Peran Baru KUD

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 13 Juli 2013 | 09:11 WIB
(Catatan Hari Koperasi, 12 Juli)

Pertanian dipandang sebagai sektor yang memiliki kemampuan khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan (growth with equity) atau pertumbuhan yang berkualitas.

Estimasi lintas negara menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dipicu oleh pertanian paling sedikit dua kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan sektor lain.

Membangun pertanian yang berkelanjutan berarti mendorong pertumbuhan ekonomi bebareng kesejahteraan rakyat.

Sumbangan pertanian terhadap PDB Indonesia masih cukup besar, meski mengalami tren penurunan. Kontribusi PDB sektor pertanian bersama peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya setingkat di bawah industri pengolahan selama tiga tahun terakhir.

PDB Pertanian berkisar 14-15 persen, sementara industri pengolahan menyumbang sekira 24 persen (Berita Resmi Statistik BPS, Februari 2013). Pada 2003-2008, peran PDB sektor pertanian juga stabil di kisaran 13-14 persen.

Paralel dengan tingginya sumbangan pada struktur PDB, sektor pertanian pun merupakan ”lahan hidup” bagi puluhan juta rakyat Indonesia.

Catatan Biro Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada paruh kedua 2011, ada sekitar 40 juta orang yang menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian.

Angka sebesar ini berarti sepertiga lebih (36 persen) penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja adalah petani (atau variasinya), terbesar dibanding pekerjaan lainnya.

Peranan besar pertanian, baik sebagai penyumbang PDB maupun penyerap tenaga kerja yang massif, mengisyaratkan secara lugas bahwa stakeholder di Indonesia harus mengedepankan sektor ini dalam upaya mengentaskan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. Salah satu stakeholder itu adalah Koperasi Unit Desa (KUD).

KUD dibentuk pada tahun 1972, sebagai solusi keadaan Indonesia yang saat itu sedang terdesak dalam hal penyediaan pangan dalam negeri.

Pemerintah memberikan tugas kepada KUD untuk menangani berbagai jenis usaha, demi memperkokoh KUD sebagai wadah penduduk perdesaan dalam upaya memperbaiki kondisi ekonominya.

KUD diberi peran luas memberikan kepastian harga dan jaminan pasar, penentuan penyaluran pupuk, tata niaga tebu rakyat intensifikasi.

Di sisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi.

Bahkan KUD secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah termasuk bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh).

Petani di sejumlah daerah menyatakan, penyaluran pupuk dan pestisida pada era tahun 1980-an akhir dan awal 1990-an masih dikendalikan atau mengikuti pesanan dari KUD.

Pada masa itu, KUD memiliki unit yang bernama tempat pelayanan koperasi (TPK) yang menjamin kebutuhan pupuk petani, bahkan dengan sistem pinjaman.

Kiprah KUD tersebut sempat mematikan usaha kios penjualan pupuk karena KUD dengan dana pinjaman dari Dinas Koperasi menyalurkan pupuk dengan harga lebih murah.

Konsepsi Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, bahkan lebih “wah”. Koperasi petani (dalam hal ini KUD) harus menguasai pusat-pusat perbelanjaan di kota dan kawasan konsumen sehingga petani sebagai produsen dapat menjual langsung kepada konsumen dengan harga relatif murah.

Sementara itu, koperasi petani melalui persatuannya memasok sendiri keperluan petani untuk produksi dan konsumsi dengan harga murah pula.

Pelaksanaan di lapangan sangat jauh dari harapan, bahkan saat KUD benar-benar kuat dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah (Orde Baru) “berhadapan” dengan petani.

Belakangan, KUD tak lagi sibuk mengurus masalah produksi dan penanganan pascapanen.

Sejumlah KUD tetap bertahan dan malah bisa berkembang lantaran mengelola unit usaha non-pertanian, seperti outlet pembayaran rekening listrik, telepon, dan PDAM, pembelian pulsa, hingga warung serba ada.

Peran Baru
Selain inkompetensi, peran KUD terpangkas nyaris habis sejak dikeluarkannya Inpres No. 18 Tahun 1998, di mana KUD tidak lagi menjadi koperasi tunggal di tingkat kecamatan.

Distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Kebijakan ini mengakibatkan lebih dari 5.400 KUD di Indonesia kolaps dan banyak yang tinggal papan nama saja.

Menurut akademisi UGM, Triwibowo Yuwono, KUD tetap layak diperankan kembali sebagaimana konsep awalnya. KUD perlu direformasi sebagai lembaga ekonomi berparadigma baru yang mampu melindungi dan memfasilitasi usaha anggota dalam sistem bisnis dari hulu sampai hilir.

Mengembalikan peran kunci KUD merupakan konsekuensi tuntutan pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat perdesaan.

Di era teknologi informasi seperti sekarang, Indonesia masih bermasalah dalam hal pengembangan mekanisme institusional yang efektif untuk menyalurkan teknologi yang sesuai bagi produsen berskala kecil.

KUD memiliki potensi mengambil peranan lebih di sektor ini.

India bisa dijadikan teladan. Pertanian negara ini mirip-mirip Indonesia, seperti SDM pertanian yang rendah, infrastruktur buruk, luas wilayah. Namun terobosan bernama E-choupal Initiative (EI)di sana cukup menarik.

Program ini menyampaikan informasi secara langsung dan pengetahuan yang disesuaikan dengan keperluan untuk meningkatkankemampuan petani dalam membuat keputusan.

EI membantu menyelaraskan antara hasil pertanian dan keperluan pasar, serta menuju tercapainya perbaikan kualitas, produktivitas, dan meningkatkan pendeteksian harga. EI telah mencakup 25.000 desa, dan melibatkan 2,5 juta petani (Indonesia Policy Brief, 2004).

KUD bisa mengkloning EI di Indonesia. Apalagi KUD umumnya masih memiliki aset strategis, seperti pekarangan luas dan gedung dengan beragam fasilitas.

Caranya, memfungsikan aset-aset itu sebagai pusat komunikasi, pusat pelatihan teknologi informasi, pusat bantuan untuk pengusaha di daerah pedesaan, pusat layanan finansial dan asuransi, dan lain-lain.

Proyek semacam ini niscaya akan memberikan pengaruh penting untuk petani, perempuan, termasuk generasi muda yang hendak terjun di dunia pertanian.***

J Sumantri, Peminat Isu Pertanian, sedang Merintis LSM Pertanian Editor : Rindra Yasin