Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UMKM

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 24 April 2014 | 10:03 WIB
Menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, para pelaku usaha di kawasan ASEAN sudah mempersiapkan diri untuk menerabas cakupan pasar yang semakin luas.

Kondisi tersebut bagi para pemain bisnis bisa menjadi peluang, namun di sisi lain bisa menjadi sebuah ancaman yang membahayakan.

Sebut saja negeri kita yang memiliki jumlah penduduk terbesar mencapai 230 juta orang, merupakan pasar terbesar di kawasan ASEAN.

Pertanyaannya mampukah kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan sanggupkah kita bersaing dan bersanding dengan produk-produk lain yang akan membanjiri pasar Indonesia, baik dari Malaysia, Thailand, Singapura, dan negara lainnya di ASEAN.    

Pemerintah harus proaktif membangun dan memberdayakan masyarakat khususnya UMKM agar minimal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Fakta yang terjadi, jangankan untuk bersaing secara global, untuk merebut pasar lokal saja masih banyak UMKM kita tidak berdaya.

Misalnya produk unggulan UMKM dari Provinsi Riau  sangat sulit menembus pasar ke provinsi lain, bahkan pasarnya hanya sebatas penduduk di satu kabupaten saja.

Padahal jika produk tersebut dikelola dan dikemas secara baik melalui sentuhan tehnologi bukan tidak mungkin produk tersebut mampu menembus pasar yang lebih luas secara nasional.

Setelah sukses menembus pasar lokal, selanjutnya membidik pasar global.

Permasalahan UMKM
Secara umum permasalahan yang dihadapi UMKM sangat banyak dan komplek, tidak saja datang dari faktor internal dari UMKM itu sendiri, tetapi faktor eksternal pun ikut mendominasi rasa takut seseorang untuk memulai usaha.

Faktor-faktor tersebut antara lain: Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Kedua, keterbatasan modal usaha dan termasuk akses permodalan.

Ketiga, sulitnya menembus akses pasar dan pemasaran, serta jaringan usaha. Secara umum UMKM sulit menembus pasar, di samping ketidakmampuan dalam strategi pasar juga disebabkan karena rendahnya kualitas hasil produksi.

Keempat, dukungan pemerintah baik dalam hal perizinan dan fasilitas usaha dirasakan masih rendah.

Meskipun pemerintah telah memberikan solusi melalui kebijakan berbagai skim kredit murah dan mudah, namun hal tersebut sulit terjangkau oleh UMKM.

Kelima, penguasaan teknologi informasi relatif masih jauh dari memadai. UMKM kita secara umum belum tersentuh akses teknologi informasi, sementara itu tuntutan dunia bisnis pada era sekarang ini mutlak diperlukan.

Akibatnya UMKM kita terus tertinggal jauh dengan UMKM lain.

Keenam, jaringan kemitraan dan networking sebagai penentu sukses dalam pengelolaan usaha dirasakan sangat kurang. UMKM kita sangat minim kemampuannya di bidang jaringan bisnis, dan pola kemitraan yang digagas pemerintah pun melalui berbagai kebijakan dan program hanya berjalan sebatas lipstik semata.

Ironisnya lagi pemerintah justru sering mengambil kebijakan yang kurang berpihak pada UMKM, misalnya UMKM yang jelas-jelas terpotret mengalami kesulitan berusaha karena tiadanya dana untuk menyewa tempat.

Mereka menggelar dagangan ditempat yang strategis memanfaatkan tempat yang menurut pemikiran mereka cukup strategis untuk berjualan, mereka justru ditangkap dan diusir oleh satpol PP dengan alasan yang sangat tidak manusiawi yaitu demi mempertahankan keindahan dan kenyamanan kota.

Program Inkubator Bisnis
Untuk mewujudkan dan mempersiapkan UMKM agar mampu bersaing menghadapi pasar bersama di kawasan ASEAN, maka pemerintah perlu menggagas strategi pemberdayaan UMKM  yang tepat.

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM,  harus  mendorong tumbuhnya UMKM dan sekaligus mempersiapkan tenaga konsultan yang mengerti tentang bisnis.

Terlebih lagi pada era persaingan global seperti sekarang ini, di mana UMKM dituntut harus menguasai teknologi  dalam mengakses berbagai informasi tentang bisnis.

Jika semuanya dilakukan dengan selaras melalui pendekatan program (bukan project), maka pertumbuhan UMKM yang spektakuler bukan sekadar mimpi.

Potensi pasar domestik dan pasar global merupakan peluang yang dapat dipenuhi oleh UMKM kita, bukan sebaliknya peluang itu digarap oleh pengusaha dari negara lain.

Konsep pemberdayaan UMKM yang tepat dapat dilakukan melalui pendekatan inkubator bisnis yang merupakan model perkuatan, pengembangan dan penumbuhan UMKM yang dilakukan melalui fasilitasi pelayanan dari berbagai aspek, baik permodalan, permagangan, pemasaran, produksi, maupun kemitraan usaha.

Yang dimaksud dengan inkobator adalah suatu wadah yang sanggup memberikan dukungan dalam pengertian bisnis dan teknologi secara luas, yaitu dukungan manajemen, keuangan, pemasaran, informasi, pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka menumbuhkembangkan wirausahawan usaha kecil professional dan modern yang tangguh dan mandiri.   

Hal ini didasari pada pemikiran bahwa model pembinaan UMKM secara massal dinilai sangat tidak efektif, dan terkesan menghabiskan anggaran.

Permasalahan yang dihadapi UMKM sangat rumit dan komplek, sehingga sangat tidak tepat jika pola pembinaan terhadap UMKM dilakukan secara massal. Karena itu perlu dilakukan pendekatan yang spesifik dan tepat sasaran oleh konsultan ahli bisnis yang profesional.

Kunci keberhasilan dari pendekatan ini terletak pada sinerginya antarlembaga Pembina termasuk pemerintah, dengan UMKM, serta adanya jaringan bisnis yang baik antar-UMKM itu sendiri.

Karena itu kegiatan pemberdayaan melalui program inkubator bisnis UMKM harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Pertanyaannya, sudahkan pemerintah serius melakukan pemberdayaan terhadap UMKM? Entahlah.***

Susi Hendriani, Ketua Program Studi Manajemen Strata Dua Fekon Unri Editor : Rindra Yasin