Kutukan Sumber Daya Alam

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 19 Oktober 2013 | 07:45 WIB
Hari-hari terakhir berbagai media lokal di Riau memberitakan demonstrasi mahasiswa dan buruh dalam menuntut realisasi upah minimum regional Migas di depan PT CPI dan SKK Migas Sumbagut.

Penulis membaca fakta ini sebagai gugatan masyarakat terhadap distribusi kesejahteraan pengelolaan SDA. Ada kejanggalan dirasa, yang karenanya masyarakat tidak punya pilihan lain selain melakukan gugatan jalanan.

Dan itu semua sebetulnya hanya secuil dari ledakan besar keinginan mayoritas masyarakat di negeri ini untuk segera meredistribusi kesejahteraan hasil pengelolaan SDA di Indonesia.

Kondisi faktual ini menambah keyakinan atas keabsahan sebuah tesis yang ada di benak penulis. Kita harus segera mengoreksi asumsi bahwa kepemilikan SDA memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan di negeri ini.

Karena pada kenyataannya sejumlah persoalan pengelolaan SDA telah membuat masyarakat tak kunjung sejahtera, bahkan cenderung semakin sengsara.

Ada data menarik terkait peringkat kesejahteraan negara-negara dunia. Lima dari sepuluh negara terkaya di dunia adalah negara kaya SDA, di mana peringkat pertama ditempati negara kaya SDA Qatar dengan GDP perkapita 105,091.42 dolar AS.

Di saat bersamaan, empat dari negara termiskin di dunia adalah negara yang juga kaya SDA, dan negara kaya SDA Congo menjadi yang termiskin dengan GDP perkapita hanya 394.25 dolar AS. Indonesia sendiri berada di peringkat 121 dari 184 negara dunia dengan GDP perkapita sebesar 5.302.03 dolar AS (Global Finance, 2013).

Lebarnya rentang perbedaan kesejahteraan negara kaya SDA ini merupakan bukti bahwa SDA bukan variabel absolut penentu kesejahteraan.

Negara kaya SDA memang mungkin untuk menjadi negara tersejahtera di dunia, tapi tidak mustahil sebaliknya. Seperti yang dikatakan Sachs (2007: 200), SDA dapat menjadi berkah, tapi dapat pula menjadi kutukan, semua bergantung pada kepiawaian negara itu dalam mengelola SDA. Indonesia sendiri dalam hal ini cenderung pada kemungkinan kedua.

Boleh dikata Indonesia belum piawai mengelola SDA sehingga proporsi manfaat ekonomis pengelolaan SDA yang dicicipi masyarakat masih kecil.

Sebagian besar aset unggulan berbagai sektor pengelolaan SDA didominasi asing. Ambil misal sektor Migas, 88 persennya dikuasai asing dan hanya 8 persen oleh BUMS dan BUMN (Radhi, 2012), itu pun sumur-sumur tua. Perbandingan keuntungan yang diperoleh asing dan Indonesia menjadi sangat jauh.

Chevron mampu menembus angka Rp133,1 triliun (Fitra, 2012) belum lagi jika diakumulasi dengan keuntungan Exxon, Medco, Total, dan perusahaan asing lainnya. Sedangkan Pertamina hanya Rp25 triliun (Iskan, 2013). Ibarat panen padi, Indonesia cuma mendapat dedaknya saja.

Sebagian dari dana hasil pengelolaan SDA yang kecil itu lalu mengalami disorientasi pula ketika masuk ke neraca APBN/ APBD. Dana anggaran dalam jumlah tidak sedikit berbelok dari kepentingan masyarakat.

Belum hilang diingatan ketika pemerintah dan DPR mencoba memupus persoalan kesejahteraan dengan menghabiskan triliunan anggaran untuk pembangunan kantor, furnitur, WC dan perjalanan dinas luar negeri.

Ini juga terjadi di daerah, bahkan ada yang mengalokasikan miliaran rupiah untuk pembuatan film kisah sukses gubernur meski setelahnya gubernur tersebut menjadi terdakwa kasus korupsi SDA. Pendeknya, keuntungan pengelolaan SDA yang semula sudah kecil semakin kecil lagi ketika sampai di masyarakat.

Dana CSR yang sejatinya menjadi alternatif dalam menyalurkan keuntungan pengelolaan SDA ke masyarakat pada kenyataannya belum dapat diharapkan. Sebagian besar CSR bertujuan pragmatis, yaitu membungkam daya kritis dari pada menyejahterakan masyarakat.

Penderitaan masyarakat kemudian berlipat. Keuntungan ekonomis yang mengucur dari kran APBN/ APBD dan CSR sangat kecil, sedangkan kerugian yang harus ditanggung masyarakat akibat pengelolaan SDA sangat besar.

Kerugian akibat bencana alam, sosial, budaya, dan kekerasan sebagai dampak dari pengelolaan SDA jauh lebih besar dibanding rupiah dari berbagai program lips service pemerintah dan CSR. Alih-alih untung, kepemilikan SDA justru membuat masyarakat bangkrut. Kesejahteraan bukannya nyata, melainkan ilusi.

Akan tetapi, penahanan Rudi Rubiandini oleh KPK terkait korupsi Migas membuka peluang situasi ini untuk berubah, karena ada keyakinan, peta perebutan pengelolaan SDA tengah bergeser dan memihak masyarakat.

Pada mulanya, peta perebutan SDA, seperti yang pendapat Frank (1966), menggambarkan persekutuan perusahaan asing dan oknum pejabat lokal dalam mengalirkan manfaat ekonomis SDA ke negara maju.

Dihantam arus globalisasi dan demokratisasi, masyarakat yang kritis kemudian maju menantang persekutuan tersebut. Sampai beberapa waktu terakhir, kedua fase ini dirasakan Indonesia. Ini terbukti dari sebagian besar pengelolaan aset SDA menguntungkan asing dan pecahnya konflik antara masyarakat melawan perusahaan asing.

Peta lama ini seketika berubah saat MK-KPK terlibat polemik BP Migas dan SKK Migas. Pembubaran BP Migas atas alasan merugikan negara dan masyarakat oleh MK, serta penangkapan sejumlah pejabat pusat dan daerah oleh KPK terkait korupsi SDA adalah bukti bahwa telah muncul persekutuan baru yang terdiri atas MK-KPK-Masyarakat.

Peta baru perebutan pengelolaan SDA kini menghamparkan persekutuan perusahaan asing dan oknum pejabat lokal melawan persekutuan MK-KPK-Masyarakat.

Jika persekutuan perusahaan asing dan oknum pejabat lokal bersifat transaksional, di mana uang ditukar dengan hak pengelolaan SDA, maka persekutuan MK-KPK-Masyarakat diikat oleh perasaan benci terhadap dominasi asing dalam pengelolaan SDA serta mimpi kesejahteraan.

Meski begitu, persekutuan ini bukannya tanpa ancaman. Ditangkaptangannya Ketua MK atas dugaan korupsi merupakan indikasi bahwa MK mulai masuk angin.

Walaupun kasus korupsi yang menjerat Ketua MK adalah terkait pilkada dan bukan pengelolaan SDA, namun ini menunjukkan bahwa ada celah di tubuh MK yang bisa disusupi persekutuan perusahaan asing dan oknum pejabat lokal.

Tidak ada kata lain, KPK dan masyarakat dituntut kerja ekstra dalam membersihkan dan melindungi MK dari penyusupan kekuatan lain. Jika ini berhasil, maka Indonesia akan berubah menjadi negara yang piawai dalam mengelola SDA.

Asumsi kepemilikan SDA yang berkorelasi positif dengan kesejahteraan Indonesia kemudian menunggu. Kesejahteraan hasil pengelolaan SDA terdistribusi merata. Artinya, tidak akan ada lagi demo penuntutan redistribusi kesejahteraan dari pengelolaan SDA di negeri ini.***


Yuli Isnadi, Asisten Peneliti MAP FISIPOL UGM Editor : Rindra Yasin