Satu malam dalam perjalanan menuju Kota Pekanbaru, hati penulis tersentak melihat barisan truk angkutan kayu yang berselisih dan berpapasan dengan kendaraan penulis.
Pemandangan seperti ini sepertinya sebenarnya, biasa saja bagi penulis, tapi entah mengapa, saat itu saya sepertinya berpikir dan berandai-andai ketika melewati truk angkutan kayu tersebut.
Truk yang baru saja melintasi tadi ternyata tidak menggunakan alat pengaman seperti rantai pengikat atau sejenis tali pengikat.
Pikiran penulis menerawang dan terus berputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggunakan kata-kata ”seandainya”.
Investasi merupakan salah satu kriteria untuk meningkatkan daya saing suatu daerah.
Semakin banyak investasi ke daerah maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan terbuka dan geliat roda perkonomianpun semakin bergerak, yang pada gilirannya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercipta.
Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dari investasi, dan hampir setiap daerah akan mengarahkan program pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya untuk menggaet investasi selain membuka keterisoliran desa-desa di wilayahnya.
Berdasarkan Undang-undang Jalan No 38/2004 dan Peraturan Pemerintah No 34/ 2006, tanggung jawab pembangunan, peningkatan, pemeliharaan infrastruktur jalan di bagi berdasarkan kewenangan penanganan dan pembiayaan.
Jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan jalan kabupaten/kota merupakan kewenangan kabupaten/kota.
Pembagian kewenangan tersebut didasarkan kepada sistem dan fungsi jalan. Di samping itu juga Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah mengatur juga kelas jalan I, II, III didasarkan intensitas lalu lintas, daya dukung jalan terhadap muatan sumbu dan dimensi jalan berdasarkan kelas jalan tersebut.
Jalan kelas I dan kelas II umumnya merupakan jalan Nasional sedangkan jalan kelas III merupakan jalan provinsi dan kabupaten/kota.
Investasi merupakan harga mati yang harus dikibarkan oleh setiap daerah agar masyarakatnya dapat melakukan kegiatan ekonomi, agar lapangan kerja terbuka luas, agar roda ekonomi dapat berputar.
Di satu sisi investasi juga memerlukan mobilisasi, guna mengangkut dan mendistribusikan material baku dan hasil produksinya menuju akses-akses outlet pada moda angkutan yang lebih besar.
Naluri bisnis setiap investor dalam berinvestasi pasti dengan menekan biaya operasional sekecil mungkin, untuk memasarkan produksinya setinggi mungkin sehingga memperoleh profit sebesar-besarnya (prinsip ekonomi).
Biaya operasional investasi umumnya didominasi oleh biaya angkutan (mobilisasi). Sebab itu, biaya angkutan akan ditekan sedemikian rupa dengan mengangkut volume yang besar (muatan lebih).
Dalam menyiasati agar biaya angkutan (mobilisasi) serendah mungkin, biasanya dilakukan dengan mengubah dimensi kenderaan truk angkutan, yaitu menambah panjang truk, meninggikan tumpukannya dan selanjutnya juga merubah tekanan udara pada roda kenderaan truk tersebut untuk mampu mengangkut muatan lebih.
Permasalahannya apakah infrastruktur jalan yang terbangun mampu memikul beban angkutan seberat itu.
Di beberapa negara maju di dunia, beban as standar kenderaan atau Standard Axle Load (SAL) ditentukan berdasarkan kriteria AASTHO (1972) yaitu sebesar 18.000 lbs setara 8,2 Ton atau di Indonesia dikenal dengan istilah MST 8 ton.
Angkutan volume besar menggunakan truk yang dipasang tambahan gandengan dengan sejumlah as standar untuk memperoleh tekanan gandar as sebesar 8,2 ton (truk gandeng).
Sementara di Indonesia hampir selalu truk-truk angkutan berat di modifikasi dimensinya guna menekan biaya mobilisasi.
Bayangkan betapa beratnya angkutan yang sering kita lihat di lapangan.
Secara teknis beban muatan lebih yang dipikul oleh truk-truk besar tersebut semuanya ditumpu oleh roda kenderaan yang nota bene merupakan bejana karet yang diisi dengan tekanan angin.
Dengan beban yang wajar biasanya roda karet truk angkutan dipompa dengan tekanan angin 80 psi atau 5,6 Kg/cm² dan maksimal 100 psi.
Dengan muatan lebih seperti yang sering kita lihat tersebut, tidak mungkin roda karet truk tersebut di pompa pada tekanan 80 – 100 psi, karena akan mengakibatkan roda karet truk tersebut akan lembek dan bergelumbung akibat muatan lebih yang dipikulnya dan akan menyebabkan terjadinya gesekan antara sesama ban.
Karena itu hampir semua truk angkutan berat di Indonesia akan menggunakan roda karet dengan tekanan angin 120 – 150 psi, dan umumnya jenis roda karet (ban) seperti ini hanya di produksi di Indonesia.
Ungkapan Melayu seperti mengambil rambut diatas tumpukan tepung, rambut bisa diambil tapi tepung tidak berserak.
Sepertinya permasalahan muatan lebih (over load) ini memang sudah terencana sedemikian rupa, walaupun aturan telah ditetapkan pemerintah dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan segalanya, semua itu hanyalah formalitas belaka.
Aturan dimensi sebagai penetapan kelas jalan, aturan berat sebagai penentu daya dukung jalan hanya isapan jempol belaka.
Selanjutnya pemerintah daerah akan tetap melaksanakan program pemeliharaan jalan, baru saja jalan diperbaiki, tak lama jalan tersebut pun rusak kembali, dan jadi kambing hitam adalah penyelenggara jalan yang dianggap merencanakan jalan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Demage Factor ( faktor kerusakan) merupakan angka daya perusak jalan akibat muatan lebih (over load) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai perbandingan nilai kerusakan jalan berbanding lurus dengan pangkat empat sumbu kenderaan dengan 8.160 kg .
Seandainya umur rencana jalan yang ditetapkan (life of construction) adalah lima tahun maka jika truk berat melintasi jalan tersebut mengangkut muatan lebih sebesar dua ton untuk satu kali lintasan, mengakibatkan umur rencana jalan akan berkurang menjadi 3,5 tahun atau menjadi tinggal 1,5 tahun lagi, terus bagaimana jika pengulangan (repetisi) muatan lebih ini berkali–kali dilakukan?
Maka jawabannya tanya pada rumput yang bergoyang, akibatnya lubang akan ada di mana-mana dan menyebabkan rawan kecelakaan, dan biaya pemeliharaan jalan pun semakin besar.
Apa yang harus dilakukan, dan apa solusinya?
Pemeliharaan jalan memang solusi sementara yang harus kita laksanakan, jika tidak segera ditangani, kerusakan akan berdampak lebih besar, biaya semakin besar, dan kecelakaan semakin meningkat pula, masyarakat sangat berharap terhadap kepedulian pemerintah.
Investasi memang sangat diperlukan, akan tetapi investasi juga jangan menjadi beban bagi pemerintah daerah.
Jika solusinya dengan menaikan daya dukung jalan terhadap beban kenderaan dengan konstruksi beton (rigid pavement) sangat memerlukan cost yang cukup besar, sementara masih banyak lagi program pemerintah daerah yang harus dilaksanakan.
Para investor juga perlu memikirkan terhadap permasalahan tersebut, dengan pembiayaan bersama (budged sharing) atau dengan mengatur volume dan beban angkutan, diharapkan kondisi infrastruktur jalan dapat terjaga.
Di samping itu juga perlu perhatian dan kerja keras dari institusi yang berfungsi sebagai regulator terhadap lalu lintas dan angkutan, agar rambut dalam tepung dapat diambil. ***
Irving Kahar Arifin, Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Siak Editor : Rindra Yasin