Hari ini, Rabu (9/4), seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak suara meringankan langkah menuju tempat pemungutan suara (TPS ) untuk mencoblos pilihannya, mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD.
Mengapa perlu meringankan langkah menuju TPS? Sebab pesta demokrasi ini digelar untuk kita, yakni memilih calon wakil kita di legislatif.
Memang, sebagain rakyat ada yang apatis, siapa pun yang akan dipilih, kondisi bangsa ini tetap seperti ini.
Namun sebenarnya di tengah hujatan banyak orang tentang buruknya kondisi Indonesia saat ini, ternyata tetap ada harapan bahwa ada keberhasilan-keberhasilan yang pantas diapresiasi.
Dalam sebuah pernyataannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, selama 10 tahun kepemimpinannya, Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan.
Bukan hanya dengan indikator 80 persen rakyat Indonesia memiliki alat komunikasi berupa telepon selular –pernyataan ini dicibir banyak orang— tetapi secara riil pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan kesadaran demokrasi juga terus terjadi.
Bahkan tokoh reformasi Prof Amin Rais mengaku bahwa demokrasi, pendidikan, dan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan.
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Bersama Cina, Indonesia mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni di atas 5 persen.
Di tengah segala masalah yang muncul, Indonesia juga menjadi negara yang tetap utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak terpecah-pecah seperti Uni Soviet memecah menjadi Ukraina, Rusia, Slovenia, Uzbekistan, Azerbajan, Latvia, Armenia, Gheorgia, Albania, dan lainnya.
Sejak era reformasi bergulir ditandai jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998, Indonesia mengalami masa transisi.
Hingga hari ini, dalam 16 tahun masa transisi tersebut, Indonesia sedang menuju alaf (masa) demokrasi yang sebenarnya, yang diharapkan oleh banyak orang.
Alaf, yang menurut Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, setelah Pemilu 2014 harus meninggalkan transisi menuju pematangan pola berpikir ala demokrasi yang hakiki.
Sementara itu para pemangku kepentingan, termasuk pegawai dan pejabat pemerintah/negara yang punya akses langsung terhadap keuangan negara dari pusat maupun daerah, juga tak kalah berani mengeruk uang negara.
Mereka terus melakukan korupsi.
Tetapi, apakah kita akan menyerah melawan korupsi dan menegakkan supremasi hukum yang tajam ke atas dan ke bawah?
Kita harus optimis, semestinya, bahwa Pemilu 2014 bisa menjadi mementum menuju alaf pematangan demokrasi dan pemberantasan korupsi yang massif itu. Iya, kita tak boleh putus asa, tetap ada harapan ke depan lebih baik.*** Editor : Rindra Yasin