Pesta demokrasi lima tahunan dalam rangka menentukan pemimpin atau perwakilan rakyat, untuk periode lima tahun ke depan, menjadi kegiatan rutin di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Riau.
Agendanya adalah, pemilihan legislatif mulai kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat, DPR dan DPD. Ada juga untuk kelas eksekutif mulali bupati, wali kota, gubernur sampai presiden.
Setiap kandidat yang akan dimunculkan ke publik dalam rangka mengisi kursi yang sudah disiapkan di pemerintahan, mayoritas di rekomendasi oleh partai politik.
Jalur independen hanya terbuka untuk DPD yang keterwakilannya sangat terbatas. Sedangkan di jalur eksekutif, terbuka juga peluang independen untuk kursi bupati, wali kota dan gubernur dengan segala ketentuannya.
Dengan kondisi itu, artinya pejabat yang akan mengisi kursi pemerintahan dapat dipastikan dihuni mayoritas yang memiliki latar belakang partai politik.
Saat ini, setidaknya ada 12 partai politik nasional yang akan menjadi peserta Pemilu 2014 ditambah beberapa partai lokal di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai Daerah Istimewa.
Setelah semuanya berjalan, maka setiap kontestan akan bertarung di hadapan rakyat dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Bahkan tidak jarang para kontestan menyampaikan berbagai hal istimewa untuk mencuri hati rakyat.
Persoalannya adalah, apakah setelah hati rakyat dicuri dan ternyata rakyat akan menerima imbalan secara baik selama periode lima tahun ke depan.
Kecenderungan yang terjadi, banyak rakyat kecewa dan menyumpah para tokoh dan pemimpin yang berhasil duduk di singgasananya. Sumpah serapah itu, karena sang pemimpin dianggap menghianati dan melukai hati rakyat.
Lebih celaka lagi, sang pemimpin yang sudah dipercaya, ternyata lebih mendengar suara kroninya atau yang sekarang dikenal dengan tim sukses.
Sampai-sampai, kebijakan yang akan dikerjakan untuk kurun waktu kepemimpinanya, baru berjalan jika sudah mendapat persetujuan tim sukses, atau partai politik tempatnya berasal.
Kalau kondisinya sudah seperti itu, lantas dimana perjuangan dan janji atas nama rakyat yang dulu pernah dicuri.
Masih belum ada jawaban pasti, apakah kondisi seperti ini akan terus mewarnai iklim demokrasi di Tanah Air, atau akan ada pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat sehingga akan tetap dicintai rakyat.
Yang pasti, moral adalah tingkah laku manusia yang sejajar dengan ajaran, peraturan, adat dan agama yang ditetapkan oleh rakyat Indonesia.
Ajaran, peraturan, adat dan agama sangat menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia baik.
Meski sudah memiliki dasar seperti itu, tetapi jangan dilupakan bahwa, lidah memang tak bertulang, sehingga lentur dan liat. Lidah selalu terkait dengan ludah, sehingga basah dan licin.
Dengan begitu wajar jika kemudian berkembang pemahaman di tengah rakyat Indonesia yang sudah jenuh. Jenuh dengan janji-janji politik, karena selama ini memang banyak janji yang tidak ditepati.
Akankah demokrasi terus memberikan untaian manis bagi sebuah harapan semu, atau Indonesia masih terus menebar janji yang mengatasnamakan rakyat.***
Editor : Rindra Yasin