Kesempatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali dibuka. Sedikitnya tersedia 60 ribu formasi pada 295 instansi di pusat dan daerah.
Untuk Provinsi Riau, ada tujuh kabupaten/kota yang disetujui merekrut CPNS jalur umum ini, yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.
Memang pemerintah daerah belum mengumumkannya ke publik karena masih menunggu persetujuan pusat.
Kesempatan seperti ini memang selalu ditunggu-tunggu para pencari kerja. Dambaan untuk duduk dalam formasi PNS masih menjadi pilihan kerja favorit bagi sebagian besar warga negeri ini.
Biasanya, lonjakan jumlah peminat jauh lebih banyak, berkali-kali lipat dibanding kuota yang tersedia. Sebuah kondisi yang memungkinkan bermainnya para calo dan makelar.
Kita berharap, proses perekrutan kali ini dapat dilaksanakan lebih terbuka dan transparan. Para calon pelamar benar-benar mendapatkan informasi yang valid tentang formasi dan lowongan yang tersedia. Ini ditekankan, agar para calon di luar bidang yang diperlukan, tidak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk formasi yang memang tidak tersedia untuk mereka.
Kita juga menuntut kepada pemerintah untuk menyiapkan seleksi yang ketat, profesional dan transparan. Mestinya, dengan jumlah pelamar yang berlipat ganda, saringannya harus superketat agar yang lolos menjadi abdi negara, benar-benar orang pilihan.
Abdi negara yang saat ini berjumlah sekitar 4,5 juta memang dirasakan belum cukup untuk melayani lebih dari 230 juta rakyat Indonesia.
Meski begitu, realita di lapangan menunjukkan suasana yang berbeda. Masih saja ada PNS yang keluyuran pada jam-jam dinas seolah tidak ada kerjaan. Di sisi lain, ada rekan-rekan mereka yang harus berjibaku mengerjakan tugas pelayanan publik.
Juga masih ada yang tidak maksimal melayani masyarakat, malah minta dilayani dan berharap mendapatkan fasilitas berlebih. Upaya perbaikan harus terus dilakukan.
Artinya, reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah tidak boleh berhenti. Apalagi, jika mengacu pada APBN tahun lalu saja, ternyata biaya gaji abdi negara menyedot anggaran lebih dari Rp215 triliun. Jumlah yang mestinya sebanding dengan performa yang maksimal.
Kita berharap, rekrutmen CPNS kali ini menjadi momen untuk peningkatan kualitas abdi negara. Seleksi yang ketat mestinya diikuti oleh pembinaan dan pengawasan maksimal.
Jangan sampai, performanya hanya baik di awal-awal bertugas. Kita juga harus ikut mengawasi agar mereka tidak melenceng dari jalur tugas yang semestinya.*** Editor : Rindra Yasin