PERNAHKAH Anda menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal, tapi begitu menguasai tentang identitas pribadi Anda? Bila itu terjadi, percayalah bahwa ada indikasi jika sebagian —bisa jadi mungkin keseluruhan— rahasia pribadi Anda sudah “dijebol”. Akibat pembocoran itu tentu membuat tidak nyaman. Idealnya, memang bukan perkara mudah untuk mengetahui secara detail data pribadi seseorang. Tapi begitulah realitas yang terjadi. Acap kali terjadi pembocoran informasi data pribadi oleh yang tidak berhak. Padahal, selain dikecualikan oleh peraturan perundang-perundangan, hak untuk membuka akses data pribadi merupakan hak absolut setiap individu. Melalui berbagai aturan hukum pun, negara sudah berupaya memberikan perlindungan terhadap data pribadi.
Rahasia pribadi yang dimaksud peraturan perundang-undangan, tentu saja data pribadi dalam tataran yuridis. Bukan rahasia pribadi pada pemaknaan tataran sosiologis. Dalam UU No14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), misalnya, informasi yang bersifat rahasia pribadi termasuk informasi yang dikecualikan untuk diakses publik. Pada Pasal 17 huruf g dan h UUKIP, secara eksplisit dinyatakan bahwa termasuk informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Juga merupakan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
Kriteria rahasia pribadi yang dimaksud UUKIP adalah riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Selain itu, termasuk rahasia pribadi menurut UUKIP adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Meski demikian, cadar perlindungan ranah informasi privat tersebut tetap dapat ditembus untuk menjadi informasi yang boleh diakses publik, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan rahasia pribadi berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
Menyimak dari berbagai peraturan perundang-perundangan terkait, data pribadi —yang merupakan sebagian dari rahasia pribadi— termasuk kategori informasi privat. Bukan informasi publik. Ketika ranahnya privat, maka negara memberikan perlindungan sebagai bagian dari hak individual rakyat. Dalam UU No23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), dinyatakan yang dimaksud data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Begitu tingginya tingkat perlindungan data pribadi, makanya prosedur untuk mendapatkan data pribadi penduduk oleh pengguna informasi kependudukan memerlukan proses filterisasi yang ketat. Dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa yang diberi kewenangan untuk memberikan izin akses data pribadi penduduk hanyalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sementara itu, bagi instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk yang memerlukan data, maka untuk memperoleh data pribadi penduduk diatur di dalam PP No37/2007 yang diperbaharui dengan PP No102/2012 tentang Pelaksanaan UU No23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa untuk memperoleh data pribadi penduduk dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin kepada menteri (Kementerian Dalam Negeri), gubernur, atau bupati/wali kota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk. Selanjutnya, sebelum memutuskan untuk memberikan izin, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan seleksi guna menentukan pemberian izin dan menjawab —apakah memberikan atau menolak baik sebagian maupun seluruh— permohonan izin yang diajukan pengguna data pribadi paling lambat dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima.
Lalu, dimana tingkat kerahasiaannya? Kerahasiaannya untuk tidak menjadi informasi publik tetap dilindungi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa penggunaan data pribadi oleh pengguna data pribadi kependudukan hanya diperbolehkan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat izin. Tidak diperkenankan menyimpang dari itu. Dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Adminduk, tegas dinyatakan bahwa instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik. Larangan untuk menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, juga berlaku bagi pemegang hak akses sebelum mendapat persetujuan dari menteri.
Dengan kata lain, meskipun ada peluang bagi instansi pemerintah dan swasta untuk memperoleh data pribadi penduduk, akan tetapi hak akses —data pribadi penduduk yang terdapat dalam database pada data center— tetap hanya menjadi hak petugas penyelenggara di instansi pelaksana setelah mendapat izin akses dari Mendagri. Konkretnya, izin memperoleh data pribadi penduduk oleh pengguna bukanlah pemberian izin untuk mengakses database pada data center. Oleh karenanya, setelah mendapat izin dari pejabat berwenang untuk memperoleh data pribadi, maka pengguna tetap hanya mendapatkan data pribadi penduduk dari petugas yang diberi hak akses oleh menteri sebatas izin yang diberikan. Di pihak lain, jika untuk kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk yang terdapat dalam database pada data center dapat diakses setelah mendapat persetujuan dari Mendagri.
Cukup tingginya upaya perlindungan terhadap data pribadi, menjadikan data pribadi termasuk bagian dari rahasia bank pada lembaga perbankan. Dalam UU No10/1998 tentang Perbankan dinyatakan, bahwa rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karenanya, bank berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban perlindungan tentang data nasabah itu dikecualikan untuk enam hal. Yakni: pertama, untuk kepentingan perpajakan. Kedua, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Keempat, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Kelima, dalam rangka tukar menukar informasi antarbank. Sedangkan yang keenam, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Bila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan.
Ketatnya perlindungan data nasabah perbankan, membuat hanya pimpinan Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin membuka akses data nasabah di perbankan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Sementara kewenangan direksi bank bersangkutan dalam pemberian data nasabah hanyalah terbatas untuk perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi antarbank.
Simpul kata, dimanapun letak keberadaannya, maka rahasia pribadi tetaplah merupakan informasi privat. Dilindungi oleh negara sesuai tingkatan kerahasiaannya. Terbukanya akses data rahasia pribadi sebagai ranah privat lebih bersifat voluntary (sukarela) atas izin individu bersangkutan. Memang, sebagai informasi privat, rahasia pribadi hanya bisa “dipaksa” dibuka dalam hal-hal tertentu yang mesti sesuai prosedur dan substansi yang ditetapkan undang-undang. Lalu, dalam konteks keterbukaan informasi publik, jika di dalam suatu dokumen publik terdapat rahasia pribadi? Konsepsinya tetap saja sama dengan informasi yang dikecualikan lainnya; bahwa, bukan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan yang serta-merta menjadi rahasia. Perlindungan kerahasiaan tetap hanya sebatas materi yang memuat informasi yang dikecualikan. Dokumen publiknya tetap dibuka, akan tetapi materi rahasianya yang dihitamkan atau dikaburkan. Selanjutnya, jika terjadi pembocoran rahasia pribadi? Jelas saja hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.
Kini, semua pasti menyadari bahwa akibat proses administrasi dalam berbagai bentuk serta hubungan keperdataan, membuat data pribadi melalui berbagai dokumen dikuasai oleh berbagai kelembagaan. Menyikapi hal itu, dalam konteks perlindungan rahasia pribadi, sejatinya memang dibentuk aturan hukum khusus mengenai perlindungan rahasia pribadi. Sejatinya, rahasia pribadi memang harus dilindungi sesuai dengan tingkatan kerahasiaannya. Pembentukan aturan hukum perlu dilakukan untuk terwujudnya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam tatanan perlindungan rahasia pribadi.***
Mahyudin Yusdar
Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin