Kurangnya Partisipasi dan Kepercayaan Warga

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 26 Maret 2014 | 09:31 WIB
Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Siapa yang paling efisien dan unggul dalam mutu, maka merekalah yang akan menang. Ini prinsip utama kalau kita mau survival bersaing di dunia pasar terbuka.

Pertanyaan sekarang sudah kondusifkah keadaan sosiokultural kita untuk melahirkan manusia dengan produk yang bermutu?

Dilihat dari administrasi negara, jawabannya belum, sebab banyak variabel yang mendorong pada kesimpulan tersebut.

Yang terpenting adalah mental aparat harus diubah sebab perampingan atau pemangkasan jalur birokrasi tak akan banyak gunanya jika mental aparat masih bergaya penguasa.

Profesionalitas kompetensi aparat seringkali terabaikan, karena mentalitas pejabat/penguasa mementingkan kelompok-kelompok tertentu, kedaerahan, suku, keluarga dan sejenis dengan itu, sehingga memungkin untuk melakukan kolusi dalam berbagai hal yang akhirnya berujung pada tindakan penyalahgunaan kewenangan, dan implikasi lainnya adalah jabatan adalah uang, untuk mendapatkan jabatan harus dengan uang, dan hampir semua pengambil kebijakan sesuai tingkatan menggunakan cara seperti ini, akibat lainnya adalah masuk penjara karena terbukti melakukan korupsi dan sejenisnya.

Itulah mentalitas aparatur kita yang harus diubah dari mentalitas korup ke mentalitas beretika dan bermoral sesuai dengan prinsip pemerintahan yaitu good government and clean governance, dan bebas dari KKN.

 Sebagaimana digambarkan di atas sedikitnya ada tujuh penyakit birokrasi (pathology bureaucrasi) apakah masuk dikategori tersebut?

Jawabannya ya, dan bahkan bisa dilihat nyata cara dan sistem perekrutan, penempatan, pengangkatan pembantu-pembantunya mulai dari staf, jabatan-jabatan terendah sampai  tertinggi (eselon IV, III, II dan eselon I) apakah sudah melalui prosedur, mekanisme dan pertimbangan yang benar? jawabannya juga tidak, tetapi sesuai dengan selera dan atau lebih kepada kepentingan keluarga dan sejenis dengan itu.

Hal-hal tersebut tidak terbantahkan, karena sudah menggurita. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil kadang bertentangan dengan aturan dan etika birokrasi, hal ini bisa dilihat antara lain:

Pertama, pelaksanaan mutasi jabatan tidak beraturan. Padahal sesuai ketentuan, mutasi tersebut secara normal dilaksanakan secara teratur antara 2 sampai 5 tahun, tetapi kenyataan tidak seperti itu bahkan setahun dilakukan lebih satu kali mutasi, dan ada juga dilakukan pada orang yang sama (artinya ada pejabat dilantik  dua kali pada jabatan berbeda kurang dari 1 tahun.

Ada juga pejabat dilantik pada jabatan yang sama dua kali, setelah yang bersangkutan mengundurkan diri, karena yang bersangkutans ikut Pemilukada dan kalah (ini terjadi di Provinsi Riau)

 Kedua, badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) tidak berfungsi dg baik, ini bisa dilihat dengan jelas bahwa penempatan dan pengangkatan pejabat tsb dasar pertimbangannya lebih kepada kepentingan keluarga dan sejenisnya (nepotisme), mungkin tidak berdasarkan kemampuan dan kompetensi sesuai syarat-syarat jabatan.

Ketiga, struktur organisasi belum sepenuhnya mengikkuti prinsip structure follows the function, penyusunan organisasi seharusnya berdasarkan pada misi, fungsi, dan pertimbangan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Ketatalaksanaan yang mencakup proses penyusunan kebijakan dan perundang-undangan, proses perencanaan dan pembuatan keputusan, koordinasi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan, penyusunan tata kerja, kearsipan pemerintah, korporatisasi dan privatisasi dan budaya kerja aparatur, kita lihat belum terlaksana secara efisien dan efekrif.

Kemudian yang tak kalah penting dan mencuat setiap pergantian pimpinan daerah, adalah masalah kepegawaian, termasuk di antaranya sistem seleksi dan promosi PNS, belum seimbang antara keperluan organisasi, profesionalisme, pengembangan karier berdasar sistem merit serta kesejahteraan PNS. Ini semua karena kurangnya perencanaan baik keuangan, penganggaran, kepegawaian dan lain-lain.

Sekarang secara nyata bisa kita lihat (kasus di Pemprov Riau) tarik menarik antara eksekutif dengan legislatif terkait dengan SOTK baru yang sudah disetujui dan mempunyai kekuatan hukum (Perda) dikembalikan ke SOTK lama.

Implikasinya adalah pejabat yang sudah dilantik dengan lapang dada harus menerimanya, tetapi betapa sedihnya mereka tersebut akibat dari kebijakan yang sebelumnya sangat keliru.

Dampak lainnya adalah tidak tepatnya skedul pelaksanaan APBD 2014 yang berimplikasi pula kepada RPJMD gubernur dan wagub Riau 2014-2019, dan lainnya.

 Keempat, membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Membangun e-government: kebijakan e-office (pengembangan website, manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan elektronik, dan adm kepegawaian elektronik).

Kebijakan e-planning, kebijakan e-budgeting, kebijakan e-procurement, kebijakan e-performance dan Birokrasi sebagai unsur perekat (integrating factor) persatuan dan kesatuan.

Semoga ke depan dibawah kepemimpinan Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rahman, Riau akan lebih maju, masyarakatnya sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja. Semoga.***

Suhendri, Pegawai Balitbang Riau

Editor : Rindra Yasin