Sadarkah kita bahwa sektor informal memberikan kontribusi yang signifikan bagi pergerakan ekonomi kota? Hasil penelitian di banyak kota di negara-negara berkembang terutama di Asia dan Afrika menunjukkan bahwa sektor informal memberikan sumbangan besar terhadap kehidupan warga kota yang mengalami pertumbuhan yang pesat.
Sektor informal atau sektor perdagangan kecil, atau dikatakan juga oleh para ahli sebagai unorgonised sector, unenumerated sector, urban poor, self employment dan irregular sector adalah aktivitas perdagangan yang mana pemilik perdagangan tersebut terlibat langsung dalam pengendalian perdaganganan dan kebanyakan tenaga kerja terdiri dari karib kerabat dan keluarga. Aktivitas perdagangan yang bisa dimasukkan dalam kategori ini antara lain adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), penjaja, gerai-gerai, pasar malam dan perusahaan-perusahaan kecil lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian para ahli didapatkan bahwa sektor informal dapat untuk memberikan lapangan pekerjaan yang tidak dapat tertampung di sektor formal yang memang jumlahnya terbatas, menyumbang pendapatan kepada mereka yang melakukannya, dapat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah memenuhi keperluan hidup mereka, menyediakan barang yang relatif murah dan terjangkau sehingga mengurangkan biaya hidup di kota, dan dari pengalaman perdagangan sektor informal dapat melahirkan wirausahawan berjaya di kemudian hari.
Tulisan ini akan memfokuskan kepada PKL yang dalam beberapa tahun belakangan ini sering mendapat sorotan, khususnya PKL yang berada di Kota Pekanbaru.
Berita tentang PKL sering bernada miring dan negatif, dengan substansi pemberitaan penertiban, pembongkaran, penggusuran dan pemindahan. Mereka acap kali dituding mengganggu ketertiban, kelancaran lalu lintas, menggangu pemandangan, menggangu kebersihan dan sederet kalimat negatif lainnya yang selalu disematkan ke pundak para PKL, seperti yang kini dialami PKL Pasar Jongkok Jalan HR Soebrantas, Panam, Pekanbaru.
Sebelumnya yang tak kalah hebohnya adalah penggusuran PKL di Jalan Cuk Nyak Dien dan sekitar Kantor Gubernur Riau. Mereka dipersalahkan karena melanggar Peraturan Daerah (Perda), berdagang di trotoar dan badan jalan serta konon juga mengganggu kelancaran lalu lintas.
Sedikit berbeda dengan kasus PKL Pasar Jongkok Jalan HR Soebrantas, jika dikatakan mengganggu pemandangan ini bersifat relatif, tergantung dari sisi mana melihatnya. Jika dikatakan kelancaran lalu lintas terganggu, memang benar adanya, tetapi tidaklah sampai menimbulkan kemacetan total. Kemacetan yang masih dalam batas toleransi, dimana kendaraan masih bisa bergerak, cuma dengan kecepatan pelan. Jika dikatakan mencemarkan lingkungan (sampah) juga rasanya masih dalam batas yang dapat diterima.
Kelenturan dan Kesantunan Pembangunan
Dalam konteks ini, kebijaksanaan yang diambil harus hati-hati dan harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak. Kebijaksanaan pun harus bersifat lentur, untuk dapat mengakomodasi masyarakat kelas bawah. Ini juga berarti bukan tidak tegas, tetapi ada sedikit celah dan toleransi dengan syarat keberadaan mereka tidak benar-benar melumpuhkan aktivitas, dan juga dipersyaratkan mereka harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan. Ini yang dikatakan oleh para ahli perencana sebagai kelenturan dalam pembangunan. Ini jangan diartikan sebagai plin-plan, tidak tegas, ragu-ragu dan inkonsisten.
Dalam masa yang bersamaan, pemerintah kota (Pemko) harus sesegera mungkin menyediakan tempat yang representatif bagi mereka untuk berdagang, yang jika sudah disediakan mereka bisa segera direlokasi. Di sinilah letaknya kebijaksanaan, ada jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Sementara tempat belum selesai mereka diperkenankan beraktivitas dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
Perlu juga digarisbawahi bahwa lokasi yang bakal dibangun untuk menampung para PKL juga perlu dikaji dan diteliti secara seksama kecocokan dan kesesuaiannya. Dalam hal ini, tentu para PKL perlu diajak bermusyawarah dan berunding dengan cara kekeluargaan. Lihatlah kiprah Gubernur Jakarta Jokowi, yang senantiasa berdialog, blusukan dan mengundang masyarakat untuk mencari tahu dan mendapatkan masukan dari mereka sebelum melakukan kebijaksanaan. Seperti baru-baru ini, Selasa (21/5) Jokowi mengundang warga Waduk Pluit dalam acara makan siang bersama di Balaikota Jakarta dalam rangka mengadakan dialog mengenai rencana penataan dan relokasi warga Waduk Pluit ke rumah susun.
Kesantunan dan kebijaksanaan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan yang kini semakin menjauh dari Bumi Melayu ini, yang sebenarnya menjiwai kehidupannya sejak berzaman negeri ini dengan pantun, puisi, gurindam dan karya sastra bernilai tinggi yang menunjukkan kehalusan budi dan ketinggian akhlak. Kini, kesantunan dan kehalusan budi sudah tergadaikan dengan seonggok kepentingan dunia yang bernama pertumbuhan ekonomi, sekulerisme, duit, kegermelapan serta keindahan semu dan menipu.
Musyawarah, dialog, tukar pendapat, atau meeting dengan rakyat bawah masih barang langka dilakukan oleh para petinggi negeri ini. Jikapun itu dilakukan, hanya sekadar formalitas untuk mengikuti prosedur, tidak sungguh-sungguh, jauh dari keikhlasan, dan masih menganggap berada di posisi di atas, dan belum lagi menganggap masyarakat sebagai mitra kerja atau stakeholder yang sejajar, atau dengan kata lain duduk tidak sama rendah dan berdiri tidak sama tinggi. Perencanaan dan proses pembangunan yang bersifat partisipatif dan bottom up hanya indah dalam teori dan ungkapan, namun msikin dalam penerapannya.
Lihatlah kasus Kimar Sarah, yang seperti tidak berkesudahan, dan senantiasa diwarnai pernik-pernik ketidaksantunan dari kedua pihak yang berseteru. Artinya, ada sesuatu yang tidak beres (something wrong) dalam proses penyelesaian masalah. Kesantunan dan kebijaksanaan sudah dicampakkan ke Sungai Siak. Jikapun itu ada, hanya menurut versi yang mereka buat dan akui sendiri. Ini mungkin yang dikatakan ”masturbasi kesantunan”.
Coba bandingkan dengan proses pembebasan atau peruntuhan Jembatan Layang (flyover) dan kawasan sekitarnya dengan total panjang sekitar 5,8 Km di Seoul yang dikenal dengan nama proyek restorasi Sungai Chenggyecheon pada 2003. Wali Kota Seoul ketika itu, Lee Myung bak, melakukan 4.000 meeting (empat ribu kali musyawarah) dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Sungguh fantastis dan rasanya sangat mustahil dilakukan di negeri ini. Oleh karena prestasinya tersebut Lee Myung-bak dikukuhkan sebagai tokoh lingkungan pada 2007 oleh Majalah Time dan sekaligus kemudian dipilih rakyat Korea menjadi presiden.
Sebaliknya, di negeri junjungan, kota bertuah, kota budaya, tempat akar dan budaya bangsa bersemai dan bermula, semuanya telah diukur dengan materi, uang dan tahta yang sebenarnya berharga sangat murah dibandingkan martabat, kemuliaan dan harga diri. Dalam konteks ini, apalah artinya kemegahan dunia jika harga diri dan kemulian sudah berada di bawah telapak kaki. Namun anehnya, itulah kini yang berlaku dan mendapatkan pengakuan. Bahkan mereka yang berperilku seperti ini merasa itulah yang mulia, tidak merasa terhina seperti yang digambarkan dengan apik oleh budayawan Riau, UU Hamidy dalam opininya di koran ini pada Senin (27/5) lalu.
Parasit Kota
Penataan PKL yang dulunya dijanjikan sudah berganti baju baru. Jikapun itu dilakukan hanya menurut kehendak dan keinginan pihak di atas saja, tanpa melibatkan dan parstisipasi mayoritas PKL serta kajian sistematis dan terperinci. Sehingga ujung-ujungnya, mereka tidak patuh, mereka menolaknya, mereka tidak mau, seperti kasus PKL Pasar Jongkok Jalan HR Soebrantas. Karena mereka berdagang dengan tujuan utama mencari uang, namun di lokasi baru yang disediakan tidak cocok dan sulit untuk mendapatkan uang. Itu saja alasan utama mereka.
Namun malangnya, rakyat senantiasa berada di bawah, apapun keadaannya. Mereka selalu kalah dan senantiasa dikalahkan. Mereka pada hakikatnya bukan tergusur tetapi memang sengaja digusur, untuk memberikan laluan kepada yang gemerlap, bersih, tertib, teratur, dan modern. Namanya mungkin ruko, minimarket, supermarket, mall, plaza dan lainnya.
Mereka memang tidak layak di kota bertuah dan berkuah ini. Mereka harus ditertibkan, alias diigusur. Mereka adalah parasit kota yang hanya menggerogoti keindahan, ketertiban, kebersihan dan keamanan kota. Bahkan semakin banyak PKL maka inangnya akan semakin dihisapnya yang akan berujung dengan kematian. Inilah mungkin tipe kota berkarekter bandar judi sebagaimana yang disindir Andrea Hirata dalam novelnya Edensor, yaitu kota yang mencandu kemewahan, memberi kesempatan pada siapa saja untuk mempertaruhkan apa saja, lalu mencampakkan yang kalah tanpa ampun.***
Apriyan D Rakhmat
Doktor bidang perencanaan pembangunan kota University Technology of Malaysia (UTM) Editor : Rindra Yasin