Asap telah jadi amunisi negeri jiran Singapura menohok Indonesia. Sampai-sampai Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan protes atas pemberitaan media massa Singapura yang terkesan memojokkan Indonesia dalam hal kebakaran lahan dan bencana asap yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan media Singapura menurut Presiden sudah berlebihan. Sehingga image Indonesia menjadi sangat buruk, di mata masyarakat dunia. Presiden protes karena ada pemberitaan media di sana yang menyebutkan bahwa sejak 1997 Indonesia dianggap terus mencemari udara Singapura.
Padahal dari indikasi di lapangan perusahaan asing termasuk dari negeri jiran yang ada di Indonesia justru terindikasi ikut membakar lahan. Sebab land clearing dengan membakar lahan bagi perusahaan yang tujuan utamanya profit jelas murah dan menguntungkan. Memang kita agak kecewa ketika polisi sigap bertindak di lapangan yang tertangkap hanya operator pelaku pembakaran. Sedangkan otak pembakaran sebenarnya belum tersentuh. Teringat apa yang dikatakan Meneg LH bahwa perusahaan besar kalau membakar lahan biasanya memang tidak langsung namun menggunakan orang lain.
Presiden ternyata memang santun. Meski sudah bombastis berita di sana Presiden tetap berharap hubungan bilateral antara Indonesia dengan dua negara tetangga tetap terjaga. Presiden mengingatkan jangan dikirimkan sinyal yang keliru atas apa yang dilakukan Indonesia sekarang ini. Yang paling menarik adalah pernyataan Presiden bahwa negeri jiran jangan salah mengerti. Soal asap, kami, kata Presiden berjanji akan bertanggung jawab atasi sampai tuntas. Jika pernyataan ini serius tentu kita akan melihat langkah hukum di lapangan mampukah menyentuh para kapitalis mereka yang punya kebun berhektare-hektare di negeri ini.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat setidaknya ada 117 perusahaan harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Riau. Walhi bergerak cepat. Atas temuan ini, Walhi bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), secara resmi melaporkan nama-nama ke-117 perusahaan dimaksud ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), di Jakarta, Rabu (26/6).
Walhi melaporkannya karena diduga perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup. Ke-117 perusahaan tersebut masing-masing terdiri dari 33 perusahaan perkebunan dan 84 perusahaan hutan tanaman industri. Lokasi perusahaan 99 persen berada di Provinsi Riau. KMS meminta KLH segera memproses secara hukum perusahaan-perusahaan dimaksud, dengan dasar tindak pidana lingkungan.
Sekali lagi kita imbau aparat hukum serius memproses pelanggar ketentuan terutama soal pembakaran lahan siapapun mereka. Aparat hukum harus mengawal janji Presiden RI menuntaskan soal asap.*** Editor : Rindra Yasin