Silang Pendapat Parpol Sikapi BBM

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 11 Juni 2013 | 09:04 WIB
Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Rp6.500 untuk bahan bakar jenis premium, dan solar menjadi Rp5.500 memunculkan berbagai persoalan baru.

Salah satunya silang pendapat partai politik mengenai rencana pemerintah memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Rencana tulus membantu rakyat yang mulai terimbas oleh kenaikan harga BBM, justru  tenggelam oleh gelombang pertelagahan masing-masing Parpol, khususnya di tingkat elit.

Mirisnya, pertelagahan itu dipertontonkan kepada rakyat yang tengah terhimpit akibat melonjaknya harga keperluan pokok karena isu kenaikan harga BBM yang tak kunjung direalisasikan.

Rencana menaikkan harga BBM dan pemberian BLSM saat ini lebih kental sebagai mesin ungkit Parpol dibanding tujuan utamanya menyelamatkan keuangan negara dan ekonomi rakyat. Bahkan, perdebatannya melebar ke mana-mana.

Setidaknya, ada dua partai yang ”menonjol” dalam perdebatan tersebut, yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PD sebagai partai pemerintah dituding memanfaatkan BLSM untuk mendongrak popularitas partai yang sempat terpuruk karena diterpa berbagai kasus korupsi yang menerjang kadernya.

Di sisi lain, PKS yang menjadi salah satu partai anggota koalisi, merasa berada pada posisi terhimpit dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan presidennya.

Sehingga PKS perlu melakukan sesuatu untuk kembali bisa bangkit. Terpaksa atau sengaja, PKS langsung banting setir dengan mengambil sikap menentang rencana kenaikan harga BBM.

Sayangnya, sikap menentang ini belakangan membuat elit-elit PKS ”terbelah” menjadi dua kubu; yang setuju dan yang menolak.

Sikap menolak rencana kenaikan harga BBM jelas ditunjukkan secara nasional oleh PKS terutama melalui para pengurusnya dengan memasang spanduk.

Hanya saja, karena banyaknya spanduk penolakan ini dipasang oleh para bakal calon anggota legislatif dari PKS, lagi-lagi  muncul tudingan baru bahwa PKS bermain politik berlindung di balik kepentingan rakyat.

Perseteruan PD dan PKS dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM ini, juga mengalir deras ke senayan tempat para wakil rakyat berkantor.

Suara-suara berbeda ramai menyikap posisi PKS di koalisi. Silang pendapat soal penerapan kenaikan harga BBM maupun pemberian BLSM sampai hari ini belum juga usai. Sementara rakyat semakin menderita oleh kebijakan menggantung ini.

Sudah saatnya pertelagahan dihentikan. Saatnya partai politik benar-benar memikirkan kepentingan rakyat. Bukan berbantah-bantahan yang seolah-olah untuk kepentingan rakyat. Segera putuskan kapan harga BBM akan dinaikkan, dan kapan pula BLSM itu bisa dinikmati rakyat miskin.

Kondisi ini bukan saja akan merugikan rakyat, tapi juga akan berimbas lebih buruk kepada Parpol, karena rakyat paham kondisi riil yang terjadi.

Perlu dicatat, suara Parpol berada di tangan rakyat dan itu hasilnya bisa dilihat 2014. Pertanyaannya, kapan pertelagahan ini berakhir, dan siapa yang tulus memulai? Kita tunggu saja hasilnya.*** Editor : Rindra Yasin