Pekat di Malam Ramadan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 19 Juli 2013 | 09:20 WIB
Penyakit masyarakat (Pekat) ternyata tidak mengenal malam Ramadan. Aktivitas yang satu ini tetap berjalan jika tidak dirazia.

Dalam operasi pekat yang dilakukan Pemko Pekanbaru melalui jajaran Satpol PP pada Selasa malam hingga Rabu dinihari kemarin adalah buktinya.

 Belasan pasangan muda-mudi ditangkap sedang berduaan dan bermesraan di Stadion Utama Riau. Pasangan muda-mudi ini digiring ke kantor Satpol PP Kota Pekanbaru untuk pendataan.

Operasi Pekat tersebut dilakukan mulai pukul 23.00 wib (16/7) hingga pukul 01.00 wib (17/7) dini hari, dengan sasaran di Stadion Utama, pondok jagung di MTQ, dan panti pijat Jondul.

Di Stadion Utama Riau diamankan 11 orang, di antaranya 6 orang perempuan dan 5 laki-laki. Soal yang satu ini bukan di Ramadan ini saja tetapi setiap bulan bahkan di malam Ramadan sekalipun tetap terjadi.

Pertanyaannya adalah mengapa? Menurut ahli pendidikan semua itu pertama dimulai dari keluarga. Keluarga yang hanya membesarkan fisik si anak saja tanpa pernah berupaya membangun rohaninya dengan moral yang baik berpotensi menghasilkan generasi yang berpaham materialisme dan hedonisme. Hidup hanya untuk bersenang-senang.

Keluarga adalah awal pembentukan karakter anak. Karakter negatif lahir dari pendidikan saat di keluarga yang kurang perhatian pada perkembangan rohani anak.

Kedua, pihak sekolah. Sekolah seharusnya bukan saja tempat belajar mengajar tetapi juga tempat mendidik dan membangun karakter remaja yang berkualitas.

Para guru harus berpikir bagaimana anak didik memiliki karakter yang positif baik di dalam maupun di luar sekolah. Ketiga, regulasi.

Aturan main dalam menindak Pekat ini hendaknya jangan hanya bersifat sporadis. Selama ini pasangan yang tertangkap melakukan hal-hal yang tidak patut memang dibawa ke kantor Satpol PP.

Namun sampai di sana hanya didata dipanggil orangtua dan meneken pernyataan di atas materai tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

Jika hanya sebatas itu jelas hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku karena kenikmatan yang didapat lebih besar dari hukuman yang ditanggung.

Harusnya hukuman setimpal dan tidak hanya sebatas urusan teken meneken surat pernyataan. Misalnya pihak Satpol PP merekomendasikan nama-nama mereka yang tertangkap kepada pihak sekolah mereka masing-masing bila status mereka pelajar atau mahasiswa.

Pihak sekolah hendaknya juga mendukung upaya itu dengan memberi peringatan tertulis kepada siswa-siswinya yang tertangkap melakukan Pekat di luar jam sekolah.

Lalu bagaimana jika mereka memang bukan siswa atau mahasiswa lagi misalnya? Hukuman harus tetap menimbulkan efek jera. Misalnya ditahan kartu tanda penduduknya selama 6 bulan dan diganti dengan kartu penduduk sementara.

Jika masa hukuman selesai KTP dikembalikan lagi. Kita ingin aturan yang substansinya benar-benar menegakkan kebenaran dan bukan sekadar basa-basi seperti selama ini.*** Editor : Rindra Yasin