Pemilu legislatif (pileg) sudah berlalu dengan meninggalkan catatan besar bagi partai berdasar Islam, atau berbasis Islam. Catatan besar itu terkait dengan sikap golongan putih (golput) atau sikap warga yang tidak menggunakan hak pilih. Padahal fatwa MUI sudah menegaskan larangan bersikap golput. Diprediksi, angka golput pada pileg 2014 ini bisa mencapai 34,02 persen, jauh mengungguli suara PDI Perjuangan (19,67 persen). Dulu, angka golput pada pemilu 1999, 10,21 persen. Pada pileg 2004, naik menjadi 23,34 persen. Pada pileg 2009, naik menjadi 29,01 persen. Kenapa sikap golput ini bisa terjadi dan terus mengalami peningkatan?
Pemilu Demokrasi
Dalam sistem demokrasi, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sudah ada sejak abad 18 M. Terus mengalami perkembangan pada abad 19 M. kemudian pada abad 20 M, menjadi sistem yang diterapkan di semua negara yang mengadopsi demokrasi. Sebenarnya, sistem wakil rakyat itu ada sedikit persamaannya dengan penerapan pada masa Rasulullah SAW. Yaitu pada waktu terjadinya Bai’ah al-Aqabah. Waktu itu, Rasulullah SAW meminta 12 orang sebagai wakil dari kaumnya (HR Ahmad).
Penerapan itu juga terjadi pada masa al-Khulafa’ al-Rasyidun yang dibai’at rakyat di masjid. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab melarang mengangkat pemimpin tanpa melalui musyawarah. Begitu tersebut dalam kitab Shahih al-Bukhari pada bab al-Muharibin Min Ahl al-Kufr wa al-Riddah.
Imam Ibnu Jarir al-Thabari menyebutkan dalam kitabnya Tarikh al-Thabari, bahwa Mu’awiyah membatalkan pengangkatan Ubaidillah bin Ziyad menjadi gubernur negeri Bashrah. Lalu beliau meminta rakyat Bashrah memilih calon gubernur yang mereka setujui. Persoalannya, apakah pemilihan presiden atau wakil rakyat dengan menggunakan sistem demokrasi yang tidak menerapkan syariat Islam itu dibolehkan?
Perlu diketahui, penulis buku al-Intikhabat Wa Ahkamuha Fi al-Fiqh al-Islamy, Dr Fahad Abdul Aziz al-‘Ajlan menyatakan, ulama sepakat membolehkan pemilu (intikhabah) yang hanya dilakukan para pemuka masyarakat yang dikenal takwa, ilmuan, adil, amanah yang tergabung dalam anggota ahl al-hall wa al-‘aqd. Ulama juga sepakat melarang (haram) membentuk parlemen (DPR) yang tidak menerapkan syariat Islam. Ulama juga sepakat, bahwa hukum dasar ikut pemilu itu adalah boleh, bukan wajib. Tapi, bisa menjadi wajib, jika tidak memilih (golput) akan mengakibatkan naiknya wakil rakyat yang tidak layak. Hal ini bisa terjadi, jika ada caleg itu orang yang tidak layak menjadi wakil rakyat. Padahal mencalonkan seseorang yang tidak layak merupakan perbuatan terlarang (haram).
Nah, menanggapi pertanyaan di atas, ulama terbagi kepada dua pendapat: Pertama, mayoritas ulama mengatakan boleh menerapkan sistem demokrasi dalam pemilu. Di antaranya grand syaikh al-Azhar Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, Syaikh Hasan al-Banna, Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Ahmad Syakir, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Saleh Ibnu Utsaimin, Syaikh Nashar Farid Washil, Dr Abdul Karim Zaidan. Dr Umar Sulaiman al-Asyqar, Dr Fathi Yakan.
Majlis Fatwa Arab Saudi yang tertulis dalam kitab Fatawa al-Lajnah al-Da’imah, jilid 23, juga membolehkan seseorang masuk parlemen yang tidak menerapkan syariat Islam dengan syarat, dia masuk itu bertujuan berusaha menegakkan syariat Islam.
Kedua, menolak sistem demokrasi dalam pemilu. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Di antaranya guru besar fiqh Islam di al-Azhar Mesir Syaikh Ra’fat Utsman. Ini juga pendapat mayoritas ulama salafi di Mesir, di antaranya Syaikh Sa’id Abdul Azim, Syaikh Burhami. Termasuk juga yang tidak membolehkannya Syaikh Sayid Qutub, Syaikh Muhammad Qutub, Dr Muhammad Ali al-Mufti, Dr Abdul Mun’im Halimah, Dr Hafiz Anwar. Alasannya, pemilu itu bertujuan memilih orang yang layak menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Dan tujuan itu tidak akan bisa tercapai dengan sistem pemilu demokrasi. Sebab, caleg yang ikut serta itu ada yang jujur, penipu, berilmu, jahil, dan memakai berbagai cara penipuan.
Dan sistem demokrasi dalam pemilu itu juga penuh dengan berbagai penipuan. Maka, tak mengherankan adanya sekelompok umat Islam di tanah air ini yang memilih pendapat kedua. Lalu mereka doktrin pengikutnya dengan larangan mencoblos dalam pileg dan pilpres.
Tujuan Perjuangan
Alquran memerintahkan umat Islam menerapkan syariat Islam, dan melarang menggunakan hukum jahiliyah (QS: al-Ma’idah:48-50). Ulama semua sepakat mengatakan kewajiban menerapkan syariat Islam. Ulama juga sepakat menegaskan, seseorang dianggap keluar dari Islam (kafir), jika dia meyakini syariat Islam itu tidak relevan lagi, atau dia lebih mengutamakan hukum jahiliyah daripada syariat Islam.
Namun begitu, perjuangan menegakkan syariah Islam dalam bentuk NKRI bersyariah, wakil rakyat pro syariah, presiden pro syariah, itu merupakan kewajiban setiap umat Islam yang menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Dan yakinlah, masa depan dunia ini pasti ada di tangan Islam.***
Syamsuddin Muir
Alumnus Fakultas Syariah, Universitas al-Azhar Kairo Mesir
Editor : Rindra Yasin