Kesampingkan Status, Bencana Harus Ditangani Serius

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 20 Januari 2014 | 09:02 WIB
SEJAK  akhir tahun lalu, hingga pekan ketiga tahun 2014 ini kita menyaksikan, mendengar, bahkan mengalami langsung  terjadinya bencana. Banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya, mendera di mana-mana.

Setiap hari, melalui banyak media, kita tahu betapa tak nyamannya masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung oleh bencana yang terjadi. Melalui media pula kita mendengar betapa rakyat gusar ketika bencana ternyata juga memerlukan ”status’’ untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius.

Contoh yang masih segar adalah ketika  menyimak pandangan, perhatian dan tindakan terhadap bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Beda ketika banjir menerjang (lagi) Jakarta beberapa hari terakhir. Aneka langkah pun dilakukan. Untuk rekayasa cuaca saja, digelontorkan dana Rp25 miliar.

Soal Gunung Sinabung  yang selama empat bulan terakhir erupsinya terus merusak apa saja dan menebar maut, membuat ribuan warga yang mengungsi dilanda stres dan terancam depresi? Dari Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) enggan disalahkan. Erupsi Sinabung  dipandang ”statusnya’’ bukan bencana nasional. Hal itu secara tidak langsung menyatakan bahwa BNPB tidak berkewajiban turun langsung menangani para korban.

Kita berharap, untuk tindakan menghadapi bencana —apa pun skala dan di mana pun lokasinya—,  kesampingkan perdebatan yang tak perlu. Semua pihak agar lebih sensitif melihat realita. Negara, harus segera turun tangan, bagaimana pun caranya. Para korban tak berpikir yang mereka alami itu bencana nasional atau bukan. Mereka lebih menginginkan penanganan terpadu dan segera.

Perlu ada komitmen bersama untuk lebih menyederhanakan segala birokrasi penanganan bencana, ke tingkat paling bawah. Jangan sampai terkesan masing-masing lepas tanggung jawab dan cenderung terpaku pada patron teritorial dan kewenangan daerah. Saat rakyat terisolasi karena bencana, misalnya, jangan malah sibuk menyebut itu jalan nasional, provinsi, atau apa lah.

Artinya, di situasi darurat dan perlu penanganan cepat, harus ada kearifan, koordinasi dan sence of crisis, mulai dari kepala daerah, di semua tingkatan. Bukan justru melempar tanggung jawab menyebut itu bukan kewenangannya atau ikut mengambinghitamkan faktor alam sebagai penyebabnya. Apalagi, bencana tidak pernah memilih-milih wilayah mana yang disinggahinya.*** Editor : Rindra Yasin