Masalah Pajak

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 23 Oktober 2013 | 08:57 WIB
Sekitar pertengahan Mei lalu, berbekal kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sebagai guru/karyawan swasta, saya berkunjung ke Kantor Pajak Povinsi di Pekanbaru.

Saya dianjurkan menemui Saudara Robby di lantai III. Setelah saya jelaskan maksud saya, oleh saudara Robby saya disuruh pergi ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Kota Pekanbaru Jalan SM Amin. Saya dilayani dengan baik oleh petinggi pajak di KPP Jalan SM Amin. Mereka yang melayani Ibu E dan Bapak BR.

Ternyata, sepanjang tahun 2012, pajak saya dalam catatan kantor tersebut hanya Rp800 ribu per tahun. Sedangkan dalam slip gaji saya, sepanjang tahun tersebut, pajak saya berjumlah Rp8 jutaan. Berarti hanya 10 persen yang dicatat.
Saya dan teman-teman saya kaget mendapatkan informasi ini. Staf di kantor pajak tersebut juga kaget. Beliau berjanji akan mengusutnya.

Sudah lebih empat bulan, persoalannya terasa mengambang. dan sepertinya diselesaikan secara lisan saja. Bagaimana saya menjelaskan kepada teman-teman saya kalangan guru, yang jumlah 500-an lebih. Ada yang mengatakan, saya sudah disogok.

Saya sudah mendiskusikan masalah ini dengan berbagai kalangan dan pejabat. Termasuk dengan Bapak Menko Perekonomian Hatta Rajasa melalui SMS, kata beliau, pastikan dulu di kantor Pajak Kanwil.

Juga sudah tiga kali saya ingin berjumpa Bapak Pontas Pane, yakni Kanwil Pajak Provinsi Riau. Staf  beliau, Saudara Ganda akan mengatur pertemuan saya dengan Pak Kanwil Pajak. Sudah satu bulan saya menunggu, tak ada beritanya.

Saya minta penjelasan dari Kanwil Pajak Provinsi mengenai pajak saya. Jika pajak yang saya bayar, sama dengan yang diterima negara, teman-teman saya menganggap pajak mereka juga benar.

Kami bangga membayar pajak, syaratnya, tidak bocor ke mana-mana. Oh, ya! NPWP saya 68.061.212.4-219.000. Tolong respon keluhan saya dan ratusan rekan-rekan saya lainnya. Saya bangga membayar pajak.***

Syaiful Pandu  dkk, warga Kecamatan Tampan, Sidomulyo Barat, Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin