Ketika dahulu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang notabene beranggotakan wakil-wakil dari partai politik (Parpol) bersama pemerintah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), atau lebih tepatnya ketika merumuskan pasal tentang defenisi korporasi (Pasal 1 angka 10 UU No. 8/2010), saya haqqul yakin original intent-nya (maksud dan tujuannya) tidaklah termasuk Parpol di dalamnya, atau setidaknya para legislator tidak pernah membayangkan akan ada Parpol yang terlibat TPPU.
Bila dalam defenisi koorporasi dalam undang-undang tersebut termasuk juga Parpol di dalamnya, tidak mungkin atau semestinya tidak muncul perumusan sanksi tambahan yang berdiri sendiri seperti pada Pasal 7 ayat (2).
Lebih spesifiknya lagi, bila termasuk Parpol di dalamnya, tidak boleh ada sanksi tambahan berupa pembubaran dan/atau pelarangan korporasi (Pasal 7 ayat (2) huruf d).
Kalaupun ada, seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak boleh ketentuan itu berdiri sendiri. Artinya, harus ada ketentuan lain yang mengikutinya, karena sebelumnya telah ada undang-undang beberapa jenis korporasi yang juga mengatur tentang pembubaran suatu korporasi yang bersangkutan.
Bagi korporasi berupa Parpol misalnya telah ada undang-undang Parpol dan juga dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun ketentuan yang mengikutinya yang saya maksud, kira-kira redaksinya bisa seperti ini: ”Bagi korporasi yang pembubarannya telah diatur dalam undang-undang tentang korporasi yang bersangkutan atau oleh undang-undang lain, maka pembekuan pembubarannya dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut”.
Akibat tidak adanya ketentuan yang mengikuti Pasal 7 ayat (2) huruf d, jadilah ketentuan itu berdiri sendiri. Itu artinya telah mereduksi ketentuan undang-undang lain.
Tetapi bila yang direduksi itu hanya sebatas undang-undang, tentu masih bisa ditolerir dengan bertamengkan asas lex specialis derogat lex generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum).
Namun masalahnya dalam hal korporasi itu berupa Parpol, maka UU TPPU tidak saja akan mereduksi UU Parpol dan UU MK, tetapi lebih jauh dari itu akan mereduksi UUD 1945 yang merupakan konstitusi di negeri ini. Sebagaimana diketahui, pembubaran Parpol dilakukan melalui putusan MK adalah amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Sesuai UU Parpol (UU No. 2/2008 yang telah diubah dengan UU No. 2/2011) pengadilan negeri hanya berwenang dalam hal pembekuan sementara Parpol (Pasal 48 ayat (2) UU No. 2/2008). Pembekuan sementara itu berlaku paling lama satu tahun, hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada Parpol yang bersangkuatan untuk memperbaiki diri.
Pembekuan sementara itupun harus melalui pengajuan tersendiri oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya bilamana suatu Parpol melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengajuan pembubaran ke MK baru dapat dilakukan jika Parpol yang bersangkutan melanggar hal yang sama untuk kedua kalinya (Pasal 48 ayat (3)).
Pemberian kewenangan untuk membubarkan partai politik kepada MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman produk reformasi adalah buah pembelajaran dari masa lalu bangsa ini, dimana mulai dari masa penjajahan Belanda hingga rezim Presiden Soeharto berkali-kali Parpol dibubarkan secara sewenang-wenang oleh pemerintah yang berkuasa kala itu, hanya karena tidak sejalan dengan keinginan penguasa.
Apalagi pemerintah adalah juga berasal dari Parpol, oleh karena itu dengan mudah Parpol yang berkuasa “menjagal” saingannya dengan menggunakan kedudukannya sebagai partai pemerintah (governing party).
Mengapa harus MK?, mengapa peradilan umum tidak berwenang? hal itu tidak terlepas dari tingkat trust (kepercayaan) terhadap peradilan umum yang saat itu sudah sampai pada titik nadir (bahkan sampai sekarang).
Memberikan kewenangan membubarkan korporasi melalui UU TPPU bisa berarti memberikan peluang bagi peradilan umum untuk membubarkan Parpol, yang berarti juga mengembalikan ketidakpercayaan publik. Selain itu juga tidak memberi kesempatan pada Parpol untuk memperbaiki diri.
Lagi pula pembubaran Parpol melalui peradilan umum adalah jalan yang berbelit-belit, karena ada peluang banding dan kasasi di sana yang juga memakan waktu cukup lama.
Bisa dipastikan siapapun yang kalah pada pengadilan negeri akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi, dan begitu seterusnya, ada kasasi di Mahkamah Agung.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi peninjauan kembali. Hal itu tentu tidak efektif dan efisien, karena terlalu berbelit-belit untuk untuk mendapatkan keputusan yang inkracht (mempunyai kekuatan hukum tetap).
Oleh karenanya, satu-satu lembaga peradilan yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memutus pembubaran Parpol adalah MK, yang keputusannya bersifat final dan mengikat.
Secara umum UU TPPU berpotensi mengancam kebebasan berserikat (freedom of association) yang dijamin oleh konstitusi, persisnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Dengan menggunakan UU TPPU akan lebih mudah bagi pihak tertentu untuk “menggiring” pada pembubaran suatu perserikatan/korporasi. Padahal kebebasan berserikat oleh sebagian ahli digolongkan sebagai bagian dari hak asasi (natural rights) yang bersifat fundamental dalam peri kehidupan bersama umat manusia.
Sebab setiap manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, sebagaimana disebut Aristoteles dengan zoon politicon (makhluk sosial). Dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami sifatnya.
Setiap orang dengan sendirinya mempunyai kebebasan dan dapat memilih sendiri teman tanpa diganggu oleh pihak ketiga.
Untuk itu, sebelum ketentuan itu menimbulkan korban, perlu segera diajukan judicial review atau pengujian UU TPPU ke MK guna menguji konstitusionalitas ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.
Kalaupun nanti seandainya ada yang menjadi korban sebelum diputus oleh MK, menurut hemat saya bisa dilakukan constitutional complaint (komplain konstitusional) ke MK oleh korporasi yang merasa dirugikan, seperti halnya di berbagai negara lain.
Bahkan di MK Jerman dan Austria (pilot project-nya MK Indonesia), perkara terbanyak justru adalah perkara constitutional complaint yang nyata-nyata berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas yang sangat dirasakan tidak adil dan telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Kasus constitutional complaint atas ketidakadilan yang dialami Parpol sudah seharusnya memberikan kepada mereka hak untuk menjadi pemohon di MK dalam perkara yang menyangkut pembubaran eksistensi mereka sebagai Parpol yang dilindungi oleh prinsip konstitusional.
Terakhir, mengenai pendapat Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui penelitinya Tama S Langkun yang mengatakan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU (pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi) juga dapat dikenakan pada Parpol yang terlibat TPPU, menurut hemat saya pendapat itu tidaklah tepat.
Frasa “usaha” dalam pasal itu jelas-jelas telah menegaskan bahwa Parpol tidak termasuk di dalamnya, karena sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa Parpol tidak boleh menjalankan usaha dalam bentuk apapun.
Artinya, pasal itu hanya ditujukan pada badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Kalau pasal itu diterapkan pada Parpol, jelas-jelas pula merupakan pelanggaran hukum. Kita sepakat menegakkan hukum, tetapi dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum tentunya.***
Wilham Murdianto, Peneliti Muda di Pusat Studi Konstitusi UIR Editor : Rindra Yasin