Menyoal Tes Keperawanan Siswi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 27 Agustus 2013 | 09:26 WIB
Pendidikan di Indonesia nampaknya selalu menuai kontroversi. Belum selesainya masalah amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 beberapa waktu yang lalu, muncul lagi masalah kurikulum baru yaitu kurikulum tahun 2013 yang pelaksanaannya masih dalam tahap ujicoba.

Kontroversi dunia pendidikan kita semakin bertambah dengan munculnya ide tentang tes keperawanan (virginity) bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajad.

Ide ini dilontarkan Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan, yang berencana memasukkan tes keperawanan dalam penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajad pada tahun 2014 mendatang.

Tes ini sendiri dimaksudkan untuk menekan maraknya angka prostitusi yang melibatkan siswa di daerah tersebut dan juga untuk meningkatkan moral serta karakter generasi muda.

Jika memang ide ini ingin diterapkan, maka hal ini bisa dianggap sebagai sebuah ide yang mengada-ada dan sebuah gagasan yang semakin menyudutkan posisi remaja perempuan.

Jika memang seorang remaja perempuan ingin masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajad saja harus dites dengan tes keperawanan lalu bagaimana jika yang ingin melanjutkan sekolah ini adalah seorang remaja anak laki-laki, apakah juga harus dilakukan tes keperjakaan?

Diskriminasi ini semakin kentara jika kita menyadari bahwa keperawanan seorang remaja perempuan bisa hilang bukan hanya sekadar dengan cara melakukan hubungan seksual belaka, namun juga bisa hilang karena faktor lain seperti kecelakaan ketika belajar naik sepeda atau karena pekerjaan yang berat.

Bisa juga hilangnya keperawanan disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan pelecehan seksual seperti pada kasus-kasus perkosaan dan lain sebagainya.  

Tes keperawanan juga dianggap tidak layak atau tidak pantas sebagai salah satu syarat untuk dijadikan syarat masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajad karena hal ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Keperawanan adalah hak privacy seseorang, dengan dilakukannya tes keperawan berarti negara dalam hal ini pemerintah daerah telah merampas kemerdekaan tubuh remaja perempuan itu sendiri.

Hak tubuh perempuan ada pada dirinya sendiri bukan orang lain terlebih negara atau pemerintah daerah, apa lagi sampai diobok-obok hanya sebagai prasyarat untuk memperoleh pendidikan.

Selain itu, tes keperawanan bagi remaja perempuan juga terkesan tidak etis, apa lagi ketika hasil tes keperawanan ini kemudian diketahui oleh orang lain dan dijadikan acuan sebagai dasar penerimaan siswa SMA atau sederajad,  maka seorang remaja perempuan tersebut tentunya menjadi malu, padahal kita tahu, hilangnya keperawanan bukan hanya sekadar karena melakukan hubungan seksual tetapi karena sebab-sebab yang lainnya.  

Yang lebih menggelikan lagi ketika mengetahui bahwa rusaknya selaput dara yang menyebabkan hilangnya keperawanan seorang perempuan karena perkembangan ilmu pengetahuan di dunia kedokteran dan  teknologi  telah memungkinkan rusaknya selaput dara sebagai ukuran tidak perawan tersebut, kini bisa dikembalikan lagi dengan jalan melakukan operasi.

Dengan metode operasi yang bisa mengembalikan keperawanan tersebut, tentunya ini juga akan menjadikan munculnya diskriminasi baru dari remaja perempuan kelas menengah ke atas dengan remaja perempuan dari keluarga miskin.

Ini bisa dimengerti karena remaja perempuan dengan ekonomi yang cukup memadai bisa membayar ongkos operasi untuk mengembalikan keperawanan sementara remaja perempuan dari keluarga miskin tentunya tidak bisa melakukan hal ini. Ini tentunya akan menimbulkan diskriminasi baru dalam dunia pendidikan kita.

Sebenarnya, jika kita mau berpikir lebih panjang untuk menenekan seks bebas, prostitusi yang dilakukan oleh pelajar dan juga pergaulan bebas yang semakin menggejala, sebenarnya kita tidak harus melakukan tes keperawanan yang memantik kontroversi dan juga melebarkan diskriminasi baik antara remaja perempuan dan laki-laki maupun antara remaja perempuan dari ekonomi menengah ke atas dengan remaja perempuan dari ekonomi yang tergolong miskin.

Mengurangi angka pergaulan bebas tersebut, kita bisa mengambil langkah dengan melibatkan semua unsur yang terkait seperti masyarakat dan juga orang tua untuk melakukan pendidikan budi pekerti yang sehat.

Dengan pendidikan budi pekerti dan juga pendidikan agama serta pembentukan karakter jika dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan akan bisa menurunkan dan menekan akan seks bebas ataupun pergaulan bebas ini.

Dengan dimasukkannya pendidikan agama ini di dalam kurikulum maka diharapkan anak-anak dan remaja semakin mengetahui, mengerti dan memahami perkembangan tubuh dan konsekuensinya, bahaya melakukan seks bebas bagi remaja dan lain sebagainya.

Dari pada mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan tes keperawanan (virginity) bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajad yang belum tentu bisa menekan angka seks bebas serta meningkatkan moral dan karakter generasi muda, lebih baik biaya yang besar tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita.

Masih banyak remaja di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah, di pelosok-pelosok dan juga di daerah-daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan proses pendidikan melalui kegiatan belajar mengejar juga dilakukan dengan sarana dan prasaranan serta fasilitas yang kurang mendukung.

Alangkah baiknya jika anggaran pendidikan yang rencananya akan digunakan untuk tes keperawanan ini justru dialihkan untuk melengkapi fasilitas di dunia pendidikan kita.

Semoga dunia pendidikan kita semakin responsive gender, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkualitas.***

Supriyadi, PNS di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Editor : Rindra Yasin