Kesepakatan damai antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) atau Fron Pembela Islam Moro, akhirnya ditandatangani dalam sebuah acara di Istana Kepresidenan Manila, Kamis (27/3) lalu.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi alaf baru bagi Bangsamoro –begitu mereka menyebut dirinya— yang memeluk Islam di Kepulauan Mindanao.
Ada 5 juta penduduk muslim di Mindanao yang terlibat konflik separatisme dengan Manila sejak 1970. Sejak Nur Misuari mendirikan Moro National Liberation Front (MNLF) tahun 1969 dengan tujuan utama memisahkan diri dari Manila dan mendirikan negara Islam di Mindanao, hampir 120.000 orang tewas dalam konflik itu.
Kini, harapan akan hadirnya perdamaian di sana, menuju jalan terwujud. Presiden Benigno Aquino III dan pemimpin MILF, Murad Ebrahim, menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Miriam Ferrer (mewakili pemerintah) dan Mohager Iqbal (MILF) tersebut.
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, juga menyaksikan kesepakatan itu, juga beberapa perwakilan negara yang tergabung dalam ICG (International Contact Group) yakni Jepang, Inggris, Turki, Arab Saudi, termasuk ormas Muhammadiyah (Indonesia). ICG selama ini ikut menjadi penengah dalam proses perundingan.
Dengan perjanjian ini, MILF harus menghentikan pemberontakan, dan melupakan tujuan negara Islam yang mereka cita-citakan.
Oleh Manila, mereka akan diberi wilayah dan pemerintahan otonomi, dengan mendapatkan anggaran yang lebih baik. Bangsamoro akan mendapatkan 75 persen penerimaan pajak lokal, 75 persen pendapatan dari sektor pertambangan –Mindanao terkenal sebagai salah satu penghasil emas, tembaga, nikel, kromit, dan mangan terbesar di Filipina, yakni 40 persen— dan diberi hak kontrol pencarian ikan seluas 19 km dari garis pantai. Mereka juga diberi hak menerapkan syariat Islam bagi warga muslim, termasuk hukum syariah, kecuali dalam kasus kriminal.
Tetapi, apakah kesepakatan ini akan benar-benar terjadi untuk melahirkan kedamaian seperti yang diinginkan kedua belah pihak? Tunggu dulu.
Sebab, MNLF yang dipimpin tokoh kharismatik Nur Misuari, tak mengakui perjanjian tersebut. Menurut Misuari, MNLF akan terus berjuang mendapatkan kemerdekaan dari Manila dengan mengabaikan perjanjian Manila-MILF.
Dia menyerukan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang dan mengabaikan kesepakatan damai tersebut.
Misuari marah karena MNLF tak dilibatkan dalam proses perdamaian karena Manila memilih melakukan proses perdamaian dengan MILF yang merupakan pecahan MNLF.
Murad Ibrahim yang bergaris lunak ketimbang Misuari, memilih jalan tengah dengan meminta otonomi penuh sebagai syarat perjanjian damai.
Oleh Misuari, MILF pimpinan Murad dianggap telah berkhianat terhadap tujuan dan cita-cita mulia MNLF dari awal, yakni mendirikan negara Islam yang terpisah dari Manila di Mindanao, bagian selatan Filipina.
“Kemarahan” Misuari dibuktikan dengan serangan ke Zamboanga yang menewaskan 244 orang pada September 2013, ketika proses damai Manila-MILF berlangsung. Misuari memang “tidak terlihat” dalam serangan selama sepekan itu, tetapi banyak analis yakin bahwa kharisma Misuari sebagai simbol perlawanan muslim, masih amat kuat, termasuk keterlibatannya dalam serangan tersebut.
Menurut Stephen Norris, seorang analis keamanan asal Singapura, Manila salah besar ketika tak melibatkan Misuari dalam proses perdamaian, karena di kalangan muslim Filipina, dia masih dianggap tokoh berpengaruh dan simbol perlawanan.
Sebenarnya, Misuari bersama MNLF pernah melakukan perjanjian damai dengan Manila pada 1996, dan sempat masuk dalam pemerintahan.
Namun, dia tak puas dengan realitas janji Manila, dan memilih masuk hutan lagi untuk meneruskan pemberontakan. Kini, dengan Misuari masih “di luar”, apakah kesepakatan damai ini akan terwujud di lapangan?***
Editor : Rindra Yasin