Membudayakan Transparansi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 16 Agustus 2013 | 09:13 WIB
Korupsi bukan cerita baru di negeri ini. Suap-menyuap patgulipat seakan sinetron yang berseri dari satu cerita ke cerita lainnya.

Seolah pelaku tidak takut melakukan itu karena kalaupun ketahuan hukumannya tidak sebesar keuntungan dari hasil korupsi itu sendiri.

Terungkapnya sepak terjang Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini yang menerima suap senilai Rp6,4 miliar plus satu motor gede adalah bukti untuk kesekiankalinya, bahwa petinggi dan penyelenggara di negeri ini begitu gampang menyalahgunakan kekuasaan.

Padahal sejatinya SKK Migas hanya mengurusi sektor hulu migas. Namun, institusi yang dulu bernama BP Migas ini juga bersinggungan dengan sektor hilir.

Sebab, SKK Migas memiliki wewenang untuk menjual minyak dan gas bagian pemerintah kepada para buyer atau pembeli. Tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK menjadi bukti perbaikan pasca pembubaran BP Migas belum terjadi. Sekadar ‘’ganti baju’’ karena tetap menerapkan pola kerja lama.

Wewenang SKK Migas menjual minyak dan gas itu diambil dari bagian pemerintah. Sebagian minyak dipasok ke kilang Pertamina.

Namun, sebagian lain yang tidak cocok dengan spesifikasi kilang atau tidak bisa terserap kilang, lantas dijual ke luar negeri atau diekspor.

Dalam proses penjualan minyak ini, SKK Migas melakukan tender yang diikuti oleh sekitar 40 perusahaan jasa jual beli atau trader.

Mekanismenya, penawar tertinggi akan menang. Lewat proses tender inilah membuka celah adanya interaksi antara perusahaan trader dengan pejabat SKK Migas sebagai penentu pemenang tender.

Di sinilah pangkal asal-muasal munculnya niat memperkaya diri seorang kepala SKK Migas tersebut. Memang bisnis trading atau perdagangan migas bukanlah bisnis kacangan.

Setiap tahun, perputaran uang di bisnis ini mencapai ratusan triliun rupiah, akhirnya terjadilah apa yang memang diperkirakan akan terjadi.

Padahal Rudi dia bukan orang sembarang. Pria yang juga bergelar profesor dan dosen Jurusan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu pernah meraih prediket dosen teladan ITB (1994 dan 1998).

Namun semua itu tidak jaminan seorang manusia tidak mau korupsi. Melihat tumpukan uang akhirnya gelap mata juga. Pelajaran dari kasus demi kasus korupsi di negeri ini adalah bahwa manusia siapapun dia tidak kebal dengan rayuan korupsi.

Jika ingin potensi korupsi ditekan, pertama, budayakan transpransi. Proses tender seperti ini harus dibuka setransparan dan seakuntabel mungkin.

Publik harus diberi hak untuk tahu sehingga dalam hal tender besar seperti itu para pemegang kuasa keputusan tidak bisa semena-mena.

Kedua, terapkan hukuman mati yang bisa bikin efek jera bagi pelaku korupsi dan juga gratifikasi seperti yang diterapkan RRC.

Jika masih setengah hati dalam menangani korupsi maka boleh jadi akan bermunculan Rudi-Rudi lainnya jika ada kesempatan. Tentu saja yang rugi adalah republilk ini.*** Editor : Rindra Yasin