Berharap Mutu dan Profesionalitas Guru

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 12 April 2014 | 10:39 WIB
Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu sebagai agen pembelajaran guru dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan bidang  pendidikan.

Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, disegani dan dihormati dan dianggap orang yang serba tahu, dan mampu membangun komunikasi interaktif  guna memecahkan masalah secara bersama sama.

Namun dalam perkembangan dewasa ini, sejalan dengan  kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan dan balas jasa.

Dalam era teknologi yang maju sekarang, guru bukan lagi satu satunya tempat bertanya bagi masyarakat, pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, tentu juga akan berpengaruh pada profesi guru.

Berdasarkan data Kemendiknas, saat ini Indonesia memiliki 899.016 ruang kelas SD namun sebanyak 293.098 (32,6 persen) dalam kondisi rusak.

Sementara pada tingkat SMP, saat ini Indonesia memiliki 298.268 ruang kelas namun ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai 125.320 (42 persen).

Secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S1 atau lebih sedangkan sisanya belum berpendidikan S1.

Begitu juga dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi sedangkan 861.670 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi.

Dari segi penyebarannya, distribusi guru tidak merata. Kekurangan guru untuk sekolah di perkotaan, desa, dan daerah terpencil masing-masing adalah 21 persen, 37 persen, dan 66 persen.

Sedangkan secara keseluruhan Indonesia kekurangan guru sebanyak 34 persen, sementara di banyak daerah terjadi kelebihan guru.

Belum lagi pada tahun 2010-2015 ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang akan pensiun sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar.

Oleh karena itu, dari data yang penulis kemukakan di atas, masalah guru baik dalam hal kuantitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraannya, termasuk sarana dan prasarana pembelajaran, harus mendapat perhatian dan terus ditingkatkan oleh pengambil kebijakan, termasuk dukungan dari masyarakat secara bersama..

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Fuad Hasan ketika diminta pendapatnya tentang perkembangan pendidikan Indonesia pernah berkata “jangan terlalu ribut soal kurikulum dan sistemnya, itu semua bukan apa-apa, justeru pelaku-pelakunya itulah yang lebih penting diperhatikan.

Negara Inggris adalah negara maju, menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan negara Inggris, Perdana Menteri Inggris Toni Blair dengan lantang dan tegas mengampanyekan program utama politiknya yaitu tiga prioritas pemerintah Inggris, yaitu pendidikan, pendidikan dan pendidikan.

Jika unsur unsur tersebut menjadi prioritas utama yang terorganisir dengan baik sebagaimana penulis sampaikan di atas, perlu dilaksanakan secara bertahap dan tepat guna, maka akan memberikan sumbangan positif bagi anak negeri atau anak tempatan atau putra daerah, dan anak Indonesia, menikmati layanan pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945,UU No20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Para guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 tentunya diharapkan melanjutkan pendidikan sesuai dengan rumpun bidang yang diajarkan atau rumpun ilmu kekhususan sehingga pembelajaran yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab, dan tidak ada kendala sebagaimana diatur dalam UU 14/ 2005 tentang Guru dan Standar Nasional Pendidikan, PP No19/ 2005.

Program kerja sama yang dibangun melalui LPTK untuk peningkatan kualifikasi guru, kesetaraan, dan lainnya  tetap berdasarkan azas profesionalime, dan kode etik akademik, sehingga akan melahirkan sarjana andal yang diharapkan oleh daerah tersebut, bangsa dan negara.

Bagi tenaga pendidik dan kependidikan baik statusnya PNS berkelanjutan diberikan diklat, workshop, lokakarya, baik tingkat daerah, nasional kalau perlu internasional, sesuai dengan bidangnya, tak terkecuali juga bagi tenaga kontrak, honor perlu mendapat perlakuan sama dalam upaya kita meningkatkan profesinya.  

Kita berharap keberadaan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di bumi Lancang Kuning ini, lebih bermakna bagi pemerintah dan pemerintah daerah Riau, keberadaannya perlu diperhitungkan sebagai institusi yang melahirkan generasi baru tenaga pendidik, kiranya akan dapat menjawab tantangan dari keraguan masyarakat selama ini tentang profesi guru.

FKIP punya tanggung jawab moral dalam meningkatkan mutu guru dan pendidikan Riau, FKIP terus berbenah diri dalam peningkatan SDM-nya, dan kesempatan pendidikan bagi anak negeri, dari semua lapisan yang ada, sehingga tidak ada lagi tangis dan ratapan anak negeri yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang bermutu dari tenaga pendidik yang bermutu, di negerinya sendiri. Semoga.***

Jasfar Jas, Dosen FKIP Unri Editor : Rindra Yasin