Jangan Membakar!

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 10 Maret 2014 | 09:53 WIB
Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Kata-kata bijak itu, terbukti. Amuk bara api yang meluluhlantakkan sebagian hutan dan lahan di Riau, menghasilkan bencana kabut asap dalam satu bulan terakhir.

Penyebab kebakaran ada dua: terbakar dan dibakar.

Pada posisi terbakar, tentu bermakana bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena ketidaksengajaan, lebih dikarenakan kelalaian.

Namun pada konteks dibakar, terjadinya kebakaran hutan dan lahan lebih disebabkan unsur kesengajaan.

Terbakar ataukah dibakar, yang pasti dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau, telah mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap di negeri ini.

Bencana asap tentu sangat berdampak pada kerugian yang diderita masyarakat. Mulai dari gangguan kesehatan dengan serangan infeksi saluran pernafasan akut  (ISPA), gangguan penerbangan, terganggunya proses belajar-mengajar di sekolah, rawannya kecelakaan lalu lintas, serta beragam dampak negatif lainnya termasuk menurunnya produksi tanaman —terutama kelapa sawit— setidaknya sepuluh persen, akibat tanaman tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung.

Kerugian dalam tatanan pemasaran produk perkebunan ke luar negeri juga dapat ditimbulkan, sebagai akibat penolakan terhadap produksi perkebunan Indonesia. Alasannya, bencana asap tentunya menjadi isu menarik untuk dilontarkan berbagai NGO (Non Government Organization) internasional, bahwa Indonesia tidak ramah lingkungan.

Bila itu terjadi, jelas saja akan berdampak menurunnya permintaan produk-produk —terutama komoditas perkebunan— oleh negara-negara pengimpor komoditas asal Indonesia. Semua tentu sangat mafhum, bahwa isu tentang lingkungan merupakan isu yang sangat sensitif di kancah internasional.

Saya takkan pernah berputus asa untuk mengimbau para pelaku usaha perkebunan supaya tidak melakukan pembukaan ataupun pengolahan lahan dengan cara membakar.

Sebab, Provinsi Riau, merupakan daerah yang sangat rawan untuk terjadinya pembakaran/kebakaran lahan dan hutan.

Pada tahun 2012, ketika kami memperjuangkan pupuk bersubsidi agar lebih dimaksimalkan peruntukannya pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian memberi suatu syarat kebijakan: bahwa pupuk bersubsidi bisa diberikan untuk petani subsektor perkebunan di Riau tanpa batasan kuota, asalkan tidak ada petani-pekebun yang membuka ataupun mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar.

Perkebunan yang dimaksud tentu saja dalam pengertian: segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Semua kita, tentu sudah tahu, bahwa membakar lahan untuk perkebunan merupakan perbuatan melanggar hukum. Ianya merupakan tindak pidana.

Seperti dimaktubkan di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), bahwa, ”setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan  kerusakan fungsi lingkungan hidup.”  

Lantas, bila tetap ada pelaku usaha perkebunan yang nekad melakukan, bagaimanakah ancaman hukumnya? Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan bahwa, ”setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.”

Dan, pada ayat (2) dinyatakan, “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.”

Pelaku usaha yang dimaksud oleh Undang-undang Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

Pekebunnya adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan perusahaan perkebunan merupakan pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Maksud skala tertentu oleh undang-undang ini adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

Konkretnya, setiap pelaku usaha perkebunan —apakah perorangan warga negara Indonesia maupun perusahaan perkebunan— bila nyata-nyata melakukan pembakaran lahan dalam membuka/mengolah lahan perkebunannya dapat dijerat dengan pidana.

Tinggal sekarang, bagaimana penegakan hukum dilakukan sebagai pertanggungjawaban hukum para pelaku pembakaran lahan.

Itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan bencana kabut asap dengan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak.

Berbagai sosialisasi untuk melaksanakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) telah dan terus dilakukan oleh Disbun Riau. Mulai dari maksud hingga cara pelaksanaan PLTB.

Saya ingin mengingatkan kembali, bahwa pelaksanaan PLTB wajib dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha perkebunan yang disesuaikan dengan kondisi vegetasi yang akan dibuka: apakah areal vegetasi tumbuhan kayu, peremajaan kebun, semak belukar ataupun lahan gambut.

Di antara manfaat PLTB adalah, bahwa pola PLTB tidak akan menimbulkan polusi kabut asap; dapat menurunkan emisi gas rumah kaca; memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah, terutama diareal yang sudah mengalami beberapa kali penanaman, sehingga dapat menurunkan pupuk anorganik dan meminimalkan risiko pencemaran air melalui pencucian atau aliran permukaan; tidak bergantung pada kondisi cuaca; dan dalam jangka panjang, PLTB akan menjamin kesinambugan secara ekonomi dan ekologi.

Saya menyadari, bahwa sosialisasi PLTB yang dilakukan belum berhasil maksimal. Indikasinya, tetap saja sepertinya masih ada yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Oleh karenanya, kami sangat mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat hukum dalam melakukan penindakan terhadap para pembakar lahan yang berdampak pada kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Jangan membakar! Cara-cara pembukaan lahan dengan pembakaran —walaupun relatif lebih mudah, cepat dan murah— akan tetapi menimbulkan dampak negatif seperti gangguan asap dan pencemaran lingkungan. Saya juga hendak mengenangkan, bahwa bagi para perokok, terutama yang bekerja di areal perkebunan dan hutan, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan puntungnya.

Para petani yang bekerja di hutan dan perkebunan agar memastikan memadamkan api perapian, baru ditinggalkan. Kesadaran untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, sangat memerlukan kesadaran kolosal.

Tidak hanya menjadi tugas pemerintah, sebab seluruh komponen masyarakat mesti berperan serta dan beperan aktif dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Pihak perusahaan juga  mesti melakukan pengawasan yang maksimal untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Mari, kita buka areal perkebunan menggunakan pola PLTB.

Khusus untuk perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang usaha kelapa sawit, saya ingatkan, bahwa ada kewajiban kelengkapan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), selambat-lambatnya akhir tahun 2014 ini.

Di antara maksud sertifikasi ISPO adalah sebagai upaya pemerintah untuk pembuktian kepada dunia bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan, selain membuktikan kejelasan visi, arah dan tujuan perkelapasawitan di Indonesia. Sertifikasi ISPO menegaskan rambu-rambu yang wajib dipatuhi perusahaan perkebunan komoditas kelapa sawit.

Nantinya, setelah batas waktu memperoleh sertifikasi ISPO berakhir, jika masih ada perkebunan yang belum memiliki sertifikat ISPO, atau membandel dengan tidak mau mengajukan sertifikasi ISPO, tentu akan berkonsekwensi pemberian sanksi termasuk pencabutan izin usaha.

Satu di antara tujuh prinsip ISPO yang mesti terpenuhi adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk itu, jangan sampai ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat dalam pembakaran lahan perkebunan.

Tentu, semua kita sangat berharap, agar pasca tuntasnya persoalan bencana kabut asap di tahun ini —yang berawal dari kebakaran hutan dan lahan— tidak akan  ada lagi bencana yang sama pada masa-masa selanjutnya.

Seluruh pelaku usaha perkebunan saya imbau dan ingatkan untuk mematuhi aturan hukum. Kami juga mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat hukum dalam melakukan penindakan atas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Mari kita hormati dan tegakkan aturan hukum untuk menghindari bencana kabut asap. Selanjutnya, kita juga mesti membuka areal perkebunan menggunakan pola dan cara PLTB.***


Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin