Ketika hiruk-pikuk pemberitaan tentang pesta demokrasi yang sebentar lagi akan terlaksanadan hari-hari ini sedang memasuki masa kampanye kita semua dikejutkan oleh berita tentang hukuman pancung yang akan diterima oleh satu warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang bernama Satinah.
Satinah, perempuan asal Jawa Tengah ini, akan menghadapi hukuman pancung pada 3 April 2014 nanti dan akhirnya ditunda dua tahun lagi, dengan tuduhan bahwa Satinah telah mencuri dan membunuh majikannya.
Hukuman pancung ini bisa dibatalkan seandainya Satinah bisa mengumpulkan uang sebesar 7 juta real atau sekitar 21,25 miliar sebagai diyat (denda).
Negara sebenarnya berkewajiban membebaskan Satinah dari hukuman pancung di negeri Arab Saudi.
Namun patut disayangkan bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah terkesan kedodoran dan lambat dalam mengetahui kasus yang menimpa Satinah sehingga pemerintah tidak bisa mendampingi Satinah di pengadilan.
Satinah dibiarkan menghadapi pengadilan di Arab Saudi sendirian, setelah detik-detik hukuman itu akan diberlakukan, barulah sibuk semua.
Harusnya negara dan pemerintah melindungi setiap warganya yang bekerja di luar negeri. Pemerintah harus mengetahui secara pasti kondisi yang dialami oleh setiap warga negara yang menjadi tenaga kerja di negera lain.
Namun patut disayangkan bahwa pemerintah terkesan lalai atau teledor dalam kasus Satinah ini dan juga Satinah lainnya.
Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap segala daya dan upaya dalam membela Satinah untuk bebas dari hukuman pancung.
Sebab selain karena Satinah adalah warga negara Indonesia, kerja keras Satinah dan hampir 6,5 juta tenaga kerja Indonsesia (TKI) yang bekerja di luar negeri harus kita hargai.
Satinah dan TKI lainya yang bekerja di luar negeri mampu mengirimkan uang tunai sebesar Rp70 triliun per tahun ke tanah air.
Uang yang begitu besar tersebut bisa untuk menggerakkan perekonomian sektor riil di Indonesia terutama di pedesaan sehingga roda perekonomian tumbuh dan berjalan.
Jasa Satinah dan 6,5 juta TKI yang bekerja di luar negeri harus memperoleh imbalan yang sepandan dengan perlindungan yang kuat dan mantap dari negara terutama pemerintah.
Untuk kasus Satinah, pemerintah memang telah berupaya dengan jalan mengumpulkan uang tebusan yang akan digunakan untuk membayar diyat.
Hingga saat ini telah terkumpul uang sebesar Rp12 milliar di mana sebesar Rp9 miliar bersumber dari Kementrian Luar Negeri Indonesia dan Rp3 miliar sumbangan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan dermawan di Arab Saudi.
Namun jumlah tersebut masih jauh dari mencukupi.
Sebenarnya pemerintah bisa saja mencukupi kekurangan uang tersebut, namun harus kita sadari bahwa persoalan TKI di luar negeri ini cukup pelik.
Hal ini dikarenakan bahwa selain harus melakukan pembelaan dan perlindungan kepada Satinah pemerintah juga dihadapkan pada kenyataan lain yaitu harus juga memberi perlindungan dan pembelaan kepada 265 TKI lainnya yang terancam hukuman mati di manca negara.
Meskipun demikian negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh berputus asa. Pemerintah harus bisa mencari jalan keluar serta melakukan nego, lobi-lobi dan tawar-menawar tentang besaran denda yang menjadi tebusan untuk membebaskan Satinah dari jeratan hukuman pancung.
Pemerintah harus bekerja lebih cepat sebab masalah 265 TKI yang bernasib sama dengan Satinah sudah menunggu di depan mata.
Selain melakukan lobi hal yang bisa dilakukan negara dan pemerintah agar kasus seperti Satinah ini tidak lagi terjadi adalah dengan cara merevisi Undang-undang No 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri.
DPR dan Pemerintah harus mencantumkan 35 hak TKI dan keluarga sesuai dengan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarga.
Isi hak tersebut antara lain, sanksi pidana untuk swasta dan aparat negara yang mengabaikan perlindungan TKI dan desentraslisasi pelayanan gratis bagi TKI.
Seberapapun berat kasus yang menimpa TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah tidak boleh berpangku tangan. TKI bekerja ke luar negeri akibat negara gagal dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan juga mencukupi kesejahteraan penduduknya.
Akibat kegagalan inilah sebagian warga negara memilih untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri dengan berbagai macam risiko yang sangat besar seperti kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan hingga hukuman mati.
Jika pemerintah sampai gagal melindungi Satinah dari hukuman gantung, pemerintah harusnya malu pada rakyatnya. Sebab hari-hari ini rakyat yang peduli terhadap nasib Satinah sedang menggalang bantuan dengan cara mengumpulkan koin untuk Satinah.
Solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini harusnya menjadi cerminan bagi pemerintah bahwa pemerintah atas nama negara harus selalu melindungi warganya terutama mereka yang bekerja di luar negeri.
Kita tak boleh meremehkan jasa TKI. Jasa TKI sudah jelas buat perekonomian Indonesia. Untuk itu sudah saatnya kita membalas jasa-jasa pahlawan devisa kita itu dengan mewujudkan perlindungan hakiki bagi TKI.
Mari saling bahu membahu dalam upaya membebaskan Satinah dari hukuman pancung. Semoga kita berhasil.***
Supriyadi, Alumni Magister Studi Kebijakan UGM dan PNS di BKKBN Provinsi Riau
Editor : Rindra Yasin