Amanah Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) No 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro(LKM) menyebutkan bahwa LKM sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Riau agar lebih tangguh, berdaya dan mandiri.
Bila fungsi ini nantinya terealisasi maka kita semua akan dapat menaruh harapan pada eksistensi ribuan LKM termasuk 848 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dan 175 Badan Usaha Milik Desa yang ada di Riau serta LKM lainnya untuk nantinya dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat sekaligus sebagai vehicle yang dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat utamanya masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.
Sinyal terbaru dari OJK mengenai kelanjutan Fungsi Pembinaan LKM ini kini semakin jelas arahnya manakala pada tanggal 20 Maret 2014 yang lalu pada seminar nasional peran OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Semarang OJK telah meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat lokal untuk memberdayakan perekonomian daerah. Muliaman Hadad selaku ketua dewan komisioner OJK menyampaikan perlunya LKM mendapat pembinaan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi.
Hal itu untuk meningkatkan akses keuangan LKM kepada masyarakat menengah secara lebih kompetitif.
Di sinilah kedepan peranan Pemda sedemikian penting dalam melakukan pembinaan LKM untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Pemda harus lebih inovatif untuk memaksimalkan peran LKM untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat.
Pertanyaan penting yang selanjutnya perlu dipertanyakan adalah siapkah Pemda baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten di Provinsi Riau dalam membina LKM.
Kesiapan Pemda?
Bila fungsi pembinaan LKM ini dipercayakan OJK kepada Pemda siapkah Pemda baik Pemprov maupun seluruh Pemkab se Provinsi Riau untuk bersama-sama melakukan pembinaan LKM ini.
Pertanyaan ini sangatlah menantang dan penulis termasuk pihak yang optimis bahwa Provinsi Riau serta Pemerintah kabupaten kota se Provinsi Riau adalah provinsi yang cukup siap dan perlu bekerja sangat keras dalam membina LKM ini.
Di Level Provinsi Riau saat ini sebagaimana diketahui Provinsi Riau telah membentuk Bapemas Bangdes sebagai lembaga yang dipercaya ditingkat Provinsi Riau untuk melakukan pembinaan terhadap lebih kurang 875 UED SP.
Inilah lembaga yang nantinya akan melahirkan ribuan UED SP sebagai LKM yang memiliki misi memberantas kemiskinan.
Beberapa UED SP yang telah mandiri ini nantinya akan dikembalikan kepada kabupaten/kota bahkan ratusan diantaranya telah tumbuh menjadi BUMDes yang nantinya akan dibina oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di tingkat Kabupaten.
Untuk pembinaan UED SP dan BUMDes mandiri ini harus diakui masih banyak pekerjaan rumah dan standarisasi yang perlu dipersiapkan agar seluruh LKM ini dapat bermanfaat untuk masyarakat di Riau dan memenuhi regulasi.
Di sinilah perlunya peran gubernur untuk menyatukan berbagai kelembagaan yang telah dimiliki Provinsi Riau untuk saling bersinergi.
Kita perlu optimis apalagi gubernur terpilih telah memiliki pengalaman 26 tahun di bidang pembangunan masyarakat desa (PMD), lebih kurang 8 tahun di eksekutif (sebagai bupati) dan 7 tahun di legislatif.
Pengalaman ini tentunya sangatlah berarti dan berkait dengan urgensi vitalitas LKM sebagai vehicle dalam meningkatkan taraf hidup orang miskin dan berpendapatan rendah di Provinsi Riau ke depan.
Beberapa inovasi yang perlu dipikirkan ke depan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua adalah bagaimana LKM dan stakeholders terkait meluncurkan program-program inovatif yang dapat menunjang bankabilitas UMKM.
Di antara program yang bisa diinisiasi adalah sertifikasi harta benda petani yang nantinya dapat dipakai sebagai agunan ketika mengajukan kredit ke LKM. Bagaimana menurut anda?***
Bambang R Rustam, Dosen Magister Manajemen Unri Editor : Rindra Yasin