesaikannya masalah mereka dengan dokter? Perlu penelitian untuk menjawabnya. Tetapi, sebagai perbandingan, data Canadian Medical Protective Agency (2011) tidak begitu enak dibaca. Menurut CMPA, dari 894 kasus (dugaan) malapraktik dokter, hanya 293 yang diterima pengadilan. Lima ratusan kasus ditolak maupun tidak dilanjutkan. Hanya sebagian kecil, sekitar enam persen, kasus yang kemudian disidang. Dan pasien hanya memenangi 13 dari 68 perkara. Wallahu a’lam.***


Mirza Amriel
Warga Jakarta asal Rengat, pernah jadi pasien rawat inap di RS Prancis
Editor : Rindra Yasin