Tidak lama lagi tepatnya 4 September 2013 Provinsi Riau akan menggelar pesta demokrasi untuk mencari nahkoda baru seorang gubernur dan wakil gubernur.
Lima pasang calon gubernur/ wakil gubernur sudah siap untuk berkompetisi sehat guna memperebutkan kursi singgasana sebagai pemegang kendali kekuasaan. Mereka telah mengikrarkan diri, siap menang dan siap kalah, dalam proses demokrasi.
Bagi yang kalah harus berjiwa besar dan yang menang harus berhati-hati karena akan menghadapi tugas berat menjadi nahkoda dari sebuah kapal besar yang akan berlayar mengarungi samudra lautan bebas.
Jika sang nahkoda kapal besar yang bernama “Provinsi Riau” tidak berhati-hati dalam mencari alur pelayarannya maka dikhawatirkan kapal besar itu akan karam, tergulung ombak besar yang bernama “politik” dan semua penumpangnya akan mati atau hilang dimakan binatang laut. Itulah kira-kira gambaran singkat, demikian strateginya peran seorang pemimpin pemerintahan dalam mencapai cita-citanya untuk menyejahterakan rakyat.
Visi Kebangsaan
Bangsa kita merindukan pemimpin baru yang lebih perkasa dan siap mengarungi lautan. Rakyat akan marah jika pergantian pemimpin tidak membawa harapan dan bukti perbaikan apapun yang terkait dengan kesejahteraan.
Rakyat sebenarnya telah memahami bahwa politik merupakan seni permainan meraih kekuasaan. Sehingga siapa yang berkuasa akan selalu menang dalam perdebatan.
Jika filosofi ini tetap terus dipertahankan oleh para politisi di negeri ini, maka hanya ada satu kalimat dan ucapan yang bisa disampaikan yaitu: Selamat tinggal demokrasi. Kini terserah pada pemegang kekuasaan dan para politisi; mau menyelamatkan atau menghancurkan negeri ini yang dengan susah payah telah diperjuangkan oleh para pendiri negeri ini.
Sebaik-baiknya pemimpin adalah jika ia ikhlas dan tidak mementingkan diri sendiri. Pemimpin hebat pasti tidak egois dan tidak mengarahkan tindak tanduknya semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Misi terpenting seorang pemimpin bukanlah untuk menuai pujian pribadi, memperoleh promosi pribadi, mendapatkan kekayaan pribadi, meraih kehormatan pribadi dan memuluskan kesuksesan karier pribadi.
Misi hakiki seorang pemimpin adalah melayani orang-orang yang dipimpinnya dan menjadikan mereka lebih baik. Fokus dan perhatian utama seorang pemimpin adalah mencapai kebaikan bagi masyarakat dan orang-orang yang dipimpinnya.
Sukses seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya dalam menarik pengikut dan mendapatkan kepercayaan dari mereka.
Untuk mendapatkan kepercayaan itu si pemimpin harus mampu membawa perubahan dan kemanfaatan bagi pengikutnya, yakni kehidupan yang lebih baik, kemampuan dan ketrampilan yang meningkat atau mungkin jiwa yang lebih bermakna.
Dari aspek kualifikasi, idealnya seorang calon kepala daerah harus memiliki kecakapan memimpin yang dilandasi roh dan jiwa: kejujuran, integritas, cerdas, tidak sombong dan dapat bekerja sama.
Mampu menjadi panutan role model, serta mampu menghapuskan praktek korupsi, meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan, serta mengurangi kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja.
Orang-orang dengan kriteria tersebut yang diperlukan negeri ini. Siapa saja yang mampu mencapai visi kebangsaan tersebut patut kita dukung.
Belanja Suara
Ketika seseorang mencalonkan diri untuk mencari dukungan massa, maka banyak program yang ia buat, bermacam cara yang ditempuhnya.
Mulai dari mendekati tokoh ulama dan agama, tokoh masyarakat, bersilaturahmi, mengiklankan diri di media massa dan elektronik, membagi kaos, jaket, kalender, memasang atribut di sepanjang jalan hingga terjun langsung ke masyarakat dari pintu ke pintu. Semua dilakukan dalam upaya untuk meraih dukungan rakyat untuk menuju kursi emas yang dicita-citakan.
Strategi di atas sah-sah saja dilakukan oleh calon pejabat publik sepanjang untuk keperluan meraih suara sebanyak-banyaknya.
Namun yang kita khawatirkan, jika model kampanye dan sosialisasi program kepada masyarakat dilakukan dengan cara yang tidak mencerdaskan, tidak mendidik, bahkan melanggar etika dan norma perilaku berdemokrasi.
Dikhawatirkan kita akan mendapatkan calon pemimpin yang kontradiktif dan tidak paham dengan peran dan kedudukannya sebagai seorang pemimpin rakyat. misalnya, memberikan imbalan barang atau belanja suara baik secara langsung maupun melalui calo suara. Akankah cara-cara seperti ini, terus dipertahankan?
Sudah waktunya strategi pembodohan publik harus ditinggalkan dalam upaya mencari calon pemimpin yang berkualitas, cerdas dan peduli dengan rakyat.
Celakanya lagi, selain belanja suara rakyat, calon kepala daerah juga harus belanja perahu sebagai persyaratan mutlak untuk mencalonkan diri. Meskipun ada jalur independen, namun jalur ini sangat sulit. Ditambah lagi belanja untuk honor tim sukses, termasuk belanja untuk guru spiritual. Masih ada tambahan lagi, belanja barang sebagai wujud kepedulian dengan masyarakat.
Sungguh teramat berat tugas seorang kepala daerah setelah ia menang, karena terlalu banyak orang yang berjasa dan harus dipikirkan imbal jasa setelah yang bersangkutan duduk sebagai kepala daerah.
Karena itulah maka persyaratan menjadi pemimpin harus diperbaiki, syarat kecakapan mesti diperluas, rekam jejak harus diuji, belanja suara harus dibatasi.
Para pengambil kebijakan harus berpihak pada unsur kecakapan dan moralitas calon kepala daerah. Artinya aturan main yang menguntungkan orang kaya, bebas berbelanja suara harus diamputasi. Karena cara-cara tersebut sangat tidak etis dan tak bermoral.
Jangan sampai terjadi kasus jual beli suara yang bermuara pada sikap tidak terpuji, dimana pemimpin menyembah koruptor dan koruptor menyembah pemimpin, maka terjadilah krisis kepemimpinan.
Kalau pemimpin sudah kehilangan rasa, maka rakyat akan menderita. Hakikatnya seorang menjadi pemimpin tidak hanya karena berhasil dipilih orang banyak, tetapi harus melalui proses pemilihan yang benar.
Selain itu lebih merepresentasikan pada kapasitas, integritas dan moralitas. Kepemimpinan yang terpuji dapat dilihat dari sikap dan perilaku sang pemimpin kepada rakyatnya.
Apabila di negeri ini rakyatnya sedang lapar, maka pemimpinlah orang pertama yang harus merasakan lapar. Sebaliknya apabila negeri ini sedang kenyang, maka pemimpinlah orang yang paling belakang merasakan kenyang.
Adakah pemimpin negeri ini yang amanah seperti itu? Jika ada maka jatuhkan pilihan Anda kepadanya, dan dipastikan kita semua tidak akan salah pilih. Rakyat tidak minta dihormati, tetapi kita semua sama-sama terhormat. Rakyat tidak minta dihargai, tetapi kita semua sama-sama berharga. Amin.***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri Editor : Rindra Yasin