Berita terhangat sejak awal Juni 2013 dapat pembaca ingat kembali ketika ditajuk acara tersebut dihelat di media massa elektronik di sebuah stasiun tv swasta adalah bolehkah Polwan yang beragama Islam ingin memakai jilbab.
Sempena Hari Ulang Tahun ke-67 Bhayangkara tepatnya Senin (1/7) kemarin adalah pertanyaan yang mendasar dari masyarakat pasca berita Polwan dan jilbab apakah ada kelonggaran agar polisi wanita (Polwan) yang beragama Islam (muslimah) diperkenankan untuk berjilbab.
Berjilbab bagi wanita muslimah adalah salah satu tuntutan Islam yang wajib ditaati. Karena itu, muslimah berjilbab merupakan satu hak paling asasi yang dijamin dalam UUD 1945 dan sesuai dengan sejumlah konvensi nasional. UUD 1945 tegas menyatakan hak setiap individu warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya.
Bahkan kini seluruh dunia menyadari kesalahannya ketika melarang muslimah berjilbab.
Termasuk tentara dan polisi wanita muslim di negara-negara Barat sekarang mendesain uniform-nya berjilbab, namun tidak akan menghambat kegesitannya sebagai polisi atau wanita tentara.
Kebebebasan beragama menjadi hak setiap warga negara termasuk Polwan, dan tentunya dilindungi oleh undang-undang pelarangan jilbab tidak sesuai dengan Pancasila sebab pada sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa atau pada sila pertama dipahami kehidupan beragama dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hal ini berarti negara memberikan kebebasan kepada setiap warga masyarakat untuk memilih agama yang diyakini dan menjalankan nilai-nilainya.
Anggapan bahwa seragam berjilbab bagi para Polwan itu mengganggu aktivitas ternyata tidak terbukti. Para Polwan di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) yang memakai seragam berjilbab juga bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat mereka secara profesional.
Kita saksikan juga bagaimana saat atraksi mengendarai motor besar HUT ke-67 Bhayangkara, ternyata aparat Polwan berjilbab itu mengundang decak kagum undangan yang hadir.
Oleh karena Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang baju dinas memang seharusnya mengakomondasi keperluan Polwan muslimah yang ingin berjilbab dalam menjalankan agamanya secara sempurna (kaffah).
Jika hal ini tidak terpenuhi tentu akan sangat bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia dalam beragama.
Berjilbab
Indonesia tidak menganut paham sekularisme dan meski juga tidak menganut paham agama tertentu khususnya Islam yang merupakan agama dipeluk mayoritas penduduknya.
Mungkin keresahan yang dirasakan selama ini tentang larangan jilbab tidak akan mungkin dari pribadi yang masih kosong nilai. Pasti ada seperangkat nilai yang mereka pegangi erat-erat sebagai kebenaran, pasti ada landasan iman yang kokoh yang melatar belakanginya.
Nilai-nilai yang mereka pegang adalah batasan mahram dan aurat dalam relasi laki laki dan perempuan yang didasarkan pada kebenaran wahyu.
Menutup aurat adalah perintah Allah SWT terbuka atau membuka aurat dihadapan lain mahramnya adalah sesuatu yang tercela, itulah keyakinan mereka yang didasari pada ajaran agama yang mereka anut Islam yang mereka imani. Inilah kegelisahan dan ekspresi keagamaan yang seharusnya dimiliki setiap umat islam.
Aurat berasal dari kata ‘aurat yang berarti segala sesuatu yang harus ditutupi, segala yang menjadi malu apabila dilihat. Menurut istilah aurat adalah anggota badan manusia yang wajib ditutupi dan haram apabila dilihat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam QS.An-nur 24:31.
Memang terdapat perbedaan pendapat ulama tentang batasan aurat bagi perempuan muslimah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua pergelangan tangan.
Batasan inilah yang dipegangi oleh mayoritas ulama mazhab fikih yang diambil dari dalil yang kuat dari Alquran dan hadist, sehingga busana yang menampakkan rambut, leher dan dada tentunya dinilai tidak sempurna.
Pemakaian burqa, niqab dan cadar tentunya di alam Indonesia tidaklah tepat dan lebih dari budaya masyarakat Arab. Namun sekali lagi hijab atau jilbab jelas tidak sama dengan burqa dan niqab.
Karena itu, biarlah muslimah yang ingin tampil di sebuah institusi atau perusahaan dengan jilbab dan hijab sederhana dan bahkan fashionable untuk mengenakanya, tidak perlu ada ketentuan pelarangan, seperti juga tidak perlu adanya ketentuan yang mewajibkan pemakaianya.
Oleh karena itu, tiada pilihan bagi bangsa yang berketuhanan dan menghormati hak asasi manusia, selain mengakomondasi keperluan kaum muslimah dalam menutup aurat.
Save Hijab
Dalam konteks HAM, sejatinya jilbab telah masuk pada forum internum (kebebasan internal). Setiap manusia berhak untuk berpikir, bersikap sesuai dengan hati nurani dan menganut suatu agama atau keyakinan pilihanya sendiri.
Sudah menjadi keputusan universal hak hak tersebut mutlak, yakni tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun, kapanpun dimanapun.
Jilbab menjadi bagian dari forum internum (kebebasan internal), sebab penggunanya merupakan hasil dari sebuah pengembangan pemikiran dan penafsiran terhadap keyakinan yang dianut yakni Islam.
Dalam konteks HAM, hal ini harus dilindungi sebagai bentuk sebuah pemikiran. Setiap orang juga bebas menjalankan agama atau keyakinan dengan ibadah dan pengamalan, dari konteks ini tentunya sebagai intitusi negara Polri harus bisa melakukan perlindungan, pemenuhan, dan menghormati terhadap HAM, terkadang negara sering abai dalam kewajiban dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM.
Pada akhirnya dengan jilbab, semoga mawas diri oleh para penggunanya menjadi semakin kuat.
Dirgahayu Bhayangkari semoga menjadi pelopor keteladan bagi masyarakat tidak saja dalam tugas pokok dan profesi tetapi dalam menyerap aspirasi masyarakat.***
Masrizal Al Husyaini, Peminat masalah sosial keagamaan Editor : Rindra Yasin