Fakta yang sangat mengkhawatirkan, ternyata Bandara Sultan Syarif Kasim II lumpuh total akibat kabut asap yang mendera Riau.
Artinya bencana kabut asap di Riau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memaksa jalur penerbangan di Bumi Lancang Kuning ini lumpuh.
Jika bagi penerbangan saja sudah membahayakan, apalagi terhadap kesehatan, tentunya sangat membayakan. Setakat ini berapa jumlah warga yang terserang penyakit pernapasan pun belum tahu pasti, yang pasti jauh dibandingkan tahun lalu, bahkan berulang kali sekolah meliburkan siswanya.
Jika bandara lumpuh, maka dampak kabut asap ini bukan hanya dirasakan warga Riau, tetapi juga warga sekitarnya. Misalnya orang dari luar Riau, misalnya warga Sumut yang akan berangkat melalui Bandara Kuala Namu Medan, Jakarta, Malaysia, Singapura, dan daerah lain mereka tidak bisa datang ke Riau.
Kita masih ingat, beberapa tahun lalu, kabut asap di Riau menyebabkan sejumlah pasukan pemadam kebakaran dari Malaysia pun turun ke lapangan.
Mereka bersama-sama dengan tim pemadan kebakaran Provinsi Riau turun ke lahan gambut, dan sebagian lagi melakukan pemadaman dengan teknik hujan buatan.
Ini menunjukkan masalah kabut asap bukan hanya masalah Pekanbaru, Riau, tetapi seluruh warga yang bermukim di Pulau Sumatera dan sekitarnya, masalahnya asap ini tidak mengenal batas wilayah, sebab asap tidak bisa dikurung, tergantung arah angin mau dibawa ke mana. Karenanya, penanganan ini harus melalui kerja sama lintas wilayah.
Jika masalah kebakaran lahan gambut ini hanya Riau sendiri yang menanganinya, sepertinya terlalu berat, sebab masalah kebakaran ini sangat kompleks dan perlu dana besar.
Misalnya soal pembakaran lahan, berdasarkan pantauan di lapangan, ternyata perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar ini termasuk juga perusahaan dari provinsi tetangga atau Jakarta, bahkan tidak sedikit perusahaan asing. Oleh karena itu, penanganan kabut asap ini tidak dapat dilakukan sendiri.
Sebab, pemadaman lahan gambut tidak dapat dilakukan satu sampai dua hari saja. Perlu penanganan sampai satu bulan, kecuali jika ada hujan berturut-turut.
Lintas kerja sama ini antar kabupaten, provinsi ini bila perlu dirumuskan dengan langkah-langkah yang konkret dalam bentuk yang lebih luas lagi.
Jadi bukan hanya penanganan di saat kebakaran sudah menjalar dan kabut asap pun sudah mengancam, tetapi bagaimana agar meneliti dan mengolah lahan gambut itu menjadi lahan produktif atau hutan yang aman dari kabakaran.
Sementara, kalau saja terus menerus Pemprov Riau menganggarkan dana untuk memadamkan kabakaran lahan gambut, maka sampai kapan pun kebakaran itu akan muncul bagaikan siklus tahunan yang intensitasnya makin tinggi.
Dana habis dan penanganannya pun tidak tuntas.
Makanya, sebaiknya isu kabut asap ini dilemparkan ke nasional, bahkan kalau perlu ke regional di tingkat ASEAN. Sehingga dana dan tenaga yang menangani kabakaran asap di Riau ini bukan hanya Riau sendiri yang menyediakan, tetapi seluruh wilayah sekitar Sumatera.
Oleh karena itu sudah seharusnya ditetapkan kerja sama lintas kabupaten, provinsi dan skala lebih luas lainnya.*** Editor : Rindra Yasin