Pada Rabu 4 September 2013 lalu, telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir 2013 untuk periode 2013 – 2018.
Rakyat Indragiri Hilir telah menentukan pilihannya atau telah memilih pemimpinnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, telah menetapkan motto atau slogan Pemilukada “Damai” yaitu Demokratis, Aman, Mandiri, Amanah dan Ikhlas.
Demokratis berarti penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pengejewantahan prinsip-prinsip tersebut tercermin dari partisipasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyukseskan pesta demokrasi daerah tersebut.
Baik itu penyelenggaranya dari KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam melaksanakan tugasnya.
Berkat kerja sama dari semua komponen dalam kegiatan kampanye, baik itu peserta pemilu, penyelenggara pemilu, Panitia pengawas pemilu, aparat kepolisian, Instansi pemerintah dan seluruh masyarakat Inhil.
Aman berarti pelaksanaannya berlangsung secara damai, tanpa adanya gesekan-gesekan yang berarti, sumber-sumber komplik dapat diatasi dengan kerja sama yang positif dari semua kalangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada.
Komisi Pemilihan Umum telah mampu memberikan pelayanan yang prima dan adil sehingga ada kepuasan tersendiri bagi peserta Pemilukada. Kondisi aman ini sangat dirasakan oleh seluruh elemen daerah ini, hal ini terbukti dengan tidak adanya gugatan di MK terkait dengan hasil Pemilukada, berarti semua pasangan calon menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPUdan menetapkan pasangan Drs HM Wardan MP dan H Rosman Malomo SH MH sebagai pemenang Pemilukada.
Mandiri berarti penyelenggara Pemilukada, peserta Pemilukada, dan pemilih dapat melaksanakan tugasnya tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak manapun.
Penyelenggara Pemilukada dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peserta Pemilukada juga dalam berkompetisi sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, demikian juga pemilih telah membuktikan bahwa mereka telah mampu memilih secara mandiri, meskipun ada usaha-usaha birokrat untuk memberikan intervensi kepada pejabat di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, desa/ kelurahan, RT dan RW untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon, namun rakyat telah memilih dengan mandiri, sesuai keinginannya masing-masing, Kejadian ini merupakan fenomena menarik dan fositif bagi perkembangan demokrasi di negeri ini.
Untuk menjaga kemandirian ini, pengawasan melekat yang dilakukan oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon sangat memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dapat mencegah terjadinya politik uang (money politic), yang mana pada malam hari sebelum pencoblosan masing-masing Tim kampanye di seluruh kecamatan dan desa/ kelurahan saling mengawasi, bahkan ada kecurigaan yang berlebihan antar masing-masing tim kampanye, bahkan ada kejadian yang berlebihan, di antaranya: camat diintai kemanapun pergi pada malam itu, dan ada seorang dokter yang mau pergi mengobati orang sakit dan dicegat di jalan karena dicurigai sebagai tim salah satu pasangan calon, disangka dokter tersebut mau membagi-bagikan uang kepada pemilih, namun setelah isi tasnya dikeluarkan semua, yang ada hanya peralatan dokter dan obat-obatan.
Namun, kecurigaan yang berlebihan ini, ada sisi positifnya yaitu tidak ada yang berani melakukan politik uang.
Amanah berarti penyelenggara Pemilukada, peserta Pemilukada, dan pemilih telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semua tahapan Pemilukada sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat oleh KPU. Penyelenggara Pemilukada di seluruh tingkatan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan amanah, meskipun pada waktu bersamaan juga melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dengan tugas yang berat tersebut penyelenggara Pemilukada telah dapat menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan yang telah ada dipundaknya, meskipun melaksanakan dua Pemilukada (propinsi dan kabupaten ) namun honornya hanya di satu kegiatan yaitu pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Kondisi ini tidak menyurutkan semangat penyelenggara Pemilukada untuk menjunjung tinggi amanah demi masa depan negeri ini.
Ikhlas berarti penyelenggara Pemilukada, peserta pemilukada dan pemilih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT.
Semangat ikhlas tercermin dalam tindakan dan prilaku penyelenggara Pemilukada di setiap tingkatan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa keluh kesah, meskipun dirasakan menguras tenaga dan pikiran, namun ada kebahagian tersendiri ketika kerja kerasnya di siang dan malam dapat dikatakan sukses, itulah salah satu wujud pengabdian kepada negeri ini.
Perwujudan ikhlas pada peserta pemilukada tercermin dari sikap legowo dari pasangan calon yang kalah, yang menerima dengan ikhlas hasil Pemilukada dan memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon terpilih.
Dapatlah juga dikatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Indragiri Hilir 2013 ini merupakan pelaksanaan Pemilukada yang termurah di Indonesia karena dari Rp 20 miliar yang dianggarkan Pemkab dalam APBD Inhil 2013 untuk pelaksanaan Pemilukada, namun penyelenggara pemilukada dapat menghemat uang rakyat tersebut yaitu hanya terpakai kurang dari Rp6 miliar atau 30 persen saja, mudah-mudahan yang 70 persen lagi sisanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri ini dan bukan untuk dikorup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di samping kunci sukses Pemilukada tersebut dengan damai juga didukung: Pertama, integritas dan independensi yang tinggi dari penyelenggra Pemilukada.
Kedua, harmonisasi hubungan kerja antara komisioner KPU Inhil dengan sekretariat. Ketiga, harmonisasi hubungan kerja penyelenggara Pemilukada dengan pengawas Pemilukada, dan peserta Pemilukada dan pemilih. Keempat, harmonisasi hubungan kerja antara penyelenggara Pemilukada dengan Pemkab.***
Muhammad Dong, Anggota KPU Kabupaten Inhil
Editor : Rindra Yasin