Hari Buruh 1 Mei atau biasa disebut May Day adalah peristiwa besar dalam sejarah gerakan buruh. Kalau melongok sejarahnya, memang wajar kalau May Day dianggap buruh sebagai hari kemenangan. May Day merupakan peringatan untuk mengenang perjuangan para buruh untuk mengubah jam kerja dari 12 jam sampai 16 jam menjadi delapan jam kerja. Gerakan besar buruh itu berpusat di Chicago, Amerika Serikat, pada 1886 silam.
Hanya saja, perjuangan itu tak berlangsung mulus. Ketika itu, sikap aparat di Negeri Uwak Sam itu juga sangat keras. Dalam demo itu, polisi menembaki buruh dengan brutal, melakukan penangkapan hingga menghukum mati para tokoh gerakan buruh. Bagi buruh, makna May Day adalah hari kemenangan.
Yang menarik, para buruh di Tanah Air bukannya baru-baru ini saja merayakan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Kalau menengok sejarah, Indonesia adalah negara Asia pertama yang merayakan 1 Mei sebagai Hari Buruh sejak 1920 silam. Bahkan, peringatan itu dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12/1948 pasal 15 ayat 2. Beleid itu menyatakan, pada 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja. Dari situlah 1 Mei diakui sebagai hari buruh nasional.
Namun, saat Orde Baru berkuasa dan lagi memanjakan para kapitalis, peringatan itu direpresi sedemikian rupa. Sehingga bisa dibilang, di saat Soeharto berkuasa, hiruk pikuk May Day sama sekali senyap. Gerakan buruh dikebiri dengan menerapkan organisasi tunggal perburuhan. Bagi yang melawan, langsung dicap subversif dan ”tidak bersih lingkungan’’, stempel yang disematkan pemerintah Orde Baru bagi pihak yang dianggap berkait dengan ide-ide Partai Komunis Indonesia.
Yang menarik, dalam kurun satu dasawarsa belakangan ini, spektrum gerakan buruh tidak melulu ke isu-isu normatif karena mulai merangsek ke masalah-masalah politik dan isu-isu ideologi kapitalisme global seperti anti neoliberalisme yang dituding sebagai penyokong terbesar munculnya sistem alihdaya atau outsourcing di dunia tenaga kerja.
Berjuang dengan Damai
Masalahnya, tak semua ‘’perayaan’’ 1 Mei berlangsung mulus. Dalam banyak kasus, justru diselingi dengan perilaku anarkisme oleh segelintir oknum buruh. Perilaku itu jelas merugikan aksi mulia itu sendiri. Karena itu tak perlu heran, kalau kemudian 1 Mei, bagi sebagian masyarakat yang lain dianggap hari yang perlu dihindari.
Media mencatat, sejumlah aksi buruh telah merugikan banyak pihak. Kalau di Jakarta, selain kemacetan yang terjadi di mana-mana, juga merusak berbagai kawasan industri. Ditambah lagi aksi sweeping yang membuat buruh yang berniat masuk kerja menjadi terhambat dan mengganggu produktivitas.
Kementerian Perindustrian pada tahun lalu mencatat, akibat aksi sepanjang Oktober-November 2012, industri telah merugi hingga Rp190 triliun lebih. Memang tak jelas, dasar penghitungannya. Namun yang pasti, apapun, demo rusuh pasti merugikan.
Tidak hanya di pusat bisnis di Tanah Air yang merugi besar. Kerugian di daerah akibat aksi demo buruh juga terjadi. Lihat saja aksi demo di pusat industri di Batam, Kepulauan Riau. Asosiasi pengusaha di sana menghitung, akibat demo buruh yang berlangsung pada 3 Oktober 2012 itu, pengusaha merugi sebesar 40 juta dolar AS atau sekitar Rp400 miliar.
Menyeberang ke Riau daratan, di mana terdapat objek vital nasional yang mendukung produksi minyak mentah nasional. Kelancaran operasionalnya merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara.
Di Riau beroperasi beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan aset-aset negara Republik Indonesia, seperti PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), BOB Bumi Siak Pusako-Pertamina, Medco, SPR Langgak, dan lain-lain yang menopang sekitar 40 persen produksi minyak mentah nasional.
Aksi-aksi yang menghambat kegiatan produksi Migas hanya akan merugikan semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri, dan memperberat upaya pencapaian target produksi nasional.
Sekali lagi, memang sah dan bahkan dilindungi undang-undang aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh tersebut, sepanjang pelaksanaannya sesuai peraturan dan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum serta menjunjung tinggi azas kepatutan. Yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana demonstrasi memperjuangan hak itu tidak menjadi bumerang bagi para pejuang itu karena merugikan pihak lain.
Kegiatan demo seharusnya dilakukan sesuai Surat Terima Tanda Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan aparat keamanan. Kenyataan di lapangan, aksi demonstrasi sering tidak sesuai dengan STTP dan bahkan melebar kemana-mana yang mengakibatkan kerugian semua pihak.
Jangan sampai gerakan buruh ditunggangi oleh kepentingan sekelompok orang atau pihak yang pada akhirnya justru menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif bagi para buruh itu sendiri. Aksi-aksi bisa menjadi tidak terpantau, terlebih lagi saat ini mendekati tahun politik.
Karena itu, perlu ada penegasan bersama bahwa demonstrasi adalah mencari solusi bukan mencari masalah baru. Di satu sisi, saluran komunikasi antara stakeholder perburuhan, seperti buruh, majikan dan pemerintah harus seterbuka mungkin.
Intinya, menyelesaikan masalah perburuhan hanya melalui dialog yang intensif dengan mengusung semangat keterbukaan dan kejujuran serta saling menghargai sebagai para pihak yang saling memerlukan. Jangan sampai kanal-kanal komunikasi tertutup sehingga buruh tidak bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan pengusaha tidak mampu menyampaikan kesulitannya.
Banyak hal yang perlu dilindungi. Bila demo buruh berlangsung rusuh sehingga merusak aset-aset usaha, tentu yang rugi tidak hanya buruh dan pengusaha. Namun juga negara karena tentu penerimaan negara dari pajak berkurang akibat produksi yang terhenti.***
Pande Radja Silalahi
Pengamat Ekonomi Editor : Rindra Yasin