Menegakkan Marwah Pendidikan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 12 Juli 2013 | 08:35 WIB
Di saat  tahun ajaran baru saat ini, orangtua mana yang mau anaknya putus sekolah. Dengan semangat besar mereka mendaftarkan anak-anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dengan harapan terbantu soal biaya.

Namun di mata orang-orang tertentu di posisi strategis di sekolah-sekolah justru sebuah kesempatan besar memanfaatkan momen ajaran baru, dengan berbagai cara.

Menyiapkan rencana pemasukan uang ini dan itu demi kepentingan diri dan kelompok lalu memasukkannya atas nama komite sekolah.

Artinya seolah semua rencana itu dibicarakan bersama, disepakati bersama dan tidak ada masalah di kalangan wali murid. Modus busuk ini sudah lama terjadi.

Mereka mengira orang-orang banyak di luar sekolah tidak tahu semua itu. Padahal bau menyengat pungutan liar itu begitu menusuk nurani.

Sebenarnya sah saja kalau ada orangtua yang ingin berpartisipasi untuk kebaikan pendidikan di sekolah. Karena aturan juga menegaskan bahwa selain pemerintah, majunya pendidikan juga menjadi kewajiban masyarakat.

Namun, berbagai keputusan yang berkaitan dengan orangtua siswa tidak boleh hanya ditentukan Komite Sekolah begitu saja.

Pengakuan seorang wali murid yang datang diundang dalam rapat komite sekolah SMAN 1 Pekanbaru adalah fakta tak terbantahkan bahwa dari awal semua pungutan itu sudah direncanakan.

Semua hasil kesepakatan komite sekolah dengan sang kepala sekolah dibacakan di hadapan wali murid peserta didik baru. Mereka tidak dimintai persetujuan soal apa yang dibacakan. Yang penting mereka harus ikut. Kalau tidak silakan minggir.

Menurut seorang wali murid yang hadir diwawancarai wartawan, uang pungutan itu diperuntukkan bagi beberapa item. Seperti, uang pembuatan baju seragam sebesar Rp1,4 juta.

Untuk biaya seragam, wali murid mengaku tidak keberatan harus membayar. Namun yang menjadi permasalahan justru beberapa item lainnya.

Di antaranya, uang bangku Rp2 juta, uang asuransi Rp100 ribu serta uang untuk pembelian sound system sebesar Rp1 juta.

Pungutan ini jelas menimbulkan pertanyaan. Misalnya, untuk asuransi, seperti sengaja diarahkan untuk memakai jasa lembaga keuangan tertentu.

Sementara alokasi dana untuk pembelian sound system dianggap terlalu mengada-ada. Pasalnya, dengan jumlah siswa mencapai 270 orang, maka dana yang terkumpul bisa ratusan juta rupiah.

Sebenarnya sound system yang seperti apa yang ingin dibeli dengan dana sebesar itu?

Sementara itu Kasek SMAN 1 mengakui memang ada pungutan senilai Rp5,5 juta di sekolahnya.

Adanya aturan dari Wako tidak boleh ada pungutan yang memberatkan untuk siswa baru dijawabnya dengan santai bahwa larangan itu ketika PPDB. Apa reaksi petinggi kota ini begitu mendengar jawaban seperti itu. Kadisdik hanya dua kata.

Satu, menyayangkan. Dua, mengimbau jangan lakukan pungutan memberatkan siswa. Seharusnya bukan dengan kata-kata seperti yang lazim digunakan saat kampanye Pilkada. Di sinilah perlunya sikap tegas wali kota.*** Editor : Rindra Yasin