Meski harus diselesaikan lewat pemungutan suara (voting), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2013 disetujui oleh mayoritas anggota DPR RI, Senin (17/6) lalu.
Lima fraksi yang selama ini tergabung dalam koalisi yakni Demokrat, PAN, Golkar, PPP dan PKB, dengan total 338 suara, unggul atas beberapa partai “oposisi” yang hanya memperoleh 181 suara. Yang menarik, Partai Gerindra yang semula setuju, ternyata menolak.
Begitu juga dengan PKS yang selama ini menjadi bagian dari koalisi, kini berbalik menjadi “oposisi”. Bersama PDI-P dan Hanura, kedua partai di atas bergabung menolak pengesahan RAPBN-P tersebut.
Pengesahan ini membuat jalan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi terbuka.
Penolakan yang dilakukan PKS memang menjadi salah satu top isu yang sudah muncul jauh-jauh hari. Sejak tertangkapnya mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LH) oleh KPK terkait impor daging sapi di Kementerian Pertanian, PKS merasa “dizalimi” pemerintah.
Partai pimpinan Anis Matta ini menganggap pemberantasan korupsi yang dilakukan terkesan tebang pilih. Belakangan, sikap menolak rencana kenaikan harga BBM ini menjadi salah satu jargon yang didengungkan oleh hampir semua kadernya di seluruh tanah air.
Dalam poster-poster yang dibuat para calon anggota legislatif di semua jenjang maupun para calon bupati/wali kota dan gubernur, selalu ditulis “PKS Tolak Kenaikan BBM”.
Sebagian orang memandang sinis apa yang dilakukan PKS ini. Mereka menganggap penolakan terhadap rencana kenaikan BBM sengaja dipolitisasi dan dijadikan alat untuk menaikkan elektabilitas PKS yang ambruk setelah kasus yang menjerat LHI. Para petinggi PKS cuek dengan cibiran sinis ini.
Mereka menganggap apa yang dilakukan sudah benar, sesuai khitah partai: membela masyarakat. Padahal dulu ketika masih mesra dengan koalisi, PKS ikut mati-matian membela keputusan pemerintah yang menaikkan BBM.
Keputusan yang diambil para legislator PKS itu semakin menjelaskan ke mana arah PKS dan apa yang akan dilakukan oleh partai koalisi pemerintahan. PKS jelas telah menunjukkan dirinya tak menghormati posisinya yang berada dalam koalisi, dengan alasan “membela” rakyat. Ini semakin menarik, karena hampir pasti, posisi tiga menterinya yang kini masih ada dalam kabinet, terancam.
Beberapa pengamat politik menilai, PKS memang menunggu ketiga menterinya itu –Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri— dikeluarkan dari kabinet.
Sebab, jika itu terjadi, makin mudah PKS dalam kampanye Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden nanti, bahwa mereka adalah partai yang “dizolimi” hanya karena “membela rakyat”.
Masyarakat Indonesia hingga hari ini masih suka dengan “politik air mata”. Semakin dizolimi, niscaya masyarakat akan trenyuh dan jatuh hati.
Bagi Demokrat dan para kompatriotnya di koalisi, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) posisi tiga menteri tersebut memang menjadi dilema.
Dikeluarkan, akan menjadi komoditi politik PKS, tapi kalau tak dikeluarkan, akan menjadi duri dalam daging atau kerikil dalam sepatu.
Hingga kemarin SBY belum mengambil keputusan apapun dan masih menggantung ketiganya. Misalnya, dalam beberapa kali rapat kabinet, ketiganya tak diundang.
Dalam rapat Setgab partai koalisi pun, PKS tak diundang. Bahkan dalam sebuah rapat kabinet, SBY sempat menyindir: “Jangan-jangan kementerian yang administrasinya tak bagus, tak berada dalam ruangan ini.” Semua orang tahu, tiga menteri dari PKS memang tak berada dalam ruangan tersebut.
Menarik untuk ditunggu, apa yang terjadi dengan PKS setelah ini. Apakah dikeluarkan dari koalisi dengan mencopot tiga menterinya, tetap di koalisi secara penuh, atau digantung tak bertali seperti beberapa hari terakhir.*** Editor : Rindra Yasin