Dalam dua pekan terakhir terjadi setidaknya dua hal kontras di tanah air menyangkut produk dalam negeri. Pertama, Sabtu (19/4) lalu, artis Tasya Kamila datang ke Pekanbaru sebagai Duta Konsumen Cerdas.
Tasya bersama Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemenperindag RI, Widodo mengkampanyekan pentingnya cerdas berbelanja dan cinta produk dalam negeri.
Mantan artis cilik ini dengan lantang menyuarakan pentingnya masyarakat membeli barang dengan cerdas, mampu membedakan yang asli dan abal-abal serta segera komplain jika dirugikan.
Publik juga diminta menggunakan produk dalam negeri, karena diklaim tak kalah dari produk luar.
Kedua, Rabu (16/4) situs www.themillenary.com dari Singapura memuat tentang mewahnya arloji milik Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Beberapa hari sebelumnya, situs www.mothership.sq telah menulis tentang arloji mewah seharga 100 ribu dolar AS atau Rp1,1 miliar ini.
Arloji merk Richard Mille RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph Black Kite ini memang tergolong barang yang wah, karena diproduksi sangat terbatas.
Dalam sebuah kesempatan, Rabu (23/4) Jenderal Moeldoko membantah arlojinya semahal yang diceritakan media Singapura. Sang jenderal menyebut, arloji mahal itu hanya dibelinya seharga kurang dari Rp5 juta.
Dia bahkan sempat membanting arloji itu sebagai bukti benda itu barang “murah”.
Apakah masalahnya selesai? Belum. Bantahan sang jenderal justru memicu kontroversi lain. Pertama, jika Jenderal Moeldoko jujur, tindakannya justru kontraproduktif dalam konteks penggunaan barang-barang orisinil.
Hal ini menjadi contoh tak baik karena dia menjadi “model” dalam penggunaan barang bajakan, kw atau istilah lain yang kenyataannya memang “Indonesia banget”.
Sebagai pejabat negara, bahkan panglima TNI —yang di masa lalu selalu dikaitkan dengan Menhankam dan membawahi juga penegak hukum yakni kepolisian— tentu ini bukan contoh yang baik.
Kedua, jika sang jenderal jujur, kontroversi lain juga muncul. Barang bajakan yang dikenakannya diduga bukan buatan dalam negeri. Diduga arloji ini diduplikat dari Cina, produsen “terhebat” barang-barang kw.
Jangankan arloji Richard Mille yang diproduksi puluhan, piala world cup saja yang satu-satunya diproduksi pun ada produk kw-nya made in Cina. Ketiga, jika panglima tidak jujur dalam keterangannya, masalahnya justru bisa melebar.
Sebab, arloji seharga Rp1 miliar lebih tentu kurang “elok” jika dikenakan pejabat setaraf panglima TNI, apalagi kemudian seandainya dia melakukan kebohongan publik untuk menutupinya.
”Dikerjai” Media Singapura
Masalah ini memang relatif kompleks dan dinamis. Apalagi, kutipan media Singapura terkait arloji Jenderal Moeldoko terjadi tak lama berselang salah kutip media Singapura Channel News Asia tentang KRI Usman-Harun.
Ketika itu, Jenderal Moeldoko minta maaf karena Indonesia menegaskan bahwa penamaan KRI Usman-Harun sudah final. Akan tetapi Channel News Asia justru memuat dalam teksnya bahwa Panglima TNI meminta maaf kepada Singapura terkait insiden KRI Usman-Harun. “Pelintiran” gaya Channel News Asia ini yang diikuti serangkaian berita di situs, dan dibesar-besarkan lagi dalam media main stream Singapura semacam The Strait Times jelas menimbulkan kecurigaan.
Sebagai jurnalis yang pernah “belajar” dalam sebuah workshop di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, penulis lumayan paham karakter umum media Singapura, yang takut pada pemerintahnya, tapi garang pada negara ”musuh”.
Media Singapura umumnya mencari sensasi dengan memuat berita kontroversial tentang pejabat asing, tapi jangan coba-coba mengkritik pejabat dalam negeri.
Boleh jadi Jenderal Moeldoko, sebagai pejabat militer negara tetangga salah satu “korbannya”. Sang jenderal dikerjai dalam kasus KRI Usman-Harun, lalu berlanjut arloji Richard Milles.
Fenomena Gunung Es
Terlepas dari konteks “dikerjai” itu, arloji sang jenderal tetaplah sebuah kontroversi. Pakai arloji asli keliru, arloji abal-abal pun keliru juga.
Masalahnya, pemakaian arloji itu sudah diekspos besar-besaran, bahkan telah ditunjukkan sang jenderal pula di depan publik, plus melelang dan membantingnya.
Tak ada tempat untuk mengelak atau melakukan manuver lain. Arloji Richard Mille sebenarnya merupakan sebuah fenomena gunung es: jauh lebih besar dari yang tampak dan terekspos.
Sebagai ilustrasi, seorang teman yang kuliah di Italia sempat menjadi sales barang mewah berupa tas sekelas Bellissimo Ragazzo yang harga per unitnya mencapai Rp40 juta.
Sang teman pernah dihambat petugas bea cukai RI atas barang mewah yang dibawanya melebihi kuota souvenir. Tapi begitu disebut tas-tas itu merupakan titipan beberapa nyonya jenderal, pertanyaan petugas pun selesai.
Ilustrasi ini menggambarkan bahwa penggunaan barang mewah dan produk impor memang tak hanya domain para pengusaha berkantong tebal.
Para pejabat tinggi, plus para nyonyanya juga telah biasa menggunakan produk impor super mewah ini. Kritik terhadap pejabat yang bermewah-mewahan memang sudah terjadi sejak dulu.
Hal ini terjadi karena rakyat Indonesia masih bertungkus lumus dalam kemiskinan.
Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, seharusnya hadir banyak entrepreneur baru yang melahirkan industri kreatif dan inovasi untuk melawan angka kemiskinan dan pengangguran yang makin tinggi.
Beberapa kreasi dan inovasi memang muncul dari produk anak-anak Indonesia itu.
Tapi iklim yang tak kondusif menjadikan produk dan inovasi itu akhirnya kalah. Sebagai contoh, sebuah toko sepeda di Pekanbaru menawarkan sepeda mini produk lokal dari Surabaya seharga Rp600 ribu per unitnya.
Sepeda dengan ukuran dan spesifikasi yang sama asal Cina ternyata bisa dijual seharga Rp400 ribu saja. Kendati pemilik toko menjamin sepeda produk lokal lebih bermutu, tapi dia juga menyebut produk asal Cina itu lebih laku.
Siapapun tentu ingin membeli produk dengan harga murah, bahkan orang kaya sekali pun. Syukur-syukur kalau produknya juga produk yang bermutu atau bermerk (branded).
Tapi setidaknya, dapat barang murah merupakan kata kunci sebagai “pelepas tanya” bagi anak yang merengek, istri yang ngambek, rekan yang minta souvenir, atau relasi dan bos yang perlu perhatian. Itulah standar minimalnya. Standar lainnya tentu untuk eksis di depan relasi.
Konsumen Indonesia sebenarnya tak perlu terlalu banyak diajari soal membeli dengan cerdas. Proses edukasi itu sudah berjalan secara alami, karena masyarakat sudah tahu bagaimana cerdas membeli: paham hak dan kewajiban mereka, selalu komplain jika ditipu, mampu membedakan produk abal-abal dan asli, termasuk “cerewet” dengan label halal, produk kedaluwarsa, standar SNI dan lainnya.
Masalahnya sekarang, masyarakat cenderung suka produk murah. Kondisi ini didukung kondisi barang murah yang tersedia dan proteksi terhadap barang-barang impor yang masih terlalu longgar. Indonesia adalah surga asing dalam hal barang impor.
Dari barang mewah asli sampai kw 20 ada di negeri ini. Dari produk industri high technology hingga barang remeh-temeh seperti jarum pun bertebaran di pasar. Bahkan tusuk gigi pun banyak yang merupakan produk impor dari Cina, Taiwan hingga Thailand.
Membangun kesadaran cerdas menjadi konsumen itu bukan hal yang sulit, tapi juga tidak mudah. Persoalannya bukan pada tidak adanya kemauan, tapi tidak adanya kepedulian kolektif, kesadaran bersama, terutama dalam diri para pemimpin. Cinta produk dalam negeri sejatinya bukan sekadar bahan yang dikampanyekan, tapi juga dicontohkan.
Indonesia perlu teladan, bukan sekadar jargon atau kampanye besar-besaran.
Pernyataan Jenderal Moeldoko saat ditanyakan soal arlojinya yang melanggar hak cipta cukup menggelitik. Jawabannya ketika itu santai saja, “Bukan urusan gue!” Perkara ini memang bukan urusan sang jenderal, tapi urusan Tasya sang anak gembala, yang selalu riang gembira. Inilah Indonesia.***
Muhammad Amin, Jurnalis Riau Pos Editor : Rindra Yasin