Electronic Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) digadang- gadangkan memiliki manfaat yang besar dalam manajemen database kependudukan di Indonesia sehingga dianggap wajar jika nilai investasi yang dikeluarkan mencapai triliunan rupiah.
Luar biasa, padahal sebelumnya sudah ada kerjaan yang sama dengan nama Simduk (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) lalu berganti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)), yang semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu menghimpun dan mengelola database kependudukan di Indonesia.
Dan harus dicatat pada proyek ini tidak sedikit dana pemerintah yang juga keluar.
Dari penjelasan di atas semestinya muncul banyak pertanyaan, di antaranya, apa manfaat dari investasi sebelumnya di Simduk, SIAK?
Apakah database kependudukan yang telah terhimpun di Simduk dan SIAK dimanfaatkan di E-KTP? Kalau iya mengapa begitu kisruh dan lama proses penghimpun data di E-KTP?
Kalau tidak bermanfaat berapa besar dana pemerintah yang terbuang sia-sia di Simduk dan SIAK?
Dari nilai investasi untuk E-KTP yang dilakukan Departemen Dalam Negeri juga telah menyeret banyak nama yang katanya bermain, di mana munculnya pernyataan dari tersangka KPK, Nazarudin, yang menyatakan Mendagri terlibat, Eks Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto terlibat.
Mendagri Gamawan Fauzi memang langsung membantah dan melaporkan balik Nazarudin ke kepolisian. Yang paling hangat Dirjen Minduk Depdagri, Sugiharto yang dijadikan tersangka.
Dari pengalaman yang ada, saya yakin aka n ada lagi tersangka baru di E-KTP ini. Bagaimana dengan Simduk dan SIAK? Apa tidak perlu ditelusuri juga?
Kita abaikan urusan korupsi biarlah pihak yang berwenang menangani hal itu, kita fokus pada E-KTP.
Dari pengalaman yang ada kita khawatir setiap pergantian pemerintah, maka akan terjadi lagi penggantian kebijakan, terutama masalah penghimpunan dan pengelolaan database ini.
Pelaksanaan Simduk, SIAK ataupun yang paling baru E-KTP sebenarnya langkah benar dan harus dilakukan, karena jika kita membandingkan dengan Singapura, maka kita tertinggal puluhan tahun untuk hal ini.
Jadi kita memang harus mendukung dan berharap serta bermohon agar implementasi E-KTP ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga berdaya guna besar untuk kepentingan bangsa.
E-KTP yang efektif dan efisien serta berdaya guna besar semestinya bisa dan harus diimplementasikan. Di E-KTP database kependudukan yang berupa field (NIK, nama, alamat, tanggal lahir, dan lainnya) terhimpung menjadi file penduduk yang selanjutnya terhimpun menjadi database besar yang berinduk dalam satu server kependudukan yang tersimpan di Dirjen Adminduk (Direktur Jendral Administrasi Kependudukan) Depdagri.
Pada server ini yang terhubung secara online maka database kependudukan tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang diberikan kewewenangan.
Sementara itu pada bentuk fisik salah satu output-nya yaitu KTP-nya juga tertanam chip electronic yang menyimpan database sang pemilik KTP tersebut.
Kita tidak membahas hal-hal remeh temeh tentang data ganda, dan lain-lainnya. Bukankah E-KTP ada salah satunya mengatasi hal tersebut?
Tapi mari kita cermati jika saja pemanfaatan database itu benar, maka akan terjadi pemanfaatan database secara maksimal dan benar-benar efisien dan efektif.
E-KTP dan pemilu? Iya E-KTP sesungguhnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dan maksimal salah satunya untuk kepentingan pemilu.
Kita tahu E-KTP terhubung secara online di mana database-nya terhimpun dalam server dengan beberapa tingkatan, dan kita juga telah tahu pada bentuk fisik KTP juga telah tertanam chip data si pemilik.
Jadi jelas secara sederhana pemanfaatan E-KTP untuk pemilu cukup memakai E-Reader (mesin pembaca data electronic) yang terhubung secara online dimasing-masing pos pemungutan suara, sehingga yang namanya daftar pemilih tetap (DPT) jauh lebih akurat dan dapat dipercaya.
Kemudian di bilik suara tidak perlu lagi dipusingkan dengan tumpukan formulir pemilih. Cukup memakai komputer untuk pilihan legislatifnya.
Di mana datanya bersinergi dengan database Kependudukan yang dihubungkan secara online secara bertingkat. Ini jauh lebih baik dan sesungguhnya jauh lebih hemat dan dapat dipercaya.
Tidak ada lagi carut marut penipuan data pemilih, jual beli suara dan pemilih dapat memilih dimana saja dengan memperlihatkan KTP nya saja.
Di Amerika, pemilihan presiden telah memakai konsep ini. Semua serba online, begitu data masuk langsung terekspos secara terbuka.
Perlu dicatat untuk pemilihan legislatif ini pemerintah harus mengeluarkan dana puluhan triliun rupiah, lalu coba kalikan untuk pemilihan legislatif berikutnya lagi.
Luar biasa besar. Jika ini nanti mau dilakukan dan didukung dengan undang-undang. maka pemerintah dapat menghemat pengeluaran yang cukup besar untuk yang namanya pemilu. Jangan beralasan sistem online dengan memanfaatkan database kependudukan dan berbasis teknologi komputer tidak dapat diterapkan diseluruh Indonesia.
Karena banyaknya faktor lain yang menjadi hambatan. Jika peryataan ini keluar dari pemerintah, maka dapat dipastikan itu kalimat ‘bodoh’ yang semestinya tidak pernah ada.
Kenapa? Iya, jika E-KTP digadang-gadangkan pelaksanaannya se Indonesia, maka itu artinya paparan saya di atas semestinya dapat dilaksanakan.
Artinya, pasti ada listrik, pasti ada fasilitas jaringan online, dan sebagainya. Paling yang membedakan kualitasnya saja.
Pemanfaatan database ini tidak terbatas untuk pemilu saja, banyak hal yang dapat dilakukan. Misalnya membuat mesin anjungan tunai mandiri (ATM), khusus untuk alat kontrasepsi.
Bukankah sekarang kita melihat di mana-mana dengan mudah siapa saja bisa mendapatkan dan membeli alat kontrasepsi tersebut.
Coba bayangkan dengan adanya mesin ATM kontrasepsi dengan memanfaatkan KTP yang memiliki chip tersebut. Niscaya kita dapat meminimalisir kesalahan pemakaian alat kontrasepsi untuk mereka yang belum berhak.
Transaksi perbankan, kepolisian, dan lainnya.Ini dimungkinkan karena E-KTP merekam data-data dan status dari pemilik KTP tersebut.
Demikian besar yang dapat kita lakukan dengan database E-KTP ini. Ini yang kita maksudkan berdayaguna besar, efisien dan efektif.
Pekerjaaan besar ini harus segera dilakukan untuk mendapatkan kualitas pemilu yang baik dan dapat dipertanggunjawabkan serta untuk mendapatkan legislatif dan presiden yang benar-benar pilihan rakyat dan bukan pilihan karena ‘transaksional’ dengan lembaran rupiah.
Semua bisa dan pasti dapat dilakukan selama memang didukung dengan komitmen oleh pihak-pihak yang terkait, terutama pemerintah. Niscaya, bila pola pemilu masih seperti ini, maka janganlah berharap banyak dengan pemilu yang jurdil.
Kita khawatir E-KTP ini hanya menjadi kepentingan sesaat. Jika ini terjadi maka hancurlah investasi triliunan, maka hancurlah kerja besar dan harapan kita akan pentingnya database kependudukan di E-KTP.
Kita khawatir akan menjadi seperti sebelumnya Simduk yang berganti lagi menjadi SIAK dan sekarang menjadi E-KTP.
Satu lagi yang menurut saya perlu diperhatikan, yaitu tingkat keamanan dari database yang baik, koordinasi antar instansi terkait untuk dapat bersinergi dalam pemanfaatan database tersebut.
Sehingga pemanfaatannya benar-benar maksimal. Semoga saja dengan dan akan bergantinya penguasa di pemerintahan nanti akan terjadi dan kita dapatkan pemimpin yang benar dan berpihak untuk kepentingan masyarakat banyak, punya hati, punya intelektual, dan lebih bersih dari yang namanya korupsi. Semoga.***
Bob Surya Putra, Eks Direktur Operasional PT Solusindo Mitrasejati, rekanan Depdagri untuk SIMDUK Editor : Rindra Yasin