Kisruh soal Upah dan Peran Pemerintah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 11 November 2013 | 09:44 WIB
Bulan November yang kerap diguyur hujan, semestinya menghadirkan kesejukan. Namun di bulan ini pula, nyaris setiap tahun, suhu politik perburuhan menghangat.

Pemicunya, perdebatan soal upah minimum. Tidak hanya pada forum pembahasan yang melibatkan perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Suasana lebih memanas pecah di jalanan, karena terjadi unjuk rasa melibatkan ribuan buruh, yang terkadang sulit dikendalikan.

Bahkan, ketika keputusan sudah ditetapkan, tetap saja ada pihak yang keberatan. Seperti di Riau, di mana Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan melalui voting pekan lalu sebesar Rp1,7 juta dan kemudian diteken Gubernur Riau untuk diberlakukan tahun 2014, sebagai patokan bagi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Keputusan sudah diambil, namun tetap saja muncul suara kekecewaan, dari pekerja maupun pihak pengusaha.

Memang, selalu tidak mudah menghasilkan kesepakatan tentang formulasi upah yang dapat diterima semua pihak. Buruh melihat dengan kacamata sederhana, bagaimana penghasilan yang diterima dapat memenuhi keperluan hidup layak.

Di sisi lain, pemilik usaha tak ingin terbebani kenaikan upah yang tidak proporsional, yang beresiko pada kelangsungan usaha, atau terpaksa melakukan PHK.

Kita melihat, masing-masing pihak selalu kukuh  memegang prinsip yang diyakininya paling benar.

Di luar itu semua, kita berharap, selalu ada hal-hal positif yang mestinya tetap dijaga. Pekerja misalnya, tidak semata menuntut hak, namun juga sadar pada  kewajibannya meningkatkan produktivitas.

Juga mau peduli dengan kondisi di mana mereka bekerja.

Begitu pula para pelaku usaha, semestinya terus menjaga terjadinya mekanisme yang fair atas pembagian keuntungan, serta konsisten memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan pemenuhan hak-haknya.

Di sinilah, seharusnya pemerintah hadir untuk meluruskan sekiranya terjadi ketidakbenaran. Artinya, pemerintah diharapkan tidak mudah menyerah menghadapi tekanan para buruh atau lobi para pengusaha.

Sepatutnya, pemerintah muncul dalam fungsinya untuk mengatur hubungan pekerja dengan pengusaha. Pemerintah berkepentingan untuk menyejahterakan buruh sekaligus menciptakan iklim usaha yang menarik investor.

Lebih penting lagi, bagaimana menghindari timbulnya kekacauan, yang justru akan merugikan kita semua.***

Editor : Rindra Yasin