Kita sadari bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang kaya raya akan sumber alamnya, tetapi itu semua tidak akan berarti apabila kekayaan alam yang melimpah ruah ini jika dikelola oleh aparat yang tidak berkarakter, sehingga tidak akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bahkan ironisnya dapat menyebabkan kehancuran negeri kita yang tercinta ini.
Menurut Thomas Lickona (2008),”Saat kita memasuki milenium baru, ingatlah baik-baik bahwa ukuran kemajuan suatu negara bukanlah besarnya pendapatan nasional, kemajuan teknologi, atau kekuatan militernya, melainkan karakter penduduknya” .
Oleh karena itu hal ini patut menjadi perhatian kita,sedini mungkin kita berupaya untuk menyiapkan generasi yang akan datang, generasi yang akan meneruskan perjuangan nasib bangsa dan melanjutkan pembangunan di segala sektor, yaitu dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap luhur yang salah satunya adalah prilaku korupsi melalui dunia pendidikan, besar harapan kelak anak cucu kita tidak terjerumus ke dalam prilaku korupsi yang dapat merugikan hajat hidup orang banyak dan negara.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ”Korupsi” adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Kata “Korupsi” bukan merupakan ungkapan baru dalam peradaban manusia, bahkan ungkapan tersebut sudah dikenal sejak tujuh abad silam, dari bahasa latin yaitu corruptio.
Bicara tentang korupsi di Indonesia walaupun sudah berbagai macam cara pemerintah telah melakukan upaya untuk menanggulangi kasus korupsi di negeri ini, mulai dari terbentuknya Undang-Undang Anti Korupsi hingga pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KPK, namun sepertinya beberapa kasus korupsi masih saja terjadi di negeri ini hampir melanda di semua bidang dan sektor mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan yang kecil sekalipun di pelosok daerah membuat “gerah” masyarakat kita.
Sepertinya untuk memberantas yang namanya korupsi bukan hal gampang, tetapi harus menyeluruh, adil, tidak memihak, sesuai target, sesuai dengan keperluan, dan berkesinambungan.
Biarlah kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi ataupun yang sedang diusut menjadi sebuah catatan buku hitam perjalanan negeri ini.
Tetapi saat ini paling tidak kita melakukan aksi preventif untuk generasi yang akan datangdi lingkungan pendidikan di antaranya yaitu; Pertama, melakukan penyuluhan kepada peserta didik dan tenaga kependidikan tentang dampak perbuatan korupsi.
Kedua, pendidikan anti korupsi dimasukan ke dalam muatan kurikulum apakah terintegrasi pada mata pelajaran dan atau pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Ketiga, selain melalui kegiatan seminar, lokakarya, slogan-slogan, dan dapat juga subtansinya dimasukan dalam kegiatan ajang lomba, seperti lomba pidato, lomba membuat dan membaca puisi dan dapat juga berupa gerakan aksi anti korupsi.
Keempat, membuat kantin/kedai jujur untuk melatih, membiasakan dan membina peserta didik agar tertanam di dalam dirinya nilai-nilai kejujuran.
Wadah yang strategis dan sebagai pusat pembudayaan berbagai prilaku baik adalah sekolah, bahkan KPK telah memprogramkan Pendidikan Anti Korupsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi.
Berkaitan dengan itu, pada 23 Oktober 2008 lalu, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya.
Di sinilah pentingnya pendidikan anti korupsi disosialisasikan dan dikembangkan pada semua lini masyarakat terutama generasi muda melalui dunia pendidikan. perlu menyiapkan generasi yang akan datang yang memiliki pendidikan karakter, kepribadian dan nilai-nilai kejujuran akan menjadi fokus perhatian dalam Kurikulum 2013 mendatang.
Karena makna pendidikan itu bukan sekadar belajar matematika, Bahasa Inggris, atau pelajaran lainnya tetapi bagaimana membentuk kepribadian, karakter peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran.
Target dari pelaksanaan program ini adalah memberikan kontribusi signifikan untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan “Tidak” terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan yang namanya korupsi.
Lebih jauh lagi agar generasi yang akan datang memiliki kebiasaan berpikir, berniat dan bertindak yang selalu dibingkai nilai kejujuran, generasi yang terampil membaca situasi sosial kemasyarakatan.
Untuk keberhasilan program ini dan sangat membantu kelancaran proses implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa khusunya Pendidikan Anti Korupsi di sekolah yaitu harus memperhatikan hal-hal seperti; Pertama, tidak memonopoli semua kebijakan di sekolah mulai dari proses administrasi, manajemen kepegawaian hingga masalah keuangan oleh kepala sekolah. Kedua, peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan membentuk karakter.
Ketiga, orangtua siswa/masyarakat tak lagi semata-mata dijadikan sasaran pungutan apalagi pada tahun ajaran baru. Keempat, pembentukan komite sekolah mengikuti ketentuan dan teknis, bukan ditunjuk oleh kepala sekolah.
Kelima, perencanaan APBS/RKAS tidak dimonopoli kepala sekolah dibantu oleh orang-orang kepercayaannya.
Keenam, pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya diketahui oleh kepala sekolah dan wujudkan transparansi. Ketujuh, akuntabilitas keuangan sekolah kepada seluruh stakeholder sekolah.
Kedelapan, untuk tidak mengajak siswa untuk curang dalam UN hanya sekadar kepentingan prestise sekolah atau jual beli nilai.
Jhon Dewey (2004) menyebutkan bahwa prinsip pendidikan yang sehat adalah dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang terbaik untuk pelajar maupun masyarakat harus didasarkan pada pengalaman, dan sebuah ungkapan bijak juga menyebutkan, experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang terbaik.
Produk pembelajaran biasanya dalam bentuk pemahaman (kognitif), sikap (afektif) dan tingkah laku (psikomotorik). Di samping itu juga perlu keteladanan kepala sekolah, keteladanan guru-guru, keteladanan pegawai di sekolah yang juga anti korupsi.
Keteladanan inilah yang kemudian menjadi pengalaman bagi siswa sebagai guru yang terbaik dalam menginternalisasikan pengetahuan, sikap dan perbuatan yang anti korupsi, bukan hanya sekadar teori-teori belaka atau ceramah guru di depan kelas, tetapi diiringi dengan sebuah keteladanan.
Karena dengan keteladanan itulah peserta didik menyaksikan dan tertanam di benaknya, dengan pemahaman, sikap dan perilakunya diharapkan kelak ketika menjadi bangsa atau aparat yang cenderung tidak korup.***
Basri, Kepala SMAN Plus Provinsi Riau
Editor : Rindra Yasin