Idealita dan Realita Kampanye

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 1 Juli 2013 | 07:44 WIB
Bila tak bergeser, sesuai Keputusan KPU Provinsi Riau     Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Riau No: 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013 dijadwalkan 4 September 2013 akan menjadi momen perhelatan 5 tahunan pelaksanaan demokrasi untuk menyambut Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau.

Momen urgensi itu adalah penentuan untuk memilih secara langsung pemimpin Riau yang mampu menyuarakan dan melakukan perubahan Riau ke depan.

Sisi Gelap ”Demokrasi Langsung” Pemilukada
Praktik black campaign (kampanye hitam) yang terakumulasi pada kampanye —di luar jadwal, di masa tenang, grey area, pembusukan karakter, politik uang dan politik kekuasaan dalam banyak bentuk berupa pemberian materi (uang dan barang ), janji pembangunan/jasa, bagi-bagi porsi di saat dan setelah menang, jatah kursi dan kompensasi proyek serta mobilisasi pelibatan PNS secara terstruktur, sistematik dan massif—, yang berpengaruh signifikan dalam perolehan suara sudah menjadi bagian praktik liar dan isu tak terpisahkan dalam warna-warni pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjadi modus pemenangan.

Tren praktik haram  “serangan fajar“ bahkan sering dijadikan amunisi pamungkas menjelang hari penjoblosan.

Praktik-praktik bernuansa sisi gelap semacam itu hampir ditemukan di semua Pemilukada yang ada di Tanah Air yang menimbulkan ambivalens: di satu sisi terkadang menjadi bumerang dan di sisi lain dapat dimanfaatkan menjadi materi fitnah satu tim kampanye pasangan calon untuk melumpuhkan pasangan lainnya tak terkecuali dalam Pemilukada Riau.

Tim Kampanye
Mengulas awal kesuksesan Cagubri/ Cwagubri ke depan bukan hanya seputar dirinya populer atau didukung oleh partai politik tanpa mengenyampingkan persiapan dan kemampuan tim kampanye.

Sesuai Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal bahwa pendaftaran tim/juru kampanye dalam Pilgubri berlangsung pada 11-17 Agustus 2013.

Nama tim kampanye pasangan calon harus didaftarkan terlebih dahulu  ke KPU Provinsi Riau begitu juga dengan juru kampanye yang dituangkan dalam Model AB-KWK.KPU yang harus dtembuskan kepada Pengawas Pemilu dan Polri sesuai tingkatannya artinya tim kampanye resmi tercatat sebagai tim kampanye pasangan calon.

Ditemukannya nama-nama yang tidak masuk dalam tim kampanye selain ketentuan tersebut dapat disebut sebagai tim kampanye liar yang dapat ditindak oleh aparat kepolisian. Untuk itu tim kampanye resmi juga harus mengawasi dan mengendalikan mobilitas di internalnya hal ini dianggap penting untuk mengantisipasi hadirnya nama-nama yang mengaku-ngaku sebagai tim kampanye yang tidak terdaftar secara resmi yang justru dapat merugikan pasangan calon.

Keberadaan tim kampanye idealnya diharapkan dapat menggiring terciptanya opini dan image yang lebih simpatik dan elegan terhadap tokoh yang diusung ke tengah masyarakat.

Sebab seringkali tim kampanye yang dibentuk Cagubri juga tak luput  telah memberikan kontribusi memperkeruh dan mengurangi rasa simpati masyarakat terhadap keberadaan mereka yang bermuara pada penilaian miring dan penolakan masyarakat.

Tak jarang dalam menyusun strategi dalam sosialisasi dan kampanye justru tim kampanye yang terkadang memberi andil besar turunnya rating perolehan suara disebabkan menempuh cara-cara kontra aturan, kontra budaya dan pemaksaan kehendak dengan cara-cara curang.  

Ketidakpekaan dan  kesalahan tim kampanye terhadap pemahaman sosialisasi dan kampanye akan berkonsekwensi negatif turunnya minat masyarakat untuk menjatuhkan pilihan pasangan calon dari tokoh yang diusung.

Biasanya tampilan seperti ini akan mudah terbaca karena dinilai hanya menawarkan style calon yang normatif belaka dan bukan aspiratif.

Kondisi ini diperburuk oleh tim kampanye yang terkadang membabi buta dalam mengapresiasikan keberpihakannya terhadap pasangan calon yang diusung dengan menempuh aktivitas Kampanye gelap yang cenderung mencederai demokrasi dan masyarakat.

Kebalikannya rating akan naik jika strategi praktik-praktik sosialisasi dan kampanye ditempuh dengan berpedoman kepada regulasi KPU-Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Teknis Kampanye dan Regulasi Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tim kampanye harus mampu mengemas kampanye untuk pemenangan pasangan calon dengan menawarkan dan mengelola kampanye secara lebih profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih.

Untuk tak kembali mengulang dan menerapkan praktek kampanye dengan mainside lama yang sering memahami arti kampanye hanya sebatas arak-arakan dan orasi akbar, harus segera diubah.

Sudah saatnya tim kampanye yang dibentuk untuk mengkaji dan menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 21/Kpts/KPU-Riau-004/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dengan memperhatikan Jadwal Kampanye ( 18-31 Agustus 2013 ), Larangan dalam Kampanye dan hal lainnya.

Kasus yang tak kalah menariknya dengan ditemukannya kegiatan kampanye terselubung di masa pra.

Sesuai dan pasca jadwal kampanye yang sering menyebutkan dilaksanakan/ diatasnamakan even organizer/simpatisan/relawan bukan atas nama tim kampanye dinilai sangat mengada-ada dan menampakkan mengarah adanya modus terselubung.

Artinya modus pelaku kampanye terselubung yang lebih banyak bersifat teknis ini yang mengatasnamakan tersebut, logikanya tidak akan berpeluang menjadi basis potensi pelanggaran kampanye jika tidak dikelola dan didanai secara massif pula.

Sebab modus ini dinilai safety dengan berlindung di balik seolah-olah berangkat dari partisipasi masyarakat.

Hal ini mengarah adanya dugaan yang kuat bahwa sebenarnya muatan politis pengorganisiran keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam kampanye itu sebenarnya ditopang oleh kekuatan modal yang tidak dimasukkan dalam dana kampanye. ***


Edy Syarifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin