Hindari Mempertontonkan Perdebatan di Depan Publik

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 16 Mei 2013 | 09:36 WIB
Akhir-akhir ini, masyarakat dapat langsung melihat perdebatan dua belah pihak yang bertikai untuk mencari pembenaran hukum menurut versi masing-masing.

Tak dapat dihindari, bahwa era informasi saat ini sudah membuka semua akses ke depan publik, bahkan cenderung tidak mendapat saringan berarti.

Meskipun ada juga masyarakat yang mampu menyaring informasi. Namun, yang terpengaruh juga sangat banyak dengan informasi yang mempertontonkan perdebatan yang tidak sesuai dengan akar dan budaya masyarakat kita.

Kisruh Eyang Subur-Adi Bing Slamet dan perdebatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah contoh kasus dalam hal mempertontonkan perdebatan tak berujung itu.

Dua model perdebatan ini merupakan informasi yang bebas dipertontonkan ke publik tanpa batas.

Meski belum terlihat dampaknya, dari perdebatan yang tidak berujung ini terhadap kehidupan masyarakat secara umum, namun jika disandingkan dengan norma sosial di masyarakat, dua peristiwa ini dengan sendirinya melunturkan sendi hukum itu sendiri.

Bukankan pendiri negara sepakat hingga kini bahwa negara ini adalah negara hukum, maka selesaikanlah persoalan hukum dengan hukum pula?

Mengapa dua persoalan ini sudah dinilai berada pada titik nadir dan harus harus menjadi keprihatinan kita bersama? Sebab, pertama, perdebatan tentang Eyang Subur berada di sisi faktor pendobrak pada publik figur, yaitu artis.

Faktor inilah yang menyebabkan perdebatan itu sulit dihentikan, meskipun sudah diperkirakan tidak memiliki ujung. Masyarakat dengan sendirinya terbius untuk ikut serta membahas topik tersebut.

Kedua, perdebatan PKS dan KPK juga beriringan dengan kekuatan publik figur. Apalagi melibatkan partai politik yang bisa menyedot perhatian publik yang lebih luas. Masyarakat pun akan terlibat lebih dalam pada perdebatan itu.

Perdebatan ini patut dicermati masyarakat luas. Sebab hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi masyarakat, bahwa siapa saja yang mampu menguasai media informasi, dapat mengumbar kekuatan opini sesuai dengan pendapatnya tanpa melihat hukum sama sekali.

Perdebatan ini juga preseden buruk bagi masyarakat mencari keadilan di sisi hukum.

Untuk itu, kedua contoh perdebatan ini, harus menjadi pelajaran kepada masyarakat luas, bahwa persoalan hukum harus diselesaikan dengan jalur hukum. Berilah kesempatan kepada aparat yang bekerja dalam hal itu, untuk menuntaskan pekerjaan mereka.

Kita sangat mendorong para penegak hukum melakukan tugas dengan cepat dan cermat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Juga sangat disayangkan, perdebatan itu dibiarkan tidak berujung dan berlarut-larut, sementara proses hukumnya berjalan sangat lambat.

Sehingga belum lagi masalah awal selesai, sudah ditimpali dengan masalah berikutnya yang membuat kondisi semakin runyam sehingga menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap, proses hukum yang terjadi.

Kita berharap kondisi yang ada saat ini mendapat sebuah perenungan dari berbagai komponen bangsa, apalagi akan menghadapi Pemilu sebagai cikal haluan bangsa ini ke depan. Hindari mempertontonkan berdebatan di depan publik.***  
Editor : Rindra Yasin