Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibayar mahal dengan darah, nyawa, harta benda, tenaga, pikiran dan perasaan dari seluruh masyarakat Indonesia tidak terbilang suku, kelompok, yang mendiami Kepulauan Indonesia.
Tercatat dalam sejarah bahwa perjuangan dan pengorbanan itu sejak berkuasanya sultan, raja-raja sampailah pada area Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh organisasi kemasyarakatan kedaerahan, nasional serta organisasi partai politik.
Belanda dan Jepang diusir dari Bumi Pertiwi Indonesia berkat rahmat dari Allah SWT serta kokohnya rasa persatuan dan kesatuan senasib sepenanggungan rakyat Indonesia dari pelosok desa hingga kota. Kemerdekaan bukan terwujud hanya dengan dominasi perjuangan dari satu suku, satu kelompok, satu pulau atau satu daerah kota saja melainkan dengan pergolakan serentak dari seluruh komponen dan komunitas masyarakat di bumi persada Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Para tokoh pejuang yang berbeda latar belakang suku, daerah, pendidikan dan budaya yang berpusat di Jakarta kemudian pindah ke Jogjakarta dan Bukittinggi, bersebati dan berpadu hati untuk satu tujuan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Semua suku, kelompok, budaya, daerah, pulau mempunyai peran yang besar, sama jasanya, sama pengabdiannya, ada yang sudah terungkap dalam sejarah dan ada yang perlu digali lagi.
Deklarasi Sumpah Pemuda 1928, jauh sebelum kemerdekaan diproklamirkan 1945 membuktikan betapa suci dan murninya perjuangan para pemuda tanpa dipengaruhi egoisme dan emosional suku, kedaerahan, kelompok, budaya serta adat istiadat. Pada waktu itu tidak mencuat egoisme dan emosional yang beranggapan adanya daerah, suku, pulau yang paling berjasa di dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Berbangsa satu Bangsa Indonesia, tidak ada egosime dan emosional berbangsa Jawa, Batak, Minang, Melayu, Bugis, Banjar, Gayo, Papua. Bertanah air satu tanah air Indonesia, tidak terungkap untuk bertanah air Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Jogjakarta, Aceh dan Papua. Berbahasa satu bahasa Indonesia, tidak ada egoisme dan emosional untuk berbahasa Batak, Minang, Jawa, Bugis, Aceh dan lainnya.
Perjuangan suci murni tanpa dirusak egoisme dan emosional kedaerahan, suku, budaya, kelompok, keturunan, perlu menjadi renungan bagi generasi kini dan generasi yang akan datang. Apabila egoisme dan emosional dimaksud dipupuk subur mengalahkan emosional bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikhawatirkan akan terus mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, rasa persatuan dan kesatuan dimaksud merupakan modal dasar untuk mengisi dan meneruskan titipan amanah dari para pendahulu pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Egoisme dan emosional yang berdalihkan merasa paling berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, merasa ada ketahanan dan daya yang paling tinggi yang bersumber dari kehidupan religius, adat yang kukuh, budaya Islam yang kuat, merasa penyumbang sektor perekonomian yang paling dominan dalam APBN menjadi alasan minta diistimewakan dari daerah lain dalam koridor NKRI, sementara kemiskinan, kemelaratan didominasi oleh penduduk desa yang mendiami pulau-pulau di Nusantara.
Keadilan yang rasional dan proporsional sesuai pula dengan potensi perekonomian daerah perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan berbagai kebijakan pengalokasian dana pembangunan nasional sehingga dana pembangunan nasional tidak menumpuk pada suatu daerah pulau. Kebijakan yang tidak adil menyebabkan timbulnya ketimpangan perkembangan perekonomian daerah dan akan mengundang permasalahan baru di bidang kependudukan, mata pencaharian, lapangan kerja, pencemaran, bencana alam, sempitnya tata ruang, keamanan dan kamtibmas.
Pembenaran daerah istimewa yang dilegalisir dengan UU No 44/1999 tentang penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh, UU No 21/2001 tentang otonomi khusus Papua,UU No 13/2012 tentang keistimewaan Jogjakarta demikian juga perlakuan khusus bagi daerah ibu kota sebaiknya tidak merambah keistimewaannya di bidang politik seperti berkeinginan punya bendera khusus, partai politik lokal, keistimewaan yang tidak terkendali secara nasional akan memupuk suburnya kecemburuan sosial daerah lain yang kalau didalihkan juga punya keistimewaan. Dikhawatirkan dengan keistimewaan yang dipunyai akan berkembang keinginan untuk menjadi negara sendiri seperti yang dilakukan oleh OPM membuka perkantoran Negara Papua Merdeka di Oxsford Inggris. Mau dikemanakan tanggal sakral 17 Agustus 1945, mau dikemanakan bendera sakral Merah Putih, lambang negara Burung Garuda, dasar negara Pancasila, Lagu Indonesia Raya.
Sejarah kelabu Bangsa Indonesia melalui Pemberontakan DI/TII di Jawa, Kahar Muzakkar di Sulawesi, PRRI di Sumatera dipicu oleh ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta akibat dari egoisme dan emosional kedaerahan, agama, budaya dan adat istiadat. Negara-negara kolonialis imperialis tidak tinggal diam dan akan ambil kesempatan dalam kesempitan. Sejarah dunia masa kini mengungkapkan bahwa diawali dari ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka negara kolonialis Imperialis lalu memicunya jadi perang saudara maka hancurlah nagara-negara di Timur Tengah seperti Palestina, Irak, Mesir, Afganistan, Libya, Suriah dan lainnya. Walaupun penyelenggaraan pemerintahan negara masih dikuasai dan diberikan pada penduduk tempatan namun di sektor perekonomian mereka di kuasai dan dimonopoli.
Kualitas Bangsa Indonesia telah banyak melapuk dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, terlihat dari masih melebarnya kesenjangan sosial, hukum, ekonomi, pendidikan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu cenderung telah diabaikan dan tidak bergaung lagi, ketidakadilan terasa dalam banyak undang-undang yang justru menggerogoti, kedaulatan nasional dan melemahkan rakyat. Kita perlu konsensus nasional baru untuk memperteguh nilai kebangsaan yang telah dibuat oleh pendiri negara, Bhineka Tunggal Ika jangan luntur menjadi Bhineka Tunggal Dasa, ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun, sedencing bak besi seciap bak ayam, hati gajah sama dilapah hati tungau sama dicecah, sharing the pain, sharing the gain (sakit senang sama dirasa). Semua kita kecewa jika senasib sepenanggungan dalam koridor NKRI hanya sebuah utopia. Di dalam mata pelajaran Civiks (ketatanegaraan) buku terbitan 1961 untuk pelajar SMP telah digariskan dengan tinta hitam bahwa tanpa ada kesatuan dan persatuan Indonesia tidak merdeka. Ke-bhinekaan bukan berbeda tapi untuk menyatu bersebati menghimpun suatu kekuatan besar, tangguh, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan.***
Hasrin Saily
Tokoh masyarakat Siak Editor : Rindra Yasin