Kemenangan Parpol

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 3 Juli 2013 | 07:44 WIB
Lima pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah disahkan oleh Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Riau. Satu dari lima pasangan inilah yang akan dipilih memimpin Provinsi Riau lima tahun mendatang.

Takdir kita sebagai pemilih atau warga biasa memang tidaklah bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin kita karena sebagaimana konstitusi mengatur bahwa yang bisa mengajukan calon adalah partai politik (Parpol).

Logikanya yang terjadi selama ini adalah kita hanya diberi pilihan, walau mungkin kita tidak sepakat dengan semua pilihan yang ada itu.

Yang memberi kita pilihan adalah Parpol karena memang merekalah yang paling diakui peraturan perundang-undangan untuk mengusung para calon yang akan bertarung dalam Pilgubri.

Betul memang ada jalur perseorangan yang bisa ditempuh seorang calon, tapi hal yang sering terjadi adalah para kandidat jalur ini yang mendatangi masyarakat untuk meminta dukungan, bukan masyarakat yang datang memberikan dukungan. Artinya kembali kita hanya diberi pilihan yang sudah ditetapkan bukan kita yang menetapkan.

Di sini kemudian demokrasi bersalin rupa dari kaum golongan Parpol atau orang tertentu, dipilih oleh rakyat, dan pada akhirnya untuk kaum atau golongan yang mengusung juga, walau kadang juga dilabeli untuk rakyat.

Jika kita melihat lebih dalam lima pasangan calon yang akan bertarung pada Pilgubri September mendatang maka sesungguhnya ini adalah kemenangan partai-partai.

Partai-partai memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan siapa yang bisa diusung menjadi kandidat meski kadang keputusan yang ditelurkan agak sedikit membingungkan.

Hal ini setidaknya didasari oleh beberapa hal:  Pertama, inilah sejarah kandidat terbanyak dalam Pilgubri yakni lima pasangan calon yang mewakili hampir semua wilayah di Riau baik daratan maupun pesisir.

Jika pada 2008 hanya ada tiga pasang dimana dua kandidat dari Indragiri, dan satu dari Rokan Hulu, maka tahun 2013 para kandidat sedikit lebih beragam baik dari wilayah, latar belakang, maupun partai yang mengusungnya.

Beragamnya dukungan partai selama ini membuktikan bahwa koalisi di tingkat nasional tidak berbanding lurus di tingkat lokal. Jika di tataran nasional partai Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PKB, PPP berkoalisi mendukung suatu pemerintahan, di level lokal seperti di Riau mereka pecah dan mendukung kandidat masing-masing.

Demokrat dan PDIP yang menjadi “musuh” dan mengambil posisi oposisi satu sama lain dalam beberapa pilkada ternyata juga tetap berkoalisi seperti pada pemilukada Nusa Tenggara Barat mereka mendukung pasangan petahana KH Muhammad Zainul Majdi-M Amin (TGB-Amin) .

Kedua, para kandidat yang ada saat ini adalah hampir sebagian adalah produk partai politik atau kader dari partai politik. Mungkin hanya Masrul Kasmy yang bukan dari Parpol, sisanya Achmad, Lukman Edy-Suryadi, Herman bdullah-Agus Widayat, Jon Erizal-Mambang Mit, dan Annas Maamun-Arsyad Juliandi Rahman adalah murni kader Parpol, terlepas dari durasi waktu mereka menjadi kader partai, yang jelas saat mendaftar mereka adalah kader dari sebuah Parpol.

Achmad adalah kader Partai Demokrat yang baru saja diserahi tugas sebagai Plt Ketua Demokrat Riau, Lukman Edy adalah Ketua DPP PKB, sementara pasangannya Suryadi Khusaini adalah Ketua DPD PDIP Riau, Herman Abdullah adalah kader Partai Golkar, pasangannya Agus Widayat adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kota Dumai, Jon Erizal adalah Bendahara Umum DPP PAN, sedangkan Mambang Mit adalah mantan Ketua DPD Partai Demokrat Riau yang mengundurkan diri. Lalu juga Annas Maamun dan Arsyad Juliandi Rahman yang sudah lama tunak menjadi kader Golkar di mana Annas saat ini adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau sementara Andi Rahman adalah salah satu pengurus DPP Partai Golkar.

Ketiga, mulai beraninya partai menengah dan kecil mengusung calon sendiri di tengah dominasi partai besar selama ini di Riau.

Berubahnya peta koalisi dalam pemilihan gubernur kali ini tentu menjadi sinar yang menggembirakan karena Parpol-parpol sudah mulai bisa memunculkan kader sendiri untuk bertarung, dan hal itu berbeda dengan Pilgubri sebelumnya dimana Parpol-parpol kebanyakan hanya menjadi pengusung kader Parpol lain dan partisipasinya hanya sebatas menjadi tim pemenangan bagi calon tersebut.  

Keberanian ini membuktikan bahwa di partai lain juga punya kader atau stok calon pemimpin yang siap untuk membawa perubahan untuk Bumi Lancang Kuning ini.

Keempat, tidak seragamnya dukungan partai untuk Pemilukada yang digelar di Riau adalah sesuatu yang membingungkan. Pemilukada serentak di Riau tahun ini ada untuk pemilukada Gubernur dan Bupati Indragiri Hilir.

Sejatinya dalam Pemilukada yang serentak itu partai-partai berkoalisi secara penuh baik untuk gubernur atau Pemilukada bupati. Namun yang terjadi koalisi partai-partai terpecah di Pemilukada Inhil.

Selain Demokrat dan Partai Bintang Reformasi yang tetap berkoalisi di provinsi dan Inhil, partai-partai pengusung di Pemilukada Gubernur ternyata tidak sepaham untuk berlayar bersama di Pemilukada Inhil. Partai Golkar walaupun cukup untuk mengusung calon sendiri tetapi tetap berkoalisi dengan PAN dan PKS, serta PDIP di Inhil padahal di tingkat provinsi Golkar mengusung Annas Maamun sementara PAN dan PKS mengusung Jon Erizal, dan PDIP menjagokan Lukman Edy.

Lalu PKB dan PDIP di tingkat provinsi mereka berkoalisi tetapi ternyata di Inhil mereka mendukung calon yang berbeda PDIP mendukung HM Wardan-Rosman Malomo, sementara PKB memilih Edy Syafwannur-Agussalim yang kader PPP.

Kelima, siapapun pemenang pemilukada 2013 ini, semuanya adalah ”properti” milik partai politik. Paling tidak dia akan dilirik atau dirayu untuk memimpin partai politik besar di Riau.

Kecenderungan ini terlihat dari beberapa kepala daerah yang terpilih di tingkat kabupaten yang sebelumnya berlatar belakang birokrat tak lama setelah menjabat langsung diangkat menjadi ketua partai oleh partai-partai besar.

Hal ini tentu untuk meningkatkan legitimasi partai di tengah masyarakat serta untuk memperluas kekuasaan yang selama ini mungkin masih terfragmentasi di legislatif, dengan menguasai eksekutif dan legislatif sekaligus maka program dan nama partai akan tersosialisasi dengan harum di tengah masyarakat.

Keenam, partai politik memiliki jaringan atau struktur yang sudah jauh hari sebelum pemilukada digelar. Meski tak semua struktur itu bisa diharapkan untuk meraup suara tapi paling tidak struktur-struktur itu bisa menjadi suluh atau penggerak untuk menunjukkan jalan buat meraih kemenangan.

Kemenangan Jokowi-Basuki dan Ganjar-Heru serta Aher-Demiz membuktikan bagaimana struktur partai dapat untuk memberi jalan kemenangan pasangan calon, walaupun banyak yang mengatakan bahwa semua itu tergantung figur.

Walaupun ada embel-embel “ini kemenangan rakyat”, sesuatu yang biasa diucapkan calon yang menang, tapi pemenang sesungguhnya tetaplah Parpol karena semua calon yang ditetapkan adalah kader Parpol dan partai-partai punya tujuan merebut, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.***

Mustafa, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ asal Riau Editor : Rindra Yasin