Urgensi Pemekaran Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 4 Mei 2013 | 10:58 WIB
Pertanyaan yang mendasar perlu dikemukakan bahwa, seberapa urgensinya adanya pemekaran daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat? Pertanyaan seterusnya adalah sudahkah pelayanan publik terlaksana dengan baik dengan adanya pemekaran daerah tersebut? 

Mengamati perkembangan dari beberapa pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia saat ini, masalah pemekaran daerah selalunya mendapat hambatan dan malahan menimbulkan korban jiwa. Kasus gagalnya pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Provinsi Sumatera Selatan salah satunya. Pemekaran Musi Rawas Utara (Muratara) dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas malahan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat setempat. Dikhabarkan sudah empat korban jiwa tewas dari masyarakat yang menginginkan pemekaran kabupaten tersebut. Masyarakat Kecamatan Muara Rupit yang menginginkan adanya pemekaran di daerahnya gagal tercapai.

Akibat gagalnya pemekaran daerahnya tersebut, masyarakat Muara Rupit memblokir jalan lintas Sumatera yang mengakibatkan terhambatnya jalan tersebut dan mengganggu kepentingan umum. Bentrok antara masyarakat dan aparat keamanan pun tidak terhindarkan. Bagi masyarakat Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan harga mati dan musti terlaksana. . 

Berbicara tentang pemekaran daerah, seyogyanya pemerintah sudah merencanakan dan membuat grand design tentang pemekaran daerah, namun grand design yang dibuat tersebut selalunya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemekaran daerah terus saja berlangsung tanpa adanya evaluasi akan pemekaran daerah tersebut. Moratorium daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah selalunya tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana diketahui semenjak otonomi daerah diberlakukan pada 1999 hingga April 2013 telah ada 34 provinsi, 409 kabupaten dan 93 kota. Penambahan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah berpendapat, pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini didasarkan letaknya yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia khususnya di Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur.

Selain yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI, hingga saat ini, ada beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang menunggu disetujui oleh pemerintah dan DPR RI dan yang akan dan sedang dievaluasi baik oleh pemerintah, DPR RI maupun dari DPD RI. Selama grand design belum selesai dan disepakati baik oleh pemerintah maupun DPR serta DPD RI, berapa idealnya jumlah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, selama itu pula keinginan dan nafsu untuk melakukan pemekaran daerah akan terus berjalan dan tidak dapat dikendalikan. Dampak dari pemekaran daerah yang tidak terpantau dan dievaluasi dengan baik akan berdampak terhadap pelayanan publik khususnya masyarakat yang sudah seharusnya mendapat prioritas oleh pemerintah daerah. Dari beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) masih lagi memerlukan pembenahan dalam hal meningkatkan pelayanan publik terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Daerah Otonomi Baru (DOB)
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, ada tiga pintu masuk dalam pembahasan pemekaran daerah yaitu; pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Grand design yang akan disusun dan dirumuskan oleh pemerintah tersebut seyogyanya harus sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, UUD 1945 (Amandemen ke-2) Pasal 18 telah dengan jelas dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya, di Pasal 18 B ayat (1) menyatakan, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Intinya Kesejahteraan Rakyat
Adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), intinya adalah kesejahteraan rakyat. Adanya DOB tersebut praktis jarak dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat dan pelayanan pun semakin cepat. Kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat jika Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terwujud tersebut mengedepankan pelayanan prima dan praktis. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, termasuk di dalamnya bidang kesehatan dan pendidikan. Jelas, bahwa pembangunan fasilitas publik seyogyanya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan itu sendiri, sehingga dapat secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun sebaliknya, oleh sebagian kalangan, pemekaran daerah khususnya Daerah Otonomi Baru (DOB) telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Demikian ditulis Fitrani dalam bukunStudi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. Pengaturan terhadap pemekaran daerah di Era Otonomi Daerah telah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP No 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah mengganti PP No 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

PP No 78/2007 mengatur tiga persyaratan umum yang harus disiapkan oleh daerah yang menginginkan adanya pemekaran daerah. Pertama, persyaratan administrasi. Kedua, persyaratan teknis. Ketiga, persyaratan fisik kewilayahan. Pada umumnya, ketiga persyaratan tersebut menjadi dasar dalam hal layak atau tidaknya suatu daerah dimekarkan, namun seiring perjalanan waktu dalam era otonomi daerah saat ini, PP No. 78/2007 tidak selalu menjadi acuan setiap daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Persyaratan administrasi tentu didasarkan kepada adanya aspirasi sebagian besar masyarakat dalam hal pemekaran daerah dengan terlebih dahulu melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah, persyaratan secara teknis seperti dalam hal kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah serta persyaratan fisik kewilayahan yang berisi cakupan wilayah, lokasi calo
n ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB)
Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembinaan terhadap daerah akan selalu melakukan evaluasi. Untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), Kementerian Dalam Negeri melakukan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga elemen evaluasi yang dilakukan yakni evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonomi baru (EDOB). Ketiga elemen evaluasi tersebut seyogyanya menjadi acuan dalam upaya memperketat dalam mengatur tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No. 78/2007. Pada akhirnya pemekaran daerah khususnya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan memberikan pelayanan yang maksimal dan cepat demi kesejahteraan rakyat.***


Hasrul Sani Siregar
Alumni UKM, Malaysia
Editor : Rindra Yasin