Dilema Ekonomi Riau 2014-2019

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 31 Desember 2013 | 08:07 WIB
Pertumbuhan ekonomi Riau memasuki akhir tahun 2013 tekelepok lesu. Perlambatan yang signifikan mulai terasa sejak tiwulan kedua.

Bank Indonesia Pekanbaru merilis pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan ketiga kian terbanting yang hanya tumbuh sebesar 4 persen.

Diperkirakan sampai akhir tahun kondisinya masih sulit untuk pulih sehingga pada tahun 2014 akan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menemukan resep yang mujarab sehingga perekonomian Riau kembali bergairah.

Sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi besar menampakkan performance yang  tidak menggembirakan. Dari sisi penggunaan ekspor terkoreksi cukup tajam, padahal kontribusinya dalam struktur perekonomian Riau tinggi, yakni berkisar 40 persen.

Pada triwulan kedua ekspor nonmigas Riau mampu tumbuh mencapai 1,13 persen dan pada triwulan ketiga turun menjadi 0,04 persen.

Selama ini struktur ekspor Riau terkonsentrasi pada produk CPO dan bubur kertas. Penurunan permintaan dunia terhadap kedua komoditas tersebut akan sangat berdampak pada ekspor.   

Sementara itu, investasi juga melemah, terutama yang bersumber dari Penanaman Modal Asing. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai cermin investasi pada triwulan kedua masih tumbuh sebesar 9,88  persen maka pada triwulan ketiga turun menjadi 5,75 persen.

Meskipun berbagai proyek dalam negeri (PMDN) mengalami sedikit peningatan namun proyek-proyek modal asing menurun sangat tajam. Pada triwulan kedua PMDN terdiri dari 34 proyek dan triwulan ketiga meningkat menjadi 39 proyek. Sedangkan PMA dari 54 proyek turun menjadi hanya 10 proyek.

Pada sisi penawaran perekonomian Riau mengalami penurunan hampir di semua sektor. Sektor tradable tanpa migas pada triwulan kedua tumbuh sebesar 5,81 persen turun menjadi 5,34 persen pada triwulan ketiga.

Pada kelompok ini hanya sektor industri pengolahan yang menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan.

Sedangkan sektor pertambangan dan sektor pertanian terkoreksi cukup tajam. Sektor pertanian sebagai sektor andalan dan mendominasi struktur perekonomian Riau pada triwulan kedua tumbuh sebesar 5,49 persen dan pada triwulan ketiga turun menjadi 4,16 persen.

Melambatnya geliat perekonomian di sektor pertanian searah dengan kian jenuhnya investasi dalam sub-sektor perkebunan. Pada sisi lain pengembangan sub-sektor pertanian tanaman pangan kurang tergarap secara baik.

Pada sektor non-tradable yang mengalami kontraksi paling tajam adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada triwulan kedua sektor ini mampu tumbuh 9,36 persen.

Sementara pada triwulan ketiga justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar – 0,41 persen. Gambaran ini seakan memberi sinyal mulai jenuhnya bisnis perhotelan dan restoran di Riau padahal disatu sisi jumlah hotel kian bertambah.

Tingkat persaingan dalam bisnis perhotelan dan restoran kian tajam dan pada akhirnya dapat menimbulkan adanya hotel-hotel yang mengalami kerugian.

Sektor keuangan dan jasa perusahaan terkoreksi pula sangat signifikan dari 10,40 persen turun menjadi 5,31 persen. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi dari 9,78 persen pertumbuhannya turun menjadi 3,99 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor-sektor lainnya dan secara keseluruhan sektor non-tradable terkoreksi sangat tajam dari 8,33 persen di triwulan kedua 2013 menjadi 2,66 persen pada triwulan ketiga.

Tekanan lain terhadap perekonomian Riau yang berkait erat dengan kesejahteraan rakyat adalah inflasi. Laju inflasi di Kota Pekanbaru pada triwulan ketiga mencapai 8,33 persen dan di Kota Dumai sudah mendekati angka psikologis yakni 9,01 persen.

Tingkat inflasi ini jauh melonjak jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012 yakni di Kota Pekanbaru hanya 3,35 persen dan di Kota Dumai sebesar 3,21 persen.  

Ironisnya, tamparan inflasi yang demikian keras terjadi ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam.

 Dilema ini  merupakan cerminan dari sifat perekonomian Riau yang secara fundamental kurang terstruktur dengan baik. Sektor-sektor basis di Riau berkembang tak terkendali.

Perkebunan sawit marak di mana-mana tetapi tidak didukung oleh kesiapan kelembagaan pada tingkat petani yang memadai. Akibatnya, struktur pasar membentuk pola kartel yang sangat oligopsonis.

Di sektor pertambangan pemerintah hanya mengejar PAD dan itupun tidak terkelola dengan baik. Sumber-sumber energi ini hanya diarahkan untuk kepentingan kapitalis semata tanpa mempertimbangkan secara matang sinerginya terhadap sektor lain.

Parahnya lagi, pengelolaan sektor pertambangan banyak berkait-kelindan dengan kepentingan-kepentingan penguasa. Penambngan liar meraja lela karena di sekitarnya berkeliaran aparat yang memungut rente meskipun keberadaan tambang-tambang liar itu telah sangat merusak keseimbangan ekosistem.

Ke sektor hilir, di bidang properti terjadi perkembangan yang sangat masif di perkotaan. Penataan yang didukung oleh peruntukan ruang yang valid tidak dilakukan.

Hotel-hotel bertaburan dan ruko-ruko muncul di mana-mana. Aspek bisnis dan kelayakan pasarnya tidak menjadi pertimbangan dalam proses perizinannya.

Selain telah menimbulkan dampak-dampak lingkungan yang parah maka investasi yang tak terukur secara ekonomi tersebut tidak akan mampu menciptakan kualitas pembangunan ketenagakerjaan dalam jangka panjang.

Justru booming sesaat bisnis tersebut hanya akan memancing datangnya migrasi resen dan semakin akan menumpuklah para penganggur di perkotaan.

Ke depan, diperlukan upaya yang terstruktur dan optimal dalam manajemen pembangunan di Riau, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Perlu ada kebijakan pembangunan ekonomi yang komprehensif dan sinergis untuk ditangani bersama oleh setiap struktur pemerintahan.

Sayangnya gubernur terpilih nantinya pada tahun-tahun awal akan di-hadapkan pada struktur APBD yang kurang baik dari aspek manfaat.

Tarik ulur eksekutif dan legislatif meronakan adanya kepentingan “bagi-bagi kue” APBD. Muaranya adalah anggaran yang tidak optimal jika dikaikan dengan kepentingan strategis perbaikan ekonomi Riau, khususnya pada level akar rumput.

Pemilu legislatif 2014 menjadi faktor yang mendorong terjadinya APBD yang hanya mengedepankan selera dan hasrat sesaat rakyat dan wakil rakyat, bukannya kepentingan pemberdayaan rakyat secara strategis dan berkesinambungan.

Lima tahun yang akan datang, yakni 2014-2019 sebenarnya merupakan fase akhir dari waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Riau 2020.

Sayangnya, selama sepuluh tahun terakhir program pembangunan di Riau lebih bernuansa “selera-isme” elit penguasa ketimbang meletakkan dasar-dasar yang kokoh agar perekonomian rakyat berkembang secara alami dalam sistem yang lancar dan terkendali secara inheren.

Infrastruktur dasar yang diperlukan untuk membuat fundamen perekonomian menguat dan kokoh dibuat terbengkalai. Justru yang dilakukan adalah upaya-upaya “melompat” dengan membenamkan investasi yang besar-besaran tetapi pada tumpuan yang rapuh sehingga yang terjadi adalah keterpurukan dan tenggelam pada “hutang-piutang” yang entah kapan dapat diselesaikan.

Begitu banyak aset-aset yang ditumbuhkan tetapi tak berguna bagi menopang kehidupan ekonomi rakyat. Berbagai program dikumandangkan dan dikayuh namun pada akhirnya hanya menuai kerugian dan beban berkepanjangan.

Riau tak harus meratapi itu semua. Diperlukan kesadaran bersama untuk memulai kembali langkah-langkah strategis bagi menempatkan Riau pada posisi terdepan.

Tidak hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi, lebih penting dari itu adalah pada pemerataan ekonomi. Kue ekonomi harus mampu didistribusikan dengan baik kepada berbagai lapisan masyarakat agar timbul pola kebersamaan sehingga dinamika perekonomian bergerak pada tumpuan yang kokoh.

Kuncinya ada pada kesiapan pemerintah untuk tidak populis dengan lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengembangan kelembagaan ekonomi menuju kekuatan yang kian berimbang dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada skill dan keterampilan masa datang.

Bukannya menebar mimpi untuk balik ke masa lalu dan bukan pula menabur angan yang jauh dari jangkauan. Semoga..!


Edyanus Herman Halim, Dosen Fakultas Ekonomi Unri Editor : Rindra Yasin