Nasib tragis yang menimpa Sofyan seorang sekuriti SD 105 dan SD 163 Jalan Soebrantas Panam adalah pelajaran berharga. 1.790 murid kedua SD tersebut mengenal Sofyan yang selalu setia membantu mereka menyeberangi Jalan Soebrantas yang padat arus lalu lintasnya.
Dia selalu ceria menggandeng tangan anak-anak sekolah agar menyeberang dengan aman. Namun nahas menimpanya Selasa (16/7) ketika menyeberangkan anak-anak sekolah itu.
Sofyan ketika itu sedang menyeberangkan anak-anak, kemudian memberhentikan mobil. Tiba-tiba ada sepeda motor yang melaju dan menabraknya hingga korban terpental dan kepalanya terbentur.
Keluarga sudah mengeluarkan biaya puluhan juta merawat Sofyan yang hingga kini masih koma. Sekolah, guru-guru dan wali murid sudah ikut menyumbang dana namun masih jauh dari keperluan dana sebenarnya.
Kejadian tragis itu bukan sekali ini saja. Seorang guru SDN 105, Norma (almarhumah) mengalami kecelakan di depan sekolah hingga akhirnya meninggal dunia pada 2009 lalu.
Zulhemar, guru SD Negeri 163 juga pernah menjadi korban kecelakaan hingga harus dirawat berbulan-bulan pada 2006.
Menurut penuturan Kepala SDN 105 Sanizar SPd didampingi Kepala SDN 163 Gimin SPd kepada Riau Pos, Sabtu (20/7), keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan SD tersebut sudah merupakan keperluan.
Menurut mereka sudah sepantasnya di depan sekolah mereka dibangun JPO, karena setiap harinya ribuan murid harus menyeberangi jalan nasional tersebut.
Di ruas jalan itu bukan tidak ada JPO, ada. Namun pertimbangan komersil tampaknya membuat JPO itu dibuat jauh dari keperluan publik.
Pengadaan JPO yang tak jauh dari sekolah itu terlihat semata-mata agar posisi reklame di papan penyeberangan itu lebih terlihat.
Publik tahu bahwa yang membangun JPO memang pihak swasta atas permintaan Pemko dengan kompensasi dapat ruang reklame gratis selama periode tertentu.
Namun ironinya saking berkuasanya pihak swasta itu titik penempatan JPO pun tampaknya sesuai selera yang akan membangun.
Padahal di titik yang sekarang di ruas Jalan Soebrantas itu tidak ada aktivitas publik yang memerlukan penyeberangan lewat JPO itu. Seharusnya fasilitas JPO yang membantu publik itu tidak diserahkan begit saja ke pihak swasta yang pertimbangannya jelas komersil.
Wali Kota Pekanbaru H Firdaus MT menyebutkan ada banyak pembangunan JPO yang tidak sesuai dengan peruntukkan, dan semua akan dievaluasi.
Tentunya kita berharap penyelesaian ini tidak sekadar janji. Publik ingin aksi nyata di lapangan bahwa suara mereka tidak sekedar didengar namun direalisasikan.
Jangan tunggu Sofyan-sofyan lain berjatuhan di jalan raya hanya karena Pemko tidak peka mendengar suara warganya.*** Editor : Rindra Yasin