Demokrasi bukanlah sebuah dialektika bahwa yang kuat menguasai yang lemah, yang menang menekan yang kalah. Demokrasi memungkinkan tumbuhnya persamaan hak semua orang, yang kuat menggandeng yang lemah, yang lemah menghargai yang kuat, dan hukum berpihak kepada semua orang. Negara dan rakyat harus memiliki kekuatan yang sama, bukan saling melemahkan. Jika negara terlalu kuat dan rakyat lemah, maka akan terjadi kekuasaan yang menggumpal dan cenderung otoriter. Tetapi jika rakyat lebih kuat dari negara, maka demokrasi juga tak akan bisa tumbuh dengan baik.
Dalam buku Negara dan Revolusi Sosial, Theda Skocpol menjelaskan sebuah tesis bahwa negara memiliki peran besar, ia mampu mendinamisir kehidupan masyarakat. Negara merupakan asosiasi-asosiasi yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan monopoli kekerasan.
Apa yang dikatakan salah satu petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, dalam sebuah talk show di sebuah televisi beberapa hari lalu tentang semakin menggelembungnya kasus daging sapi impor yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menjadi hal yang menarik. Menarik bukan karena kasus ini menyeret nama Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi Hasan, yang dikelilingi banyak wanita cantik seperti bintang film senior Ayu Azhari dan Novia Ardana, penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu, model Vitalia Shesya, maupun mahasiswi cantik Maharani Suciono, tetapi pembelaan Fahri yang dianggap berlebihan, yang tak percaya dengan proses hukum yang sedang berlangsung, dan menganggap ada “permainan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di balik kasus ini.
Juru bicara KPK, Johan Budi SP, sampai mengingatkan Fahri bahwa jutaan rakyat Indonesia bisa menilai siapa Fahri, dan sebaiknya sama-sama percaya dengan proses hukum yang sedang berproses. Johan mengajak Fahri agar mau menunggu putusan pengadilan untuk membuktikan apakah Luthfi dan PKS bersalah atau tidak.
Fahri menganggap kasus Luthfi Hasan bukanlah kasus besar, tetapi di-setting sedemikian rupa dengan dramatisasi banyaknya tokoh wanita cantik yang muncul. Dia yakin, ada upaya memojokkan PKS dalam kasus ini. Dia menganggap, negara sudah ikut campur dalam hal ini, dan KPK sudah terlalu jauh melakukan perannya. Kata Fahri, negara tak boleh terlalu kuat untuk rakyatnya, mungkin itu benar. Tetapi kalau negara terlalu lemah di depan rakyatnya, apalagi di depan hukum, rasanya juga salah. Dia menengarai, negara sudah berkoloborasi dengan KPK untuk memojokkan PKS pada kasus yang menurutnya sangat “biasa saja”.
Jika merujuk pada apa yang dikatakan Theda, barangkali kita sepakat bahwa negara sudah melakukan kesalahan dalam sistem demokrasi, karena dia terlalu kuat mengambil peran.
Tetapi dalam kondisi sekarang, rasanya negara (pemerintah) belum seperti tesis yang dikatakan Theda yang bisa “melakukan apa saja”. Kasus PKS mencuat karena itu menyangkut sang presidennya (saat ditangkap), banyaknya wanita cantik yang terseret, ditambah lagi, PKS selama ini dikenal sebagai partai dakwah dengan membawa Islam sebagai pondasinya.
Hal-hal inilah yang membuat kasus ini membesar dan menggelembung, bukan karena peran negara yang begitu besar dan kuat untuk melemahkan PKS.
Benar, proses hukum harus dihargai. Putusan akhir hakim akan menjelaskan semuanya, bukan balutan politik yang dituduhkan masuk di dalamnya. Negara, rakyat, dan hukum harus sama-sama kuat, agar ada keyakinan bahwa negara ini sudah berusaha berada di rel yang benar.*** Editor : Rindra Yasin