Pemungutan dan penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, telah dilaksanakan serentak Rabu (9/4) lalu, sebagaimana tertuang pada surat KPU RI No. 275/KPU/IV/2014. Pemungutan suara di Provinsi Riau, diikuti 4.079.513 pemilih berpedoman pada berita acara KPU Riau No18/BA/III/2014, dan 64.336 pemilih khusus berpedoman pada berita acara KPU Riau No. 20/BA/IV/2014. Kemudian terhitung 10-15 April mendatang, proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut masih terus berlangsung di tingkatan desa/kelurahan setelah penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), dan yang terpenting pula selain rekapitulasi tersebut ada pengumuman hasil rekapitulasi yang mesti dipasang oleh PPS di tempat strategis.
Menoleh ke belakang sejenak, tahapan ini merupakan puncak dari semua tahapan yang telah dilewati, terlebih bagi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu termasuk peserta pemilu. Mengingat rangkaian puncak tahapan sedang berlangsung, maka penting untuk menambah energi dan fokus serta strategi pengawasan pemilu, perlu naik digit dan gregetpengawasan tidak saja oleh Bawaslu tentu juga oleh pemilih. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dikatakan puncak tahapan, di tahapan ini terkonsentrasi juga tahapan logistik pemilu yang sudah terdistribusi, daftar pemilih yang sudah pula tervalidasi ke dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPK (daftar pemilih khusus), DPTb (daftar pemilih tambahan), dan DPKTb (daftar pemilih khusus tambahan), termasuk tuntutan tetap menjaga integritas, independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang mesti terus disoroti.
Mengingat tahapan ini sangat penting, perlu ada jaminan bahwa tahapan akan berjalan baik, sama halnya dengan tahapan lain. Oleh karena itu, penting untuk tetap memberikan informasi akurat kepada pemilih, peserta, termasuk penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan, agar memahami dan mendalami regulasi pemungutan dan penghitungan suara, terutama Peraturan KPU No. 26/2013 direvisi PKPU 5/2014, Peraturan KPU No. 27/2013, dan Peraturan KPU No. 29/2013, termasuk Surat edaran KPU RI No. 306/KPU/IV/2014.
Pemahaman dan pendalaman informasi terkait regulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu, harapannya tentu saja untuk mempertajam kualitas hasil pemilu, bukan sebaliknya justru akan memperburuk hasil pemilu disebabkan kepentingan salah satu pihak. Khusus untuk penyelenggara pemilu terutama Bawaslu dan jajaran, penting untuk semakin mengasah keberanian dalam menegakkan regulasi demi nama baik institusi. Pertaruhan menjamin proses pemilihan berkualitas juga bermuara pada tahapan ini, menyongsong hasil pemilu yang legitimatedi mata masyarakat.
Kebenaran dan ketepatan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara, pengawasan difokuskan: Pertama, netralitas PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Kedua, kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Ketiga, kemungkinan terjadinya jual beli suara yang mengakibatkan perubahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Keempat, kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan penghitungan suara. Kelima, kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap kotak suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, berita acara, dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara. Keenam, penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu.
Ketaatan PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pengawasan difokuskan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
Lingkup pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan terhadap: (a) pengawasan pergerakan surat suara dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, PPK ke KPU kabupaten/kota, (b) pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Strategi pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran. Pencegahan dilakukan melalui tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini potensi pelanggaran dengan cara: koordinasi, kerja sama, sosialisasi, publikasi, imbauan, pengawasan langsung, peringatan dini dan pelibatan masyarakat. Sementara penindakan pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
Terkait pengawas pemilu rekomendasi pemungutan suara ulangdi lima kabupaten/kota. Sebagaimana surat edaran KPU RI No. 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014, perihal: penanganan surat suara tertukar, menegaskan bahwa jika surat suara tertukar maka KPPS menyampaikan laporan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk mengusulkan pemungutan suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja. Hasil pengawasan pengawas pemilu se-Provinsi Riau saat pemungutan dan penghitungan suara pada 9 April 2014 lalu, tertukar surat suara terjadi di beberapa TPS yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Panwaslu kabupaten/kota yang mendapatkan hasil pengawasan tertukarnya surat suara tersebut telah merekomendasikan pemungutan suara ulang, dan kembali akan mengawasi baik pendistribusian logistik surat suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara ulang yang akan berlangsung pada tanggal 14 dan 15 April mendatang.
Pemungutan suara ulang yang berlangsung di lima kabupaten/kota, kiranya tetap menjadi fokus perhatian bersama untuk di awasi prosesnya dengan tidak mengurangi sedikitpun fokus pengawasan pada rekapitulasi penghitungan suara yang ada di PPS, karena biar bagaimanapun tahapan, program dan jadual tetap berpedoman pada Peraturan KPU No. 21/2013.
Perhatian pada pengawasan rekapitulasi penghitungan suara juga tak kalah penting pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara terutama di PPS, termasuk memastikan bahwa semua saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) mendapatkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Sinergi pengawasan antara Bawaslu dan stakeholders diharapkan mampu mengawal proses dan hasil pemilu yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara.***
Fitri Heriyanti
Anggota Bawaslu Riau Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Editor : Rindra Yasin