Syarat Menjadi Legislator

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 17 Juni 2013 | 09:21 WIB
 Berita yang dibaca dan suara yang didengar dari mulut ke mulut tentang orang-orang yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (legislator) akhir-akhir ini membuat banyak kalangan merasa khawatir tentang nasib bangsa dan negara Indonesia ke depan.

Konon, banyak partai politik yang memasukkan calon bukan berdasarkan kepada kualitas dan kapabilitas yang mendaftar, melainkan pertimbangan lain.

Bila dulu, partai diisi oleh orang-orang terpandang di daerah dan di bidangnya, serta telah terbukti memiliki dedikasi yang tinggi dan pantas dihormati, maka kini adalah uang yang diperhitungkan.

Akibatnya, partai  tidak ubahnya seperti restoran elit yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang berduit dan yang ingin menikmati sajian makanan-makanan lezat untuknya dan untuk keluarganya. Bila dulu orang masuk partai untuk menyalurkan bakti, maka kini untuk menambah rezki.

Bila dulu partai sebagai  tempat mendedikasikan hidup, maka kini berubah menjadi “penyambung hidup.

”Itulah sebabnya, kehidupan di tempat itu menjadi laksana ring tinju untuk saling menerkam dan saling menjatuhkan. Akibatnya lagi, di dewan perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi lembaga untuk memperjuangkan nasib rakyat, berubah menjadi arena untuk mempertahankan kekuasaan atas nama kepentingan rakyat.

Kita tidak tahu sampai bila keadaan seperti ini akan berlangsung. Kita malah khawatir generasi muda sebagai penerus dan pengurus bangsa ini ke depan semakin tidak tahu apa hakikat dari partai politik, dan apa pula hakikat menjadi wakil rakyat yang duduk di parlemen mewakili rakyat melalui partai politik itu.

Bagi bangsa Indonesia yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas anak-anak bangsanya, sudah sangat layak bila ajaran agama ini digali dan dijadikan acuan dalam menata kehiduan berbangsa dan bernegara, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil dari rakyatnya, dan juga oleh partai politik yang akan menetapkan calon-calonnya menjadi anggota di lembaga perwakilan rakyat itu sendiri.

Imam al-Mawardi, salah seorang pemikir besar politik Islam mengistilahkan anggota dewan perwakilan rakyat dengan ahl al-iktiyar, yang secara bebas dapat diartikan sebagai kaum yang punya kemampuan melakukan pilihan terbaik untuk rakyat yang diwakilinya.

Untuk itu, Imam Ja’far al-Shadiq mengatakan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan duduk di lembaga tersebut, yaitu memiliki akal, lapang dada, mempunyai pengalaman, punya perhatian dan kepedulian dan bertakwa.

 Memiliki akal berarti memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang bidang tugas yang akan di amban dan tentang keadaan masyarakat yang akan diwakili. Lapang dada adalah orang yang secara kejiwaan dewasa dalam berpikir, tidak cepat terpancing emosi oleh berbagai tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga yang mengemuka dalam bermusyawarah adalah hikmah kebijaksanaan, bukan sumpah serapah kemarahan.

Mempunyai pengalaman berarti si calon bukanlah orang yang baru di dunia pengabdian kepada masyarakat. Ia bukan figur yang dikarbitkan oleh uang, tetapi dimatangkan oleh pengalaman.

Ia bukan anak “kemarin sore,” tetapi tokoh yang sudah kenyang oleh asam garam dalam berbuat untuk masyarakat banyak.

Punya perhatian berarti si calon adalah orang yang peduli dengan keadaan rakyat yang akan diwakilinya, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan diri dan keluarganya.

Takwa berarti si calon adalah oang yang taat kepada hukum, hukum Allah dan hukum negara. Ia konsisten dalam ketaatannya, walau sebesar apapun godaan yang dihadapi.

Namun, sebagai manusia, bila khilaf dalam bertindak, dengan cepat kembali kepada jalan yang digariskan oleh Allah dan hukum yang ditentukan oleh negaranya. Itulah antara lain makna yang tersimpan dalam Firman Allah di Surat Ali Imran ayat 159 dan Surat al-Syura ayat 38.

Kemudian, Nabi menambahkan bahwa orang-orang yang akan duduk dan diajak bermusyawarah di lembaga permusyawaratan adalah orang yang tidak kikir, tidak penakut dan tidak ambisius.

Ketentuan ini termuat dalam pesan Nabi kepada Ali Ibn Thalib; “Wahai Ali! Janganlah Engkau bermusyawarah dengan orang kikir, karena ia akan menghambatmu dari tujuan luhur yang Engkau inginkan. Jangan pula Engkau bermusyawarah dengan si penakut, karena ia akan mempersempit jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.

Jangan juga Engkau bermusyawarah dengan orang yang ambisius, karena ia akan memperindah bagimu keburukan sesuatu. Ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir dan ambisi merupakan bawaan yang sama. Semuanya bermara kepada prasangka buruk kepada Allah.

Hadis Nabi di atas memuat pesan bahwa orang yang dipilih menjadi wakil rakyat di lembaga permusyawaratan adalah: Pertama, orang yang berjiwa dermawan, mau mengorbankan harta, pemikiran dan waktunya untuk kepentingan orang banyak, bukan orang pelit yang tamak dan rakus terhadap harta atau kekuasaan.

Kedua, orang yang berani memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak takut kehilangan jabatan dalam menegakkan hak serta keadilan untuk rakyat yang diwakilinya. Ia berani “memasang badan” di garis terdepan ketika memperjuangkan hak-hak orang banyak. Ia pejuang, bukan pecundang.

Ketiga, orang yang rendah hati. Ia maju menjadi calon bukan karena keinginan ambisi pribadi, tetapi karena aspirasi masyarakat sekitar yang memerlukan ketokohan dan kepemimpinnya.

Semua yang dikemukakan di atas adalah pesan dari agama berupa saripati dari firman Allah, hadis rasul, dan fatwa ahli hikmat yang bersih dari berbagai jenis kepentingan duniawi. Pesan itu adalah petunjuk jalan lurus untuk diikuti oleh setiap orang atau bangsa yang ingin hidupnya berjalan di jalur kebenaran hakiki.

Dunia politik di akhir zaman yang sangat kental dengan tipu daya-tipu daya “jahat” akan menjadi sebuah permainan yang indah bila dijalankan dengan pesan-pesan seperti itu. Atau bila terlalu ideal dengan mengatakannya seperti itu, paling tidak mendekati pesan itu, sehingga kerusakan demi kerusakan yang merajalela akhir-akhir ini dapat diminimalkan tidak menjadi kerusakan yang semakin parah di kemudian hari.

Maka, beruntunglah bangsa yang para pemimpin dan wakilnya berikhtiar untuk memegang teguh pesan-pesan tersebut, karena tidak ada yang akan didapatnya kecuali keberuntungan dan kebahagiaan.

Sekarang, terpulang maklum, apakah akan mengikuti apa yang dikatakan Allah, Rasul dan para auliya seperti di atas agar terwujud maslahat, atau mengabaikankannya karena bertentangan dengan kepentingan sehingga datangnya laknat. Tulisan ini sudah mengungkap semua, tetapi sikap pembacalah yang akan menentukannya.***

Alaiddin Koto, Guru Besar Fiqh Siyasah (Politik Islam) UIN Suska Riau Editor : Rindra Yasin